VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

PALU, MERCUSUAR-Pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Sulteng tahun anggaran 2013, berjalan alot. Setidaknya pembahasan yang dimulai hari Rabu (4/9/2013) hingga Jumat siang (6/9/2013) belum tercapai kesepakatan antara Pemprov dengan DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, plafon belanja pada Perubahan APBD 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Partai Demokrat, Nawawi Sang Kilat, ditemui di sela-sela pembahasan mengungkapkan, ada beberapa poin yang digarisbawahi Banggar dan belum tercapai titik temu dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Poin pertama ujar Nawawi, soal anggaran untuk menjawab program atau kegiatan masyarakat yang masuk melalui Deprov. “Setiap anggota reses atau kunjungan ke daerah, ada aspirasi yang disampaikan baik oleh masyarakat maupun pemerintah kabupaten/kota. Idealnya ini ditindaklanjuti dalam pembahasan APBD dan Perubahan APBD. Tentu kami di dewan sadar, tidak semua bisa langsung direalisasikan. Nah, dalam pembahasan ini kami minta ini disahuti denga

PALU, MERCUSUAR-Terlepas dari pro kontra penetapan tanggal 12 Oktober sebagai hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Buol, salahsatu tokoh pemuda Buol di Palu, Zainal Mahmud Daud, menilai Buol telah jauh lebih maju dibandingkan saat masih bergabung dengan Tolitoli. Memasuki usia 14 tahun, infrastruktur dan geliat ekonomi mulai nampak di Buol. Menurut Zainal hal itu tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder masyarakat dan pemerintah daerah. “dari tahun ke tahun pembangunan menunjukkan perkembangan bagus. Ini tentu tidak bisa dipisahkan hasil perjuangan dan peran serta seluruh masyarakat. Demikian halnya dengan pemerintah, ada kesinambungan dan peran dari masa Pak Karim Mbow, Pak Karim Hanggi, Pak Amran Batalipu hingga pemerintahan yang sekarang, Pak Dokter Rudi dan Pak Syamsudin Koloi,” ujar Zainal, Rabu (9/10/2013). HUT ke-14 lanjut Zainal, hendaknya dijadikan momen merajut keharmonisan seluruh elemen masyarakat Buol, baik yang ada di daerah maupun lura daerah. “Dari sisi pemerintah

PALU, MERCUSUAR-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selaku partai pengusung menilai kepemimpinan Amirudin Rauf-Syamsudin Koloi, berjalan bagus. Jelang satu tahun jalannya pemerintahan, telah ada beberapa perubahan di Kabupaten Buol, sebagaimana yang dijanjikan saat kampaye lalu. “Saya melihat satu tahun ini telah ada perubahan. Ada beberapa langkah maju, yang menurut saya berhasil,” ujar Ketua DPW PKB Sulteng, Zainal Daud, Senin (9/9/2013). Dipaparkan Zainal, tiga bulan kepemimpinan Rudi-Koloi,RSU Buol saat ini telah memiliki tiga dokter spesialis. Ketiga dokter spesialis itu bagian dari program seratus hari yang dicanangkan saat kampaye. Ketiga dokter tersebut spesialis bedah, kebidanan dan spesialis penyakit dalam. “Selama ini dokter spesialis menjadi masalah daerah, termasuk Buol. Keberadaan dokter spesialis merupakan keberhasilan yang harus diapresiasi positif,” kata Zainal. Pemkab Buol dibawah kepemimpinan Rudi- Koloi lanjut Zainal, mencanangkan swasembada beras hingga tiga tahun k

PALU, MERCUSUAR-Memasuki usia 49 tahun, perekomian Sulteng tumbuh dan berkembang dengan bagus. Setidaknya itu dirasakan pelaku usaha kecil dan menengah. Ketua DPD Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) Sulteng, Moch Amin Badawi, mengemukakan indikasi tersebut dilihat dari data statistik, pertumbuhan ekonomi Sulteng mencapai angka 9,4 dan diatas pertumbuhan ekonomi nasional. “Itu data statistik. Tapi kami benar-benar merasakan adanya kenaikan omset secara drastic beberapa tahun belakang ini. Contohnya pedagang di Pasar Tradisional Modern Manonda ini. Jika sebelumnya omset per hari sekira Rp300 ribu, kini melonjak jadi Rp2 juta hingga Rp3 juta. Ini menujukkan ekonomi masyarakat berjalan bagus,” ujar Amin Badawi, kemarin. Pasar tradisional menurut Amin Badawi merupakan salahsatu tolok ukur kondisi perekonomian masyarakat secara luas. “Pasar tradisional menggambarkan ekonomi riil masyarakat, karena yang terlibat dalam transaksi ekonomi didalamnya dari rakyat secara umum,

PALU, MERCUSUAR-Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu terus meningkatkan sarana belajar mahasiswa, untuk meningkatkan mutu. Hal itu diungkapkan Dekan Fakultas Hukum, Osgar S Matompo, akhir pekan kemarin. Menurut Osgar, Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh dosen dan mahasiswa semata. Keberhasilan dan mutu pembelajaran juga dipengaruhi sarana digunakan. “Secara bertahap kami akan terus meningkatkan sarana dan prasarana kampus, dengan menyediakan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan warga kampus dalam beraktivitas dengan memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Bagaimanapun juga, sarana sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Dengan fasilitas yang bagus, diharapkan kegiatan akademik berjalan bagus dan mutunya bisa ditingkatkan,” ujar Osgar. Selain meningkatkan sara belajar, Fakultas Hukum lanjut Osgar juga memprogramkan peningkatan sarana pelayanan akademik lainnya seperti pembangunan ruang administrasi dan ruang kerja dosen yang leb

PALU, MERCUSUAR - Para calon legislatif DPRD Provinsi Sultengh dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Minggu (14/4), menandatangani pakta integritas dan surat pernyataan berbagi penghasilan jika terpilih menjadi anggota DPRD pada pemilu 2014. Salah satu poin dari pakta integritas tersebut adalah tidak melakukan politik uang atau terlibat jual beli suara yang dapat mempengaruhi hasil pemilu dan merugikan kepentingan PKB. Ketua DPW PKB Sulteng, Zainal Daud, mengatakan PKB ingin memenangkan Pemilu dengan cara terhormat sehingga dipercaya masyarakat. Penandatangan di atas materai Rp6.000,00 tersebut terdiri dari enam poin. Selain tidak melakukan politik uang, para caleg PKB juga bersedia bekerja sama dalam pendanaan saksi dengan persentase 60 persen calon legislatif DPRD kabupaten/kota, 30 persen calon legislatif provinsi dan 10 persen calon DPR RI. Selain menandatangani pakta integritas, para calon legislatif juga menandatangani surat pernyataan bersedia berbagi kontribusi kepada calon l

PALU, MERCUSUAR-Pemerintahan Longki Djanggola-Sudarto senantiasa menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai kampanye keberhasilan memimpin Sulteng dua tahun terakhir. Namun bagi politisi PPP, Asgar Djuhaepa, pertumbuhan ekonimi Sulteng yang mencapai 9,27 persen tidak menggambarkan kondisi riil ekonomi masyarakat. Keberhasilan yang diungkapkan Gubernur Longki Djanggola dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2012, dinilai Asgar tidak memiliki indikator jelas. “Saya selalu turun lapangan bertemu dengan masyarakat, khususnya di Dapil saya, Donggala dan Sigi. Pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah, tidak berbanding lurus dengan kemiskinan dan kemampuan masyarakat mengembangkan perekonomiannya,” ujar Asgar, belum lama ini. Pertumbuhan ekonomi yang dinilai semu itu, menurut Asgar dipicu sektor pertambangan sebagai penopang tertinggi pertumbuhan ekonomi daerah. “Ada Sembilan sektor yang memengaruhi dan dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi. Namun sesungguhnya hanya tiga sektor y

ASGAR Ali Djuhaepa, lahir di Palu pada tanggal 11 Oktober 1954. Anak ketiga dari enam bersaudara, putera pasangan Ali Djuhaepa dan Indoatja, biasa dipanggil Asgar. Asgar dibesarkan dalam keluarga Kaili yang sangat dekat dengan kehidupan religius. Pada remaja, Asgar mahir mengendalikan perahu dan sesekali kusir dokar. Hampir saban hari ia juga menjadi kusir gerobak sapi, untuk mengangkut kelapa atau kopra. Tapi siapa sangka, pengalamannya menjadi kusir dokar dan gerobak sapi, saat dia dewasa menjadi lecutan untuk terus berusaha dan menjadikannya sebagai ‘kusir’ pesawat. Ya, Asgar saat menjabat Kepala Pemasaran PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pimpinan Menristek/Kepala BPPT, BJ Habibie, dituntut mengetahui seluk beluk pesawat dan memiliki kemampuan menerbangkan pesawat yang hendak ia pasarkan ke berbagai penjuru dunia. “Saya mungkin satu-satunya orang yang bisa menerbangkan pesawat, sekaligus bisa jadi kusir dokar dan gerobak sapi. Banyak orang jadi pilot, tapi tidak pernah

Mustar Labolo. Nama yang tidak asing bagi sebagian besar masyarakat Sulteng. Ya, Mustar merupakan salahsatu anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, yang senantiasa lantang menyuarakan kepentingan dasar rakyat seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pria kelahiran Lobu, 18 November 1962 ini dikenal sebagai politisi sarat pengalaman. Buktinya, meski dikenal kritis dan lantang meneriakkan aspirasi rakyat, Mustar mampu membingkainya dengan bahasa yang halus dan santun. Walhasil, sikap kritis dan tegas yang ditampilkan tidak membuat pemerintah provinsi atau politisi lain berseberangan. Mustar boleh dikata merupakan salah satu dari sedikit politisi yang teguh memegang prinsip dan pandangan politiknya. Pria yang telah tertarik dunia politik sejak usia Sekolah Menengah Atas (SMA) ini mengusung visi politik kerakyatan. Politik dalam pandangan Mustar harus dijadikan alat untuk mewujudkan cita-cita pendirian negara sebagaimana yang dideklarasikan para The Founding Fathers yang termaktub da

PALU, MERCUSUAR-Tujuh tahun terakhir, Sulteng tidak bisa mengirimkan tenaga kerja (Naker) magang ke Jepang. Kini kesempatan itu kembali terbuka, jika ada pembicaraan antara pemerintah dengan pemerintah (G-to-G). Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Nakertrans Sulteng, Ihsan Basir menyatakan telah melakukan penjajakan hal tersebut. “Naker kita pada masa lalu punya masalah. Persoalan bukan di ketrampilan, tapi mental. Di Jepang, Naker kita punya solidaritas tinggi. Saat ada temannya bermasalah saling bela. Akhirnya ada perkelahian dengan pengelola usaha di Jepang dan ini jadi catatan. Saya telah menyurat dan ada jawaban. Prinsipnya ini bisa diselesaikan jika ada pembicaraan antar pemerintah,” terang Ihsan pada rombongan Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng yang berkunjung ke BLK, kemarin (16/9/2013). Hal yang sama menurut Ihsan, sebelumnya juga terjadi dengan Sulsel. Namun satu tahun terakhir Sulsel bisa mengirimkan kembali tenaga kerjanya. Menanggapi hal itu, anggota K

PALU, MERCUSUAR-UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Palu yang bernaung dibawah Dinas Nakertrans Sulteng, ingin bernaung dibawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Usulan itu mencuat saat Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng melakukan kunjungan kerja ke BLK, Senin (16/9/2013). Kepala BPL, Ahmad AR Taha, pada rombongan Komisi IV menyampaikan selama ini institusi yang dipimpinnya telah melahirkan banyak tenaga terampil, untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja maupun pengembangan usaha secara mandiri. Namun usaha itu tidak bisa dikembangkan lebih jauh, karena keterbatasan anggaran. “Anggaran kita terbatas. Beda kalau BLK menjadi lembaga vertikal dibawah kementerian. Jika pemerintah provinsi dan dewan menyetujui, BLK bisa dialihkan dibawah kementerian,” ujar Ahmad Taha. Penempatan BLK dibawah kementerian menurut Ahmad Taha, akan menguntungkan Sulteng. “Anggaran bertambah besar dan BLK bisa mengembangkan pelatihan ketrampilan untuk anak-anak Sulteng. Sekadar contoh, kita tidak bisa m

PALU, MERCUSUAR-Komitmen Pemprov Sulteng dibawah kepemimpinan Longki Djanggola-Sudarto pada pelayanan kesehatan rakyat miskin dipertanyakan. Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), tidak menganggarkan tambahan biaya jaminan kesehatan provinsi (Jamkesprov) pada Perubahan APBD 2013. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Mustar Labolo, menilai visi pelayanan kesehatan tidak jelas. Anehnya, peningkatan pelayanan kesehatan menjadi program prioritas pemerintahan Longki-Sudarto dalam penjabaran visi-misinya, yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). “Tidak ada penambahan Jamkesprov. Padahal sampai Juni 2013, pemerintah telah berhutang Rp109 juta untuk pelayanan kesehatan masyarakat pemegang kartu Jamkesprov,” papar Mustar, Selasa (17/9/2013), usai rapat dengan Dinas Kesehatan dan PT Askes. Berdasarkan penuturan Dinas Kesehatan lanjut Mustar, anggaran tambahan Jamkesprov telah diusulkan sebesar Rp3 miliar. Namun dalam rancangan APBD

PALU, MERCUSUAR-Anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng mendukung rencana Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulteng, melakukan pemeriksaan terhadap pejabat dan PNS di lingkup Pemprov Sulteng. Sekretaris Komisi IV I Nyoman Slamet, menyatakan tes urine untuk mengetahui penyalahgunaan Narkoba wajib diikuti seluruh pejabat dan PNS. Malah menurut Nyoman, telah keluar keputusan Mendagri untuk hal tersebut. “Bukan cuma PNS di tingkat bawah, tapi seluruh PNS dari eselon tertinggi hingga staf. Begitu juga dengan pejabat daerah, mulai dari kepala daerah hingga anggota DPRD. Saya kira kita semua mendukung langkah-langkah BNN dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba,” ujar Nyoman, kemarin (17/10/2013). Anggota DPRD lainnya, Markus Sattu Paembong, menyarankan BNNP agar melakukan pemeriksaan menyeluruh secara periodik. Pemeriksaan bukan saja dilakukan pada pejabat dan PNS di lingkup Pemprov Sulteng. Markus menyatakan pemeriksaan juga dilakukan pada instansi lainnya seperti kepolisian, kejaksaan

Kajati baru Sulteng Hermut Achmadi ditantang keberaniannya untuk menyelesaikan dugaan korupsi dana Recovery Poso Rp58 miliar, yang hingga kini tak kunjung tuntas. Salahsatu tokoh masyarakat Poso yang juga anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, S Pelima, penanganan dugaan korupsi dana Recovey Poso kabur dan tidak menyentuh substansi. Tulisan Pelima yang diterima redaksi Mercusuar menyebutkan, dana recovery atau pemulihan pasca konflik Poso merupakan anggaran APBN-P Tahun 2006. Proses hukum yang pernah dilakukan dalam pandangan Pelima, dibuat seolah-olah sudah selesai. Padahal proses tersebut belum menyentuh pokok dugaan korupsi yang terjadi sejak tahun 2007. Jumlah uang yang diduga dikorupsi menurut Pelima jauh lebih besar dari beberapa kasus lain yang mencuat di Sulteng seperti pembangunan jalan dan jembatan sekira Rp6,6 miliar dan pembangunan PLTMH Sawidago senilai Rp18,5 miliar. Lebih tragis lanjut Pelima, dugaan korupsi dana Recovery Poso bertalian langsung dengan kepe

PALU, MERCUSUAR-Sekira Rp11 miliar dari dana bagi hasil (DBH) pajak pertambangan yang menjadi jatah Sulteng, sampai saat ini masih tertahan di Kementerian Keuangan. Belum dicairkannya DBH pertambangan itu dikarenakan belum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ketua Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Asgar Djuhaepa, mengaku telah melakukan konsultasi ke Kementerian Pertambangan, Kementerian Keuangan dan Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan hak Sulteng. “Berdasarkan konsultasi itu diketahui, Semester I lalu Sulteng dapat Rp11 miliar dan telah ditransfer. Semenster II ini kurang lebih sama dan belum ditransfer, karena menunggu terbitnya PMK,” tutur Asgar, Kamis (19/9/2013). Dana Rp11 miliar tersebut ujar Asgar, sudah termasuk bagian untuk pemerintah kabupaten dan kota. “Bagian masing-masing kabupaten dan kota sudah jelas. Morowali salahsatu kabupaten yang menerima bagian terbesar dari kabupaten dan kota yang ada di Sulteng,” jelasnya. Besar keciln

PALU, MERCUSUAR-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng bekerjasama dengan Penerbit Erlangga, memberangkatkan 38 orang tenaga kependidikan yang terdiri dari guru, kepala sekolah, pengawas dan Kepala UPT Penilaian mengikuti Training of Trainer (TOT) Pembelajaran Tematik dan Implementasi Kurikulum 2013 di Malang. Kegiatan tersebut menurut Ketua Panitia dari Erlangga Cabang Palu, Patha, akan berlangsung mulai tanggal 21 hingga 26 Oktober, bertempat di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kependidikan (P4TK) Malang. “Kegiatan ini merupakan partisipasi Erlangga dalam memajukan dunia pendidikan. Diharapkan peserta yang dikirim ke Malang, mengetahui penerapan kurikulum 2013 dengan baik. Lebih dari itu, mereka nantinya bisa menjadi pelatih atau trainer kurikulum 2013 di Sulteng, usai mengikuti kegiatan,” terang Patha, usai pelepasan peserta di Auditorium Bidang Infokom Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng, Sabtu (19/10/2013). Diungkapkan Patha, pengiriman ini merupakan yang pertama. S

SETIAP tanggal 22 Desember, seluruh anak bangsa memperingati Hari Ibu. Bagi anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Lusy Shanti, Hari Ibu tidak sekadar diperingati dengan upaca bendera. Baginya, Hari Ibu harus merefleksikan sebuah gerakan penghormatan pada sosok ibu dan kaum perempuan. “Stop kekerasan terhadap perempuan!” tegas ibu tiga anak kelahiran 11 Oktober 1969, saat Mercusuar mewawancarainya seputar Hari Ibu dan kekerasan terhadap perempuan, Jumat (21/12) kemarin. Bagi Uchi, sapaan Lusy Shanti, ibu merupakan sosok yang menentukan baik dan buruknya sebuah bangsa. “Ibu bukan cuma menginspirasi anak-anaknya dan dijadikan panutan. Ibu juga guru pertama bagi anak-anaknya, ia yang membentuk karakter anak-anaknya. Artinya apa, kalau bangsa ini ingin baik, harus dimulai dari rumah tangga dan ibu memiliki peran sentral disini,” ujarnya. “Saya sangat prihatin, akhir-akhir ini seperti banyak dilansir dalam pemberitaan, kasus kekerasan terhadap perempuan marak. Kekerasan dalam rumah tan

PALU, MERCUSUAR-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulteng dalam waktu dekat akan menggelar musyawarah kerja wilayah khusus (Muskerwilsus), untuk pemantapan Caleg dan pemenangan Pemilu 2014. Muskerwilsus dikatakan Ketua DPW PPP Sulteng, Asgar Djuhaepa, akan dibuka Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) dan diikuti seluruh Caleg DPR RI Dapil Sulteng, DPRD Sulteng dan DPRD Kabupaten/kota se Sulteng. “Kegiatan rencananya akan dilaksanakan di asrama Haji Palu tanggal 5-6 November. Kenapa dinamakan khusus, karena diikuti seluruh Caleg dan tokoh PPP se Sulteng. Muskerwil biasanya hanya diikuti pengurus wilayah dan pengurus cabang,” terang Asgar, Selasa (22/10/2013). Selain Caleg, Muskerwilsus juga akan mengikutsertakan pengurus anak cabang (PAC) atau pengurus tingkat kecamatan yang ada di Palu dan kabupaten sekitar. “Materi Muskerwilsus seputar straegi pemenangan Pemilu 2014, pembekalan Caleg dan persiapan saksi. PPP punya target 1:6:3. Artinya perolehan kursi yang kita targetkan minimal