Pitutur Luhur: Kaduk Wani Kurang Tata

-


Oleh: Temu Sutrisno 

(Wakil Sekretaris Paguyuban Kesenian Eko Wandowo Sulawesi Tengah)


Kaduk wani kurang tata. Pitutur luhur Jawa sebagai salah satu acuan berinteraksi sosial. 

Bisa jadi generasi milenial dan Gen-Z, asing dengan pitutur luhur ini. Malah sebagian generasi sebelumnya juga tidak sepenuhnya memahami, karena benturan budaya telah menggeser pedoman perilaku ke nilai global (yang seakan-akan) dipandang lebih moderen.

Kaduk wani kurang tata, jika diterjemahkan secara bebas kurang lebih bermakna terlalu berani, tapi kurang tata krama atau dalam makna seirama, terlalu berani tanpa mempertimbangkan sopan santun dan aturan. 

Pitutur ini senada dengan bahasa yang lebih sederhana, wong kang tanpa unggah-ungguh.

Leluhur masyarakat Jawa masa silam, melalu pitutur ini ingin mengingatkan pada siapapun dalam interaksi sosial tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga memerhatikan tata krama, norma sosial, dan aturan yang berlaku. 

Jika ditelisik lebih dalam, pitutur ini mengandung makna diantaranya, pertama, terlalu berani tanpa perhitungan.

Banyak orang terlalu berani dalam melakukan sesuatu, namun tidak mempertimbangkan konsekuensi atau dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Pada akhirnya, sikap berani yang dimiliki tidak bersifat positif dan bahkan kontra produktif terhadap nilai kebenaran dan kebaikan. Sikap berani yang bernilai negatif akan menjerumuskan orang pada keburukan. Dalam konteks ini, ada pitutur lainnya yang semangatnya bertalian, yakni aja kemajon.

Kedua, kaduk wani kurang tata juga bermakna kurang sopan santun. Keberanian yang tidak disertai dengan tata krama dapat dianggap kasar atau tidak sopan. Sikap berani harus dilakukan dengan norma kesantunan yang ada di masyarakat. Contoh sederhana, banyak generasi milenial dengan bangga menyunting gadis idaman sendiri. Mereka merasa bahwa hal itu menunjukkan sikap gentleman. Sebuah keberanian. Namun mereka lupa, bahwa berumah tangga  hubungan yang mempertemukan dua keluarga, yang bisa jadi beda budaya. Bukan sekadar hubungan dua anak manusia laki dan perempuan. 

Bagi masyarakat Jawa dan hampir semua komunitas budaya Nusantara, memandang indah, sopan, dan penuh tata krama jika pinangan menyertakan dua keluarga, atau setidak-tidaknya yang mewakili keluarga. Apalagi jika atas nama keberanian, memilih jalan kawin lari. Tentu sangat tidak elok.

Masih banyak contoh lain sikap kaduk wani kurang tata, yang kerap kali terjadi di depan mata kita. Contoh yang paling sederhana seperti menipisnya budaya nuwun sewu, amit-amit, dan/atau kata sejenisnya yang bermakna permisi atau izin melakukan sesuatu.

Di era kekinian, juga semakin banyak orang yang suka njangkar dalam komunikasi. Tidak ada lagi batasan tua muda, menggunakan bahasa seumuran (ngoko). Padahal budaya Jawa mengajarkan komunikasi dengan struktur bahasa, berdasar usia dan (dulu) status sosial. Bagi orang yang berusia muda mestinya berbahasa krama pada yang lebih tua. Setidak-tidaknya ngoko halus.

Makna ketiga, tidak memerhatikan aturan. Seseorang yang terlalu berani mungkin mengabaikan aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Sikap menabrak aturan, dalam pendekatan budaya apapun tidak dibenarkan. (Terkecuali dalam kondisi darurat, bisa dipahami atau dibutuhkan sebuah diskresi).

Berani dalam makna positif, hendaknya dalan koridor kebenaran dan rel peraturan yang menjadi kesepakatan.

Selanjutnya, kaduk wani kurang tata, menekankan makna pentingnya keseimbangan.

Pitutur ini menekankan pentingnya keseimbangan antara keberanian dan tata krama. 

Seseorang yang memiliki keberanian juga harus bijak mempertimbangkan aturan dan norma dalam bertindak. Jangan sampai apa yang dilakukan justru melanggar peraturan dan norma kemasyarakatan. Lebih dari itu, seseorang yang memiliki keberanian harus memilki pengendalian hati dan pikiran, sehingga yang dilakukan tetap dalam bingkai rasionalitas dan proporsional. 

Pada akhirnya pitutur kaduk wani kurang tata, secara keseluruhan mengingatkan seseorang untuk menetapi jalan kesatria yang berani, bijak, penuh tata krama, dan taat pada norma. Wallahu alam bishawab. ***



Tana Kaili, 28 Juni 2025

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertakhta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nus...
Baca selengkapnya

Kedudukan DPRD Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

-
UUD NRI 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat, yang keberlakuannya berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat. Sehingga UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu materi penting konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara, dalam bentuk kekuasaan yang diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara, berujung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta hubungan antarlembaga negara. Meminjam pendapat William G. Andrews, konstitusi mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu men...
Baca selengkapnya

ALIRAN STUDI HUKUM KRITIS (CLS)

-
Oleh: Temu Sutrisno     Studi Hukum Kritis atau Critical Legal Studies (CLS), adalah teori yang berisi penentangan terhadap norma-norma dan standard-standard di dalam teori dan praktek yang selama ini telah diterima. Penganut Studi Hukum Kritis percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya power relationship dalam masyarakat. Moh Mahfud MD menegaskan, doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan (power) secara politik[1]. Moh.Mahfud MD menegaskan dalam disertasinya Politik Hukum di Indonesia bahwa, “Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan.” Sementara politik itu sendiri adalah pertarungan kepentingan antar kelompok dalam masyarakat atau negara.[2] Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyaraka...
Baca selengkapnya