Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2014

Pasha Pendekatan dengan Semua Partai

Gambar
PALU, MERCUSUAR- Sigit Purnomo Said terus menggalang kekuatan untuk memuluskan niatnya menjadi calon Walikota Palu tahun depan. Pasha-sapaan akrab Sigit, mengaku akan melakukan pendekatan dengan semua partai politik tanpa ada batasan. “Prinsipnya kami akan menjaring kekuatan dengan parpol manapun. Tidak ada batasan untuk melakukan komunikasi kedepan,” ujar Sigit bersama tim 8 SPS, saat bersilaturahmi ke redaksi Mercusuar, Senin (24/11/2014). Sigit mengaku bahwa dirinya sedang melakukan penjajakan dengan sejumlah parpol. Sejauh ini kata dia, respon yang diberikan parpol sangat positif bahkan ada petinggi Parpol yang terang-terangan memintanya maju sebagai Walikota. “Alhamdulilah semua parpol memberikan lampu hijau. Teman-teman di Palu juga terus bekerja menggalang kekuatan. Tim juga akan melakukan komunikasi dengan pengurus parpol di Palu,” katanya. Pada kesempatan itu, Sigit juga memberikan apresiasi kepada Harian Mercusuar yang dinilainya konsen dalam pemberitaan politik bahkan me

SBSI Seleksi Pemimpin Pro Rakyat

Gambar
PALU, MERCUSUAR-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) bertekad mendorong proses demokratisasi yang melahirkan pemimpin pro rakyat. Menghadapi Pilkada serentak di beberapa daerah, SBSI akan terlibat aktif mencari dan menyeleksi figur-figur yang dinilai pro rakyat dan memerhatikan nasib kaum buruh. Penegasan itu disampaikan Ketua Umum DPP SBSI Muchtar Pakpahan, disela-sela kunjungannya ke Pengurus Wilayah SBSI Sulteng. “Dalam rangka revolusi mental, untuk Pilkada baik gubernur Sulteng maupun bupati dan walikota kita cari calon yang independen, pro rakyat, pro buruh dengan biaya yang tidak mahal,” kata Muchtar didampingi Ketua Wilayah SBSI Sulteng, Henry Hutabarat, Senin (24/11/2014). SBSI kata Muchtar akan turun langsung menggalang kekuatan rakyat dengan mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) dukungan terhadap calon yang dimaksud. Selain itu, SBSI akan menjadi juru kampanye figur yang dinilai pro rakyat. “Figur itu bisa dari dalam SBSI, bisa dari luar. Jika ada dari luar yang lebih

PKB Sulteng Dorong Kader Maju Pilkada

Gambar
PALU, MERCUSUAR-Ketua DPW PKB Sulteng, H. Zainal Daud, mendorong kadernya maju dalam Pilkada di tujuh kabupaten/kota se Sulteng yang akan digelar tahun 2015. Dalam sambutan pembukaan Silaturrahim dan Diklat Peningkatan kapasitas anggota DPRD PKB se Sulteng, Sabtu malam (22/11/2014) di Palu, Zainal menyatakan penting bagi kader PKB menjadi pimpinan daerah. Tanpa memegang kendali daerah, pada Pemilu April 2014, perolehan kursi PKB se Sulteng naik sebesar 120 persen dibanding Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009, PKB hanya mendapatkan 11 kursi untuk kabupaten/kota dan satu untuk DPRD Provinsi. Pemilu 2014 PKB berhasil mendulang 29 kursi untuk DPRD kabupaten/kota dan tiga kursi untuk DPRD Provinsi. “Saat ini PKB di Sulteng memiliki dua puluh sembilan anggota DPRD kabupaten/kota dan tiga di provinsi. Di dua kabupaten yakni Morowali Utara dan Buol, kader PKB berhasil menjadi pimpinan DPRD dengan posisi wakil ketua. Jika ada kader PKB bisa jadi kepala daerah, saya yakin PKB kedepan akan semakin be

Tanah untuk Rakyat; Reforma Agraria ala Rudi-Koloi

Dua tahun lalu, tepatnya 10 Oktober 2012 pasangan Bupati dan Wakil Bupati Buol dr. H. Amirudin Rauf, SpOG, MSi dan DR.Ir. Syamsudin Koloi, MS dilantik. Kedua putra terbaik Buol itu bersumpah akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat berdasarkan UUD 1945, Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat Buol masih ingat, Dokter Rudi dan Doktor Koloi (panggilan akrab keduanya) saat kampanye mengusung visi perubahan dengan lima belas program unggulan. Walhasil pasangan tersebut meraih suara terbanyak dalam Pemilukada Buol, dengan total perolehan suara mencapai 36.468, atau 49,35 persen dari total suara sah pemilih 73.900 suara. Banyak harapan masyarakat Buol yang disandarkan pada kepemimpinan baru tersebut. Berbagai pekerjaan rumah telah menanti untuk diselesaikan keduanya dalam lima tahun pemerintahan. Pemberantasan korupsi, penuntasan kasus Ramadan berdarah, reformasi birokrasi, pembenahan tata kelola keuangan daerah, pembenahan fas

DOA UNTUK ANAK-ANAKKU

Gambar
Perkembangan ananda Rafa Muhammad Pranaya memasuki usia enam bulan. Plus Aryo dan Priyo. Doa untuk anak-anakku: اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَوْلَادِي وَلَا تَضُرَّهُمْ وَوَفِّقْهُمْ لِطَاعَتِكَ وَارْزُقْنِي بِرَّهُمْ ”Ya Allah berilah barokah untuk hamba pada anak-anak hamba, janganlah Engkau timpakan mara bahaya kepada mereka, berilah mereka taufik untuk taat kepadaMu dan karuniakanlah hamba rejeki berupa bakti mereka“. رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء “Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat. Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku.” (QS. Ibrahim: 40) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَام “Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada kami, isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al Furqan: 74)

JELANG AKHIR ANGGARAN, Kontrak Proyek Baru Terbit

Gambar
PALU, MERCUSUAR-Gubernur Sulteng Longki Djanggola diharapkan segera melakukan evaluasi terhadap jalannya APBD 2014. Desakan itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Sulteng, Suprapto Dg Situru, usai melakukan kunjungan kerja ke daerah. “Ada proyek yang saat ini baru mulai pekerjaannya, padahal ini sudah mendekati akhir tahun anggaran. Kalau ini dipaksakan, saya yakin kualitas pekerjaan tidak seperti yang diharapkan,” kata Prapto, Rabu (19/11/2019). Malah Prapto mendapatkan informasi, ada pekerjaan yang kontrak kerjanya baru keluar pekan lalu. “Sekira sepuluh hari lalu baru keluar kontrak kerjanya. Ada apa ini? Padahal pekerjaan itu dibiayai dari APBD 2014, APBD murni. Bukan APBD Perubahan. Ini yang menurut saya harus dievaluasi,” lanjut Prapto. Saat ditanyakan proyek apa saja yang disinyalir terlambat, Prapto tidak membeberkannya secara rinci. Prapto hanya menyebut salahsatunya di Dinas Cipta Karya. “Saya baru datang dari Touna melakukan kunjungan kerja. Ada pekerjaan yang baru diukur

Donggala Kekurangan Dokter

Gambar
PALU, MERCUSUAR-Kabupaten Donggala kekurangan dokter. Permasalahan itu dikemukakan Kepala Dinas Kesehatan Donggala, Anita B Nurdin pada anggota DPRD Sulteng yang melakukan komunikasi dan koordinasi di Donggala. Anggota DPRD Sulteng dari Fraksi PAN, Rusli Dg Palabbi, mengungkapkan Pemkab Donggala meminta Pemprov membantu kebutuhan dokter di daerahnya. “Menurut Kadis Kesehatan Donggala saat pertemuan dengan kami, saat ini satu dokter di Donggala melayani sembilan ribu lima ratus masyarakat. Rasio ini terlalu besar. Olehnya Pemprov diharapkan bisa membantu permasalahan ini, sehingga pelayanan kesehatan di Donggala bisa dioptimalkan,” kata Rusli, Rabu (19/11/2014). Selain kekurangan dokter yang harus ditempatkan di seluruh wilayah Donggala, kabupaten tertua di Sulteng itu juga kekurangan dokter spesialis di RSU Kabelota. Kurangnya dokter spesialis, pada akhirnya berdampak pada pelayanan kesehatan di rumah sakit itu. “Ada beberapa penyakit atau layanan kesehatan yang seharusnya bisa dilaku

Evaluasi Perda Tidak Laku!

PALU, MERCUSUAR-“Kita harus evaluasi berapa banyak Perda yang sudah ditetapkan dan berlaku, tapi tidak laku!” Pernyataan itu disampaikan anggota Badan Pembuat Peraturan Daerah DPRD Sulteng, Mustar Labolo dalam rapat pengusulan program legislasi daerah (Prolegda) 2015, kemarin. Meski disampaikan dengan nada santai, ucapan tegas itu menjadi kata kunci bagi DPRD Sulteng dalam merumuskan kuantitas Raperda yang akan dimasukkan dalam Prolegda. “DPRD harus berhitung dengan cermat, bukan berapa jumlah Raperda yang bisa diselesaikan pembahasannya. Tapi seberapa besar Raperda tersebut nanti benar-benar berlaku setelah diberlakukan. Faktanya ada Perda yang sudah ditetapkan dan masuk lembaran daerah, tapi tidak ‘laku’. Saya setuju, enam Raperda yang sudah diusulkan DPRD periode lalu dan satu tambahan soal Raperda Perempuan dan anak Korban kekerasan itu yang kita masukkan Prolegda. Selebihnya mungkin usulan dari eksekutif,” kata Mustar. Olehnya Mustar mengusulkan, selain membahas Raperda, DPRD jug

Pemprov Diminta Perhatikan Infrastruktur Buol

BUOL, MERCUSUAR-Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulteng diminta memerhatikan infrastruktur di Kabupaten Buol yang menjadi kewenangannya. Seruan itu disampaikan salahseorang tokoh masyarakat yang hadir dalam rapat koordinasi Pemkab Buol dengan DPRD Sulteng, beberapa waktu lalu. Dalam rapat yang dihadiri Wakil Bupati, pimpinan SKPD, anggota DPRD Buol, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda), tokoh masyarakat, pimpinan Ormas, tokoh pemuda dan media center ini, permasalahan infrastruktur menjadi salahsatu yang disuarakan. Beberapa poros jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemprov kondisinya rusak. Pemkab dan masyarakat Buol berharap DPRD Sulteng bisa memperjuangkannya dalam pembahasan APBD dan mendapat perhatian dari Pemprov Sulteng. Selain infrastruktur, persoalan yang mencuat dalam rapat koordinasi tersebut diantaranya dana bagi hasil pajak untuk kabupaten, dana bantuan, masalah kesehatan dan pendidikan. Tim DPRD Sulteng yang dipimpin Wakil Ketua Alimuddin Paada dengan anggota A

Bahas APBD 2015, DPRD Sulteng Turun ke Daerah

BUOL, MERCUSUAR-DPRD Sulteng melakukan koordinasi dalam daerah dilanjutkan dengan reses dalam rangka evaluasi APBD 2014 dan persiapan pembahasan APBD 2015. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sulteng, Alimuddin Paada, di sela-sela kunjungannya di Kabupaten Buol. Dalam koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, selain evaluasi pelaksanaan APBD 2014 di masing-masing daerah, juga dalam rangka meminta masukan atau usulan pemerintah kabupaten/kota program dan kegiatan dalam APBD 2015, yang akan segera dibahas. Meski pembahasan APBD agak mepet, Alimuddin optimistis DPRD bisa menyelesaikan sebelum akhir Desember. “Badan Musyawarah sudah atur jadwal, Insya Allah bisa selesai sebelum akhir Desember, karena masih harus dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Dalam jadwal, kita upayakan selesai tanggal 10 Desember,” terang Alimuddin, Kamis (13/11/2014). Menurut Alimuddin, saat ini anggota DPRD sudah bisa membuat rancangan atau pokok-pokok pikiran yang akan diajukan dalam pembahasan APBD.