VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

PALU, MERCUSUAR-Panen jagung melimpah, tak sepenuhnya membuat warga Desa Watusongo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Touna membaik secara ekonomi. Setidaknya itu yang dikeluhkan warga, saat anggota Komisi III DPRD Sulteng Huisman Brant Toripalu reses disana belum lama ini. Berdasarkan penuturan warga pada Brant, setiap keluarga rata-rata panen jangungnya mencapai 6-7 ton. Namun panen itu tidak berpengaruh secara siginifikan pada ekonomi keluarga. “Menurut mereka, penyebabnya karena ada sistim ijon disana. Petani telah berhutang lebih dulu, sebelum panen. Jagung dihargai dibawah harga normal dan petani tidak bisa apa-apa, karena terikat hutang,” tutur Brant, selasa (11/3/2014). Sistim ijon tersebut lanjut Brant, digunakan untuk membiayai produksi petani dan kebutuhan sehari-hari. “Petani dari awal kesulitan bibit, pupuk dan obat-obatan. Bibit yang diluncurkan pemerintah tidak sampai ke tangan petani dengan baik. Diduga ada oknum yang memainkan bibit bantuan pemerintah, sehingga tidak sampa

PALU, MERCUSUAR-Partai Amanat Nasional (PAN) Sulteng optimistis meraup suara signifikan dalam Pemilu April mendatang. Partai matahari putih ini menargetkan Sembilan kursi untuk DPRD Provinsi Sulteng. Ketua DPW PAN Sulteng, HM Lutfi Lembah, menyatakan keyakinan tersebut didasarkan pada penilaian rakyat pada PAN, sebagai partai yang konsisten bekerja untuk rakyat. “PAN konsisten dengan program kerakyatan. Masyarakat masih menaruh harapan besar pada PAN. Kesimpulan ini didapatkan setelah pengurus dan Caleg turun lapangan,” ujar Lutfi, Rabu (12/3/2014). PAN untuk mengejar target sembilan kursi lanjut Lutfi, membidik pemilih pemula dan kaum perempuan. Partai pimpinan Hatta Rajasa ini sudah menyiapkan strategi khusus untuk menjaring pemilih pemula. "Kita siapkan wadah untuk anak-anak muda, ada beberapa sayap partai yang fokus ke segmen anak muda. Saya sendiri banyak melakukan dialog dengan mahasiswa dan kelompok muda lainnya. Selain anak muda, PAN juga serius menggarap segmen pemilih

PALU, MERCUSUAR-Diduga banyaknya kendaraan bodong di Buol, mengakibatkan pajak kendaraan bermotor (PKB) turun. Padahal PKB selama ini menjadi primadona pendapatan asli daerah. Data milik Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Buol menunjukkan, terjadi penurunan dana bagi hasil sektor pajak kendaraan bermotor pada tahun 2013. Pada 2012 diterima pendapatan pajak kendaraan bermotor sekitar Rp 12,9 miliar dan pada tahun 2013 penerimaan sebesar Rp 11 miliar. Sehingga menurun sebesar satu persen. Hal ini terungkap ketika kunjungan kerja anggota Komisi II DPRD Sulteng beberapa waktu lalu. Melihat kondisi itu, anggota Komisi II Nadjamuddin Sjah menekankan perlu adanya solusi konstruktif dengan melakukan pendekatan persuasif oleh forum komunikasi pimpinan daerah dan elemen masyarakat agar taat pajak. “Bahkan jika perlu, dilibatkan pihak akademisi untuk penyelesaiannya. Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena PKB selama ini menjadi primadona pendapatan d

PALU, MERCUSUAR-Keterlambatan dua partai dan dua calon anggota DPD RI menyetor laporan dana kampanye, merupakan ujian terakhir independensi dan ketegasan KPU selaku penyelenggara Pemilu. Ketegasan KPU menjalankan aturan main, menjadi tolok ukur independensi KPU dan kualitas Pemilu 2014. Akademisi Untad, Dr Surahman Cinu MSi, menyatakan selama tahapan Pemilu, KPU kerapkali tidak tegas dengan aturan yang dibuatnya sendiri. “Contoh kasus, banyak atribut partai dan Caleg yang dipasang diluar jadwal. Malah sudah ada baliho Caleg yang jelas mengajak untuk memilih. Faktanya, KPU tidak tegas dengan aturan yang dibuat. Begitu juga dengan Bawaslu, rekomendasinya seperti tidak mempan. Hal ini yang kadang membuat masyarakat mempertanyakan atau maragukan ketegasan dan independensi penyelenggara Pemilu,” ujar Surahman, Selasa (4/2/2014). Untuk kasus partai yang lambat menyetor laporan dana kampanye di Donggala dan Morowali, masyarakat kata Surahman berharap KPU bersikap tegas. “Kalau aturannya did

PALU, MERCUSUAR- Pemkab Buol mencanangkan program land reform, dengan membagikan tanah untuk petani. Untuk langkah awal, tanah seluas 1000 hektare dibagi untuk 500 kepala keluarga (KK). Bupati Buol, Amirudin Rauf, yang ditemui belum lama ini mengungkapkan program tersebut merupakan upaya pengentasan kemiskinan di daerahnya. “Saat ini kami memiliki program unggulan Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan (PPPK). Pada tahap awal, program tersebut diaplikasikan di Kecamatan Paleleh. Kenapa harus ke petani? Karena penduduk Buol mayoritas bermatapencaharian petani. Olehnya sektor pertanian yang kita dorong untuk menyejahterakan masyarakat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Buol. Hitungan kami, untuk petani minimal harus memiliki tanah garapan minimal dua hektare,” turur Dokter Rudi, panggilan Amirudin Rauf. Langkah tersebut menurut Dokter Rudi sangat pro rakyat, ketimbang memberikan izin pengelolaan lahan puluhan ribu hektare untuk investor bidang perkebunan. “Kita ubah cara pandang

PALU, MERCUSUAR-Pemkab Buol mendapatkan penghargaan dari Menteri PPN/Bappenas sebagai daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik se Sulteng. Penghargaan tersebut diterima Bupati Buol, dr Amirudin Rauf SpOG, dalam forum Musrenbang Sulteng, beberapa hari lalu. Dokter Rudi, sapaan Amirudin Rauf, saat ditemui menyatakan pengharagaan tersebut merupakan kerja bersama seluruh tim penyusun perencanaan pembangunan yang ada di Buol. “Salahsatu yang dinilai, adanya konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan rencana strategis masing-masing satuan kerja perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah hingga penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dalam APBD,” terang Dokter Rudi, Jumat (28/3/2014). Penyusunan dokumen RPJMD lanjut Dokter Rudi, dibantu tim asistensi yang dipimpin mantan Bupati Buol, Abdul Karim Hanggi. “Saya mengintruksikan pada pimpinan SKPD agar mengawal langsung setiap pembahasan, sehingga terjal

PALU, MERCUSUAR-Meski pembahasan APBD 2015 masih lama, Sekretaris Komisi II DPRD Sulteng Zainal Daud, mengingatkan pada Pemprov Sulteng atau tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk menyusun Pagu Indikatif Kabupaten/Kota (PIK). Permintaan Zainal tersebut didasarkan pada pengalamannya turun ke daerah (reses) awal Maret 2014 ini. Dalam setiap bertemu masyarakat, Zainal ditanya berapa anggaran yang turun dari provinsi untuk Kabupaten Buol dan Tolitoli. “Kami anggota DPRD, sulit untuk menjawab dengan angka yang pas saat ditanya pemerintah kabupaten atau masyarakat, karena dari awal pembahasan tidak ada pagu indikatif per kabupaten. Paling banter yang kami ingat anggaran yang dikelola SKPD yang jadi mitra komisi,” ujar Zainal, usai reses beberapa waktu lalu. PIK lanjut Zainal, penting untuk pembahasan APBD Sulteng, menyangkut berapa besar anggaran yang digelontorkan untuk program-program yang ada di masing-masing kabupaten/kota. “PIK bisa disusun berdasarkan kebutuhan per wilayah de

BUOL, MERCUSUAR-Infrastruktur masih menjadi permasalahan dominan Kabupaten Buol. Setidaknya hal itu dikeluhkan sebagian besar warga, saat anggota DPRD Provinsi Sulteng, Zainal Daud, melakukan reses di daerah itu. Zainal yang menggelar reses di Kecamatan Tiloan, Momunu, Bokat, Keramat dan Bunobogu selama sepekan (28 Februari-5 Maret), banyak menerima aspirasi seputar peningkatan infrastruktur. Saat Zainal bertatap muka dengan masyarakat Kecamatan Tiloan di Desa Air Terang misalnya, masyarakat mengeluhkan jalan provinsi poros Buol-Kokobuka yang tak kunjung baik. Telah bertahun-tahun, jalan sekira 50 Km tersebut seperti luput dari perhatian pemerintah provinsi. Kerusakan terjadi hampir disepanjang jalan yang menghubungkan ibukota Buol dengan salahsatu kantong produksi itu. Menurut penuturan warga, jalan yang dalam kondisi baik hanya pada ruas Kali-Kulango sekira 2 Km dan ruas Maniala-Boilan sekira 4 Km. Selebihnya kondisi jalan ruas Kulango-Taluan, Taluan-Momunu dan Boilan-Air Terang kon