Pitutur Luhur: Handarbeni, Hangkrukebi, Mulat Sarira Hangrasawani

-

Oleh: Temu Sutrisno/Wakil Sekretaris Paguyuban Kesenian Eko Wandowo Sulawesi Tengah




Sejak Indonesia diproklamirkan para founding father hingga kini, dinamika politik berupa suara kritis dan ketidakpuasan tak kunjung berhenti.

Terbaru, aksi akhir Agustus yang menyuarakan protes kemewahan pejabat, pajak yang kian mencekik, dan lapangan kerja makin menyempit berujung rusuh dan penjarahan. Gerakan moral mahasiswa ternoda oleh kelompok anarkistis yang memanfaatkan suasana.

Prilaku pejabat yang hidup dalam kemewahan, ujub, dan suka pamer (Flexing), jauh hari sudah diingatkan para bijak.

Raden Mas Said atau Pangeran Samber Nyawa bergelar Sri Mangkunegara I, menitip konsep kepemimpinan Tri Darma untuk para pemimpin rakyat dan pejabat secara umum. Bahkan konsep ini juga dimaknai sebagai pijakan menyatunya raja-kawula, pemimpin dengan yang dipimpin.

Sri Mangkunegara I memberikan ugeman Rumangsa handarbeni, melu hangkrukebi, mulat sarira hangrasawani. Pitutur luhur yang sarat makna etika dan spiritualitas kepemimpinan.

Handerbeni dalam pendekatan bahasa, dimaknai memiliki atau merasa memiliki. Secara filosofis, seorang pemimpin harus memiliki rasa kepemilikan terhadap amanah dan tanggung jawab yang diemban, bukan sekadar jabatan formal. "Memiliki" di sini bukan berarti menguasai, melainkan menjiwai dan merawat kepentingan bersama seolah miliknya sendiri.

Dalam manajemen politik kekinian, pemimpin yang "handerbeni" akan merasa bahwa rakyat, organisasi, dan negara adalah tanggung jawab yang melekat pada dirinya.

Kesadaran seperti itu akan membuat seorang pemimpin berorientasi pelayanan (servant leadership), bukan mengejar keuntungan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Ia menyadari, amanah yang diembannya untuk melayani seluruh rakyat. Bukan sebaiknya, minta dilayani rakyat.

Dalam praktik politik, ini berarti mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan partai atau keluarga dan kelompok.

Hangkrukebi artinya menjaga, melindungi, mengayomi. Maknanya, pemimpin sejati harus mengayomi, melindungi bawahannya dari kesulitan, memberikan rasa aman, dan memastikan keadilan berjalan di atas semua golongan.

Pemimpin pemerintahan di semua level, harus menciptakan sistem yang melindungi rakyat dari ketidakadilan, kemiskinan, dan ancaman.

Dalam manajemen modern, hal ini serupa dengan membangun budaya kerja inklusif yang menjaga kesejahteraan karyawan.

Dalam politik, pemimpin yang "hangkrukebi" akan berdiri di garis depan melawan korupsi, diskriminasi, dan eksploitasi, sekaligus menjaga martabat bangsa dan negara.

Mulat Sarira Hangrasaweni diartikan selalu mawas diri, peka terhadap perasaan dan penderitaan atau kesulitan orang lain.

Secara filosofis pitutur ini mengandung makna seorang pemimpin harus memiliki empati, mampu merasakan apa yang dirasakan rakyat atau bawahannya. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya rasional, tetapi juga berhati nurani, sesuai kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Pemimpin politik perlu memiliki sense of crisis, bisa memahami penderitaan rakyat ketika harga kebutuhan pokok naik, ketika terjadi bencana, atau ketika rakyat mengalami kesulitan ekonomi. Pemimpin harus turun memberikan solusi, bukan sebaliknya duduk manis di kursi kekuasaan, menaikkan pajak untuk memenuhi keinginannya, dan tidak peduli pada tuntutan rakyat yang terjepit ekonominya.

Dalam manajemen organisasi, prinsip serupa dengan empathy leadership. Kepemimpinan yang mau mendengar aspirasi bawahan, peduli pada kesehatan mental, dan mendukung pengembangan diri.

Dalam politik dan pemerintahan, pitutur sarira hangrasaweni mendorong pemimpin untuk turun ke akar rumput, mendengar suara rakyat, dan mengambil kebijakan berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar pencitraan.

Jika dipadukan, tiga pitutur ini membentuk etika kepemimpinan yang ideal. Handerbeni, rasa tanggung jawab penuh. Hangkrukebi melindungi dan mengayomi, serta sarira Hangrasaweni berempati dan berkeadilan. Sri Mangkunegara I melalui Tri Darma, menunjukkan jalan bagi anak cucu Nusantara, untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, melindungi, bijak, adil, dan satu barisan bersama rakyat.

Mengacu pada konteks pemerintahan modern, ini selaras dengan konsep good governance and accountability (handerbeni), responsibility and protection (hangkrukebi), emphaty and participation (hangrasawani).

Jadi, pitutur luhur Jawa ini tetap relevan di era sekarang karena bisa menjadi landasan etika politik untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, humanis, dan visioner. Sekiranya semua pemimpin dan pejabat memahami dan menjalankan Tri Darma ini, gejolak politik nasional bisa ditekan, sikap anarkistis tidak akan muncul sebagai anak haram kebebasan dalam sistem demokrasi. Wallahu alam bishawab. ***


Tana Kaili, 28 September 2025

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kedudukan DPRD Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

-
UUD NRI 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat, yang keberlakuannya berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat. Sehingga UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu materi penting konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara, dalam bentuk kekuasaan yang diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara, berujung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta hubungan antarlembaga negara. Meminjam pendapat William G. Andrews, konstitusi mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu men...
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertakhta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nus...
Baca selengkapnya

ALIRAN STUDI HUKUM KRITIS (CLS)

-
Oleh: Temu Sutrisno     Studi Hukum Kritis atau Critical Legal Studies (CLS), adalah teori yang berisi penentangan terhadap norma-norma dan standard-standard di dalam teori dan praktek yang selama ini telah diterima. Penganut Studi Hukum Kritis percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya power relationship dalam masyarakat. Moh Mahfud MD menegaskan, doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan (power) secara politik[1]. Moh.Mahfud MD menegaskan dalam disertasinya Politik Hukum di Indonesia bahwa, “Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan.” Sementara politik itu sendiri adalah pertarungan kepentingan antar kelompok dalam masyarakat atau negara.[2] Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyaraka...
Baca selengkapnya