VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

PALU, MERCUSUAR-Pemkab Buol melimpahkan hasil audit investigatif Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke kejaksaan. Hal itu ditegaskan Bupati Buol dr Amirudin Rauf, Minggu (27/1) kemarin. Menurut Bupati, pelimpahan ke kejaksaan dikarenakan ada indikasi kerugian keuangan daerah. “Kejaksaan sebagai pengacara Negara, kami minta untuk menyelesaikannya. Jika masih bisa dikembalikan ke kas daerah, silahkan saja ada TPTGR. Kami ingin kerugian daerah bisa dikembalikan. Tapi persoalan hukumnya menjadi kewenangan kejaksaan,” kata Dokter Rudi, panggilan Bupati Amirudin Rauf. Diungkapkan Dokter Rudi, berdasarkan hasil audit ada kerugian daerah sekira Rp30 miliar. Modusnya berupa proyek fiktif, penggunaan anggaran diluar ketentuan dan program tidak berjalan, namun anggaran sudah digunakan. “Secara pribadi, saya tidak punya masalah dengan oknum yang diduga merugikan keuangan daerah dan sebagai pimpinan saya melakukan pembinaan. Namun untuk urusan hukum dan kerugian keuangan daerah, jalurn

PALU, MERCUSUAR-Kas Pemkab Buol kosong, padahal program pembangunan masih harus berjalan. Setidaknya sampai bulan Desember, dimana buka anggaran ditutup. Kekosongan kas menjadi pertanyaan serius anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng asal Buol, Zainal Daud. Menurut Zainal, tidak lazim terjadi kekosongan kas ditengah berjalannya program dan kegiatan. “Ini tentu memprihatinkan kita semua. Bagaimana Pemkab Buol bisa menjalankan program, kalau kas kosong? Saya sarankan Bupati melakukan audit investigatif atau meminta BPK melakukan audit dengan tujuan tertentu, untuk mengetahui kenapa kondisi itu terjadi,” saran Zainal, Minggu (4/11). Jika BPK menemukan penyimpangan pengelolaan keuangan, Bupati harus bersikap tegas terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan keuangan daerah. “Aneh kalau kas daerah kosong. Tidak ada daerah yang benar-benar tidak memiliki uang. Untuk itu, hasil audit BPK akan menggambarkan kondisi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan di Buol. Jika ada

PALU, MERCUSUAR-Bupati Buol Amirudin Rauf mengambil langkah tegas, dengan meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulteng melakukan audit investigatif pengelolaan keuangan Pemkab Buol. Langkah tersebut diambil Dokter Rudi, panggilan Amirudin Rauf, setelah melakukan opname kas daerah beberapa waktu lalu. Kas dalam kondisi mengkhawatirkan dengan Saldo sekira Rp7 miliar. “Dalam waktu dekat audit investigatif akan dilakukan BPKP. Kami memandang ini penting untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Apakah ada penyimpangan atau tidak,” kata Dokter Rudi lewat telepon, Minggu sore (11/11). Audit lanjut Dokter Rudi, juga akan dijadikan acuan atau rujukan penetapan kebijakan Pemkab Buol kedepan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Selain audit, dikatakan Dokter Rudi, langkah pertama melakukan rasionalisasi pembiayaan, yang saat ini tengah dibahas dengan DPRD Kabupaten Buol. Langkah berikutnya, melakukan pengendalian belanja yang didasarkan pada skala prioritas dan mengoptimal

PALU, MERCUSUAR- PKB Sulteng menargetkan meraih minimal dua kursi di DPRD provinsi pada Pemilu 2014. PKB juga mengincar kursi satu di DPR RI. Untuk perolehan kursi di DPRD kabupaten/kota, PKB menargetkan jumlah berbeda-beda, sesuai kondisi perpolitikan masing-masing daerah. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPW PKB Sulteng, Zainal Daud, disela-sela kesibukannya mempersiapkan musyawarah pimpinan wilayah (Muspimwil), yang akan digelar hari ini (26/12). "Itu target minimal kami. Sejumlah tokoh di PKB dan pimpinan cabang sudah menyatakan komitmennya untuk menambah perolehan kursi di daerah masing-masing. Otomatis ini akan berpengaruh pada perolehan suara di provinsi," kata Zainal seraya menyatakan dukacitanya atas berpulangnya ke rahmatullah Ketua Dewan Syuro PKB Sulteng, KH Syakir Hubaib, kemarin (25/12). Zainal mengatakan, selama tiga kali Pemilu berturut-turut PKB hanya mampu memperoleh satu kursi di DPRD Provinsi. Meski demikian, kondisi tersebut lebih baik dibanding suara PK

PALU, MERCUSUAR - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Mustar Labolo, mengatakan anggaran yang selama ini digelontorkan untuk membiayai sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), sebaiknya dialihkan untuk membiayai sekolah-sekolah di daerah terpencil, perbatasan dan pulau terluar. "Kami tidak boleh menutup mata atas sekolah di daerah-daerah terpencil supaya mereka juga bisa menikmati pelayanan pendidikan yang memadai, bukan hanya anak-anak di perkotaan," kata Mustar, Rabu (16/1) ditemui di ruang kerja Fraksi Demokrat. Anggota Komisi IV (kesejahteraan rakyat) itu mengatakan selama ini biaya yang dikucurkan untuk membiayai RSBI cukup banyak sehingga terkesan ada sekolah yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah. "RSBI Madani saja itu miliaran per tahun, sementara ada sekolah yang mungkin dalam setahun tidak mendapat dukungan anggaran APBD," katanya. Dia mengatakan rasa ketidakadilan tersebut karena RSBI mendapat biaya dari APBN dan A

HAMPIR saban tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan temuan yang bersifat dugaan penyimpangan keuangan pemerintah provinsi Sulteng. Namun tindaklanjut dari temuan tersebut tidak kelihatan, utamanya yang bersifat pidana. Tahun ini, lagi-lagi BPK Perwakilan Sulteng menemukan penjualan aset daerah diluar prosedur, yang merugikan keuangan daerah puluhan miliar rupiah. BPK sebagaimana dimaksud UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 2 merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebagai satu-satunya lembaga Negara yang berwenang memeriksa keuangan negara/daerah, hasil pemeriksaan BPK memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti permulaan, untuk melakukan penelusuran dugaan penyimpangan keuangan negara/daerah. Temuan BPK sebenarnya merupakan entry point bagi penyidik Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan pendalaman secara hukum, untuk menetapkan apakah temuan BPK sebagai pelanggaran administratif semata atau pelanggaran pi

PALU, MERCUSUAR-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengincar pembangunan gedung baru DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng sekira Rp16 miliar. KPK telah melakukan supervisi gedung baru tersebut. Hal itu terungkap dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi III yang dipimpin Wakil Ketua Deprov, Syafrun Abdullah, kemarin (8/1). Sekretaris Deprov, David Halim, mengungkapkan gedung tersebut telah diambil gambar dan datanya oleh BPKP dan KPK. Ia berharap tidak ada pelanggaran hukum dalam proyek tersebut dan tidak ada yang terseret masalah. “Sekadar informasi untuk kita semua, gedung tersebut telah diambil fotonya. BPKP dan KPK telah melakukan supervisi gedung itu,” aku David di hadapan anggota Deprov, didamping mantan Sekretaris Deprov Syahrial Labelo dan pejabat dari Dinas PU Sulteng. Diungkapkan David, berdasarkan konsultasi ke Puslitbang Kementerian PU di Bandung beberapa waktu lalu, diketahui perlu perkuatan pada beberapa titik bangunan. “Permasalahannya sudah jelas, dibutuhkan perkuatan. Puslit

PALU, MERCUSUAR – Penjualan atau dum aset Pemprov Sulteng berupa kendaraan dinas (Randis) selama satu tahun, berpotensi merugikan daerah sebesar Rp2,9 miliar. Hal tersebut kembali menjadi temuan BPK RI dalam pemeriksaannya, setelah tahun-tahun sebelumnya temuan serupa juga terjadi. Tahun 2010-2011, Randis roda empat yang didum pejabat/pegawai mencapai 186 unit dengan nilai jual Rp1.283.193.600. Nilai jual tersebut jauh dari harga pasar dan penilaian fisik kendaraan yang seharusnya dijual Rp3.663.158.500. Terjadi selisih penjualan yang berpotensi merugikan daerah sebesar Rp2.379.964.900. Sementara Randis roda dua yang didum mencapai 316 unit dengan nilai jual berdasarkan SK Penghapusan Rp149.684.600. Harga yang seharusnya diterima kas daerah berdasarkan kondisi fisik kendaraan dan harga pasar Rp721/501.600. Terjadi selisih harga yang berpotensi merugikan daerah sebesar Rp571.817.000. Ketua Panitia Kerja (Panja) aset DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Irwanto Lubis, mengatakan para pembel

BUOL, MERCUSUAR- Bupati Buol Amirudin Rauf miris dengan nasib peadagang kaki lima (PKL) di Pasar Buol. PKL untuk mengembangkan usahanya, harus meminjam modal dari pihak lain dengan bunga pinjaman mencapai 20 persen. Kondisi PKL tersebut diketahui Bupati, saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di pasar. Mengetahui nasib pedagang sedemikian rupa, Bupati langsung memerintahkan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan (Kumperindag) dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk memberikan pinjaman lunak pada PKL. “Potong anggaran operasional dan perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati Rp500 juta untuk membantu permodalan pedagang. Berikan mereka pinjaman lunak dengan sistem bergulir. Tahap awal Rp500 juta dulu, nanti ada anggaran kita coba pikirkan untuk menambahnya,” ujar Dokter Rudi, panggilan Bupati Amirudin Rauf. Selain bantuan modal, pedagang juga akan segera mendapatkan bantuan penerangan dan mesin alkon untuk menjamin ketersediaan

PALU, MERCUSUAR-Bupati Buol, dr Amirudin Rauf, memangkas biaya perjalanan dinas untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Buol hingga 50 persen. Total anggaran perjalanan dinas sekira Rp30 miliar pada APBD 2013 tersisa Rp16 miliar. Langkah tegas Bupati yang akrab disapa Dokter Rudi itu, dilakukan untuk mengurangi belanja pegawai dan memperbesar belanja modal, yang berkaitan dengan kebutuhan langsung masyarakat. “Kebijakan ini tidak populis untuk pejabat, tapi menguntungkan rakyat. Anggaran Rp14 miliar dari pemangkasan biaya perjalanan dinas akan kami manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan ke kantong produksi. Anggaran itu juga akan dimanfaatkan untuk pembangunan jembatan di beberapa desa, pengadaan obat dan biaya kesehatan masyarakat,” terang Dokter Rudi, ditemui di kediamannya, kemarin. “Ada SKPD yang mengajukan biaya perjalanan dinas sampai Rp1 miliar. Ini tidak masuk akal. Di Provinsi saja biaya terbesar paling Rp500 juta.

PALU, MERCUSUAR-Pemkab Buol dibawah kepemimpinan Bupati Amirudin Rauf dan Wakil Bupati Syamsudin Koloi, mencanangkan swasembada beras hingga tiga tahun kedepan. Untuk mewujudkan hal itu, Pemkab Buol tahun 2013 menggelar program revitalisasi pertanian. Bupati Amirudin Rauf atau yang akrab disapa Dokter Rudi, ditemui di kediamannya belum lama ini mengungkapkan, program revitalisasi pertanian diharapkan akan meningkatkan produksi beras petani dan tercukupinya kebutuhan pangan di Kabupaten Buol. “Tahun 2012 produksi petani mencapai 12 ribu ton beras. Sementara kebutuhan masyarakat mencapai kurang lebih 19 ribu ton beras. Ada kekurangan 6000 sampai 7000 ton. Pemkab berupaya mendorong dengan berbagai program, agar produksi meningkat. Bukan hanya mencukupi kebutuhan masyarakat tapi juga bisa dijual keluar,” papar Dokter Rudi. Beberapa kegiatan dari program revitalisasi pertanian lanjut Dokter Rudi, diantaranya pembangunan dan peningkatan sarana irigasi pada APBD 2013. Selain itu, Pemkab jug

PALU, MERCUSUAR-Pejabat daerah harus memiliki rasa malu pada rakyat. Penegasan itu disampaikan Bupati Buol, Amirudin Rauf. Pejabat diharapkan mampu menyelami permasalahan rakyat dan menjadi problem solver. “Kita mesti malu pada rakyat. Jangan anggaran yang ada lebih banyak untuk belanja pegawai. Lebih baik jika kita bisa memanfaatkan anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat. Maksud saya, saat menyusun program, kebutuhan rakyat didahulukan daripada belanja pegawai. Filosofinya, pegawai atau pejabat itu pelayan rakyat, pelayan masyarakat,” ujar Dokter Rudi, panggilan Amirudin Rauf, saat bersua Mercusuar, belum lama ini. Dikatakan Dokter Rudi, Ia dan Wakil Bupati Syamsudin Koloi, mencoba merubah paradigma itu saat pembahasan APBD 2013. Untuk tahun ini, Bupati dan Wakil Bupati rela tidak belanja mobil dinas. Keduanya hanya menggunakan mobil bekas Ketua TP PKK dan Sekkab. “Orientasi kita tahun 2013 pembangunan untuk peningkatan produksi masyarakat. Kita genjot pertumbuhan ekonomi masyara

PALU, MERCUSUAR-Calon bupati PPP, Asgar Djuhaepa berpeluang membangun koalisi dengan PAN dalam Pemilukada Donggala. Selain mendaftar resmi, Asgar telah melakukan pertemuan dengan PAN untuk membicarakan kesepakatan politik. Diungkapkan Asgar, ia telah dua kali bertemu pimpinan DPC PAN Donggala didampingi Sekretaris DPW PAN Sulteng, Kaharuddin Syah. “Pertemuan pertama tanggal 6 Januari dan pertemuan kedua 9 Januari di Hotel Santika. Ada beberapa tawaran baik dari kami mapun PAN. Prinsipnya tawaran-tawaran itu saling menguntungkan,” ujar Asgar, kemarin (10/1). Dalam dua kali pertemuan itu lanjut Asgar, mulai mengerucut terjadinya kesepakatan atas tawaran-tawaran yang muncul. “Saya melihat ada peluang. PAN, baik DPW maupun DPC saya lihat sangat kompak dalam Pemilukada Donggala. Dalam pembicaraan itu antara lain disebutkan, proses penjaringan dan komunikasi diserahkan ke DPC. Komunikasi makin mengerucut terjadinya kesepakatan,” katanya. Asgar menargetkan, Januari ini koalisi telah terbangu

PALU, MERCUSUAR-BPK Perwakilan Sulteng menemukan banyak aset daerah yang dikuasai pegawai maupun pensiunan. Hasil pemeriksaan barang investaris daerah yang dilakukan BPK, setidaknya diketahui aset tersebut bernilai Rp1,68 miliar. Aset Pemprov tersebut berupa mobil, motor, notebook, kamera, LCD Proyektor dan Ipad. Modusnya, pegawai yang sudah dimutasi ke satuan kerja lain, tidak mengembalikan barang-barang tersebut dan membawanya ke satuan kerja yang baru. Selain aset tersebut, ada beberapa inventaris yang juga dikuasai pegawai yang tugas belajar dan keluarga pegawai yang telah meninggal. BPK menemukan setidaknya ada 62 unit barang inventaris minimal senilai Rp621,9 juta tidak berada di satuan kerja, karena dibawa pegawai tugas belajar atau keluarga pegawai yang meninggal dunia. Hal tersebut menurut BPK bertentangan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Akibatnya, terjadi potensi kerugian daerah setidaknya pada barang milik daerah yang dikuasai dan di

PALU, MERCUSUAR-Keluhan masyarakat atas layanan PLN direspon Bupati Buol Amirudin Rauf. Bupati yang baru tiga bulan menjabat itu, langsung mengomunikasikannya dengan pimpinan PLN Buol. “Listrik sering mati hidup dan masyarakat mengeluh. Saya coba komunikasi dengan PLN, karena listrik domainnya pada PLN,” kata Bupati, kemarin. Berdasarkan penjelasan Kepala PLN lanjut Bupati, layanan PLN terganggu karena ada pembenahan jaringan. “Menurut Kepala PLN, jaringan terganggu karena pohon yang ada di sekitar jaringan. PLN akan memperbaiki dan melakukan penebangan pohon sekitar jaringan,” katanya. Untuk mempercepat pembenahan dan memaksimalkan pelayanan, Pemkab Buol siap membantu PLN dalam penebangan pohon. “Menyahuti keluhan masyarakat, kami inginkan listrik stabil dan tidak mati hidup. Makanya Pemkab siap membantu PLN untuk penebangan pohon,” jelasnya. TMU

PALU, MERCUSUAR-dr Anita Nurdin memantapkan langkah menuju Pemilukada Donggala. Kadis Kesehatan Kabupaten Donggala itu telah mendaftarkan diri ke PKB. “Kami dapat tembusan pendaftaran Dokter Nita ke PKB,” terang Ketua DPW PKB Sulteng, Zainal Daud, kemarin (10/1). Ditegaskan Zainal, DPW PKB dalam penjaringan kandidat bupati Donggala tidak mengintervensi kewenangan pengurus cabang. “Saya sudah sampaikan pada DPC-DPC, silahkan jalankan kewenangannya untuk Pemilukada dengan catatan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditetapkan partai. DPW juga akan menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan main yang ada. Untuk Donggala saya juga sudah sampaikan untuk mengusulkan dua kandidat untuk diproses,” kata Zainal. Selain Anita Nurdin, ada Asgar Djuhaepa yang telah melakukan komunikasi politik. “Saya sampaikan pada Pak Asgar DPW hanya memproses usulan DPC. Olehnya silahkan mendaftar ke DPC PKB Donggala, karena mekanismenya seperti itu. Saya belum tahu kelanjutan komunikasi itu, karena sampai sa

PALU, MERCUSUAR- Bupati Buol Amirudin Rauf dan Wakil Bupati Syamsudin Koloi berencana menggelar evaluasi terbuka, setelah usia pemerintahannya memasuki 100 hari kerja. Diungkapkan Bupati, langkah tersebut dilakukan untuk lebih mendekatkan program kerjanya dengan kebutuhan riil masyarakat. “Saya mau semua elemen mengawasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilakukan Pemkab Buol. Olehnya seratus hari nanti, tepatnya tanggal 20 Januari, saya akan undang seluruh elemen masyarakat untuk mengevaluasi kerja saya, wakil bupati dan seluruh instansi,” ujar Dokter Rudi, panggilan Amirudin Rauf, belum lama ini. Dokter Rudi akan memanggil seluruh kepala SKPD dan camat untuk mendengarkan penilaian masyarakat. “Saya berharap yang patut dikritik silahkan kritik. Kalau ada yang perlu diusulkan dan itu belum tersentuh program kerja yang kami tawarkan saat maju bupati, silahkan usulkan. Semua terbuka, jujur dan tidak ada intervensi,” imbuhnya. Dalam evaluasi tersebut, ia ak

PALU, MERCUSUAR - Partai Damai Sejahtera (PDS) Sulteng ancang-ancang akan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghadapi Pemilu 2014.. Kedua pimpinan partai politik tingkat provinsi tersebut sudah bertemu, Senin (14/1), guna membahas rencana bergabungnya PKS ke PKB pascaverifikasi faktual dimana PDS secara nasional dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilu 2014. Pertemuan itu masing-masing Ketua DPW PDS S Pelima, Sekretaris DPW PDS Markus Sattu Paimbong dan Ketua DPW PKB Zainal Daud. "Kami menghargai dan menjunjung tinggi rencana PDS bergabung ke PKB. Ini satu kehormatan yang besar bagi kami PKB," kata Zainal. Dia mengatakan jika sudah ada kesepakatan kedua kedua partai tersebut, PDS di semua tingkatan kabupaten hingga ke kecamatan siap bergabung ke PKB. Zainal mengatakan rencana bergabungnya PDS tersebut langsung dikonsolidasikan ke DPP PKB. "DPP PKB sangat merespons karena memang di DPP PDS sendiri ada keinginan untuk bergabung bersama PKB,

PALU, MERCUSUAR-Kurun 2010-2011, BPK RI Perwakilan Sulteng menemukan dum aset Pemprov Sulteng berupa rumah dinas dan lahan kosong tidak sesuai ketentuan dan terindikasi merugikan daerah sekira Rp6,68 miliar. Temuan BPK itu, saat ini dalam telaahan panitia kerja (Panja) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. Berdasarkan temuan BPK, setidaknya telah 317 rumah dinas dijual dalam waktu satu tahun. Proses penjualan atau penghapusan diketahui tidak melalui kajian dan penaksiran yang mendalam dari pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan SK Gubernur , pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Biro Perlum, Kabag Aset, Kasubag penghapusan dan pengamanan aset dan seorang staf. Temuan BPK tersebut ditindaklanjuti Inspektorat Provinsi Sulteng dengan melakukan pemeriksaan khusus, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Nomor. SR-700/01/VII/ITDA tertanggal 2 Juli 2012. Pemeriksaan khusus tersebut mengungkapkan, 314 unit rumah yang dihapus atau didum tidak memenuhi syarat penghapusan, karena merupakan rumah golongan II. M