VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

PALU, MERCUSUAR-Pelayanan publik di Sulteng belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Masih ada pungutan yang dilakukan beberapa instansi pemerintah, terhadap layanan publik yang dilaksanakan pada masyarakat. Pungutan berupa uang, barang dan jasa. Pungutan tersebut menurut Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dikategorikan sebagai pungutan liar (Pungli). Budi Santoso dari ORI dalam konferensi pers di Baruga DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, mengungkapkan data Pungli di Sulteng didominasi pemerintah daerah dan kepolisian. Dari seluruh aduan yang masuk ke Perwakilan ORI Sulteng, sekira 21 persen berkaitan dengan Pungli. “Sekira lima puluh satu persen Pungli dilakukan oknum di pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Dua puluh persen Pungli di kepolisian. Sisanya di lembaga Negara, kejaksaan dan lain-lain. Secara nasional, Pungli di pemerintah daerah juga merupakan aduan tertinggi. Dari sisi wilayah Jakarta terbesar, tapi dari KTP pelapor justeru Jawa Tim

PALU, MERCUSUAR - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Gumbasa dan Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, bekerjasama dengan Penerbit Erlangga memberangkatkan kepala sekolah dan pengawas studi banding ke sejumlah daerah di Jawa. Pengiriman tenaga kependidikan di lingkup Dikpora Sigi tersebut dimaksudkan sebagai penambahan wawasan dan pemahaman tenaga kependidikan terkait proses pembelajaran di kelas atau sekolah serta pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien. Manager Penerbit Erlangga, Dodi Wahyudi, selaku ketua panitia studi banding menyatakan peserta studi banding akan bertolak ke Jakarta, Bandung dan Bogor. Diharapkan kepala sekolah dan pengawas memiliki tambahan pengalaman dengan membandingkan proses pembelajaran di daerah yang dinilai lebih maju. “Agar sharing pengalaman berjalan bagus, sengaja kami pilih daerah di luar Sulawesi yakni Jakarta, Bogor dan Bandung untuk studi banding kali ini,” ujar Dodi saat pelepasan rombonga

PALU, MERCUSUAR-Hasil tes CPNS diyakini tidak obyektif. Keyakinan itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Ridwan Yalijama. “Dengan jumlah peserta ujian ribuan dan formasi hanya 78, peluang untuk mendapatkan nilai sama sangat besar. Lalu apa yang jadi ukuran panitia di pusat menentukan lolos tidaknya peserta ujian? Kalau nilai sama dan hanya beberapa yang lulus, itu berpeluang menimbulkan masalah. Saya minta nilai ujian diumumkan terbuka beserta metode penentuan kelulusan,” ujar Ridwan, Selasa (12/11/2013). Demikian halnya dengan CPNS Kategori Dua (K2). Peserta yang ikut ujian enam ribu lebih. Pada satu sisi, sampai saat ini formasi yang diterima belum jelas. “Untuk K2, kalau hanya nilai ujian yang dijadikan acuan, itu juga subyektif. Mestinya setelah berkas diterima dan secara adiministrasi lolos verifikasi pemerintah pusat, yang menentukan kelulusan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang paling tahu, CPNS bersangkutan bagaimana pengabdiannya dan ko

PALU, MERCUSUAR - Krisis listrik di Kabupaten Buol dalam waktu dekat diharapkan berakhir. Bupati Buol Amirudin Rauf mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengupayakan jalan keluar agar terbebas dari krisis listrik tersebut. Rabu (13/11/2013), Bupati bersama Kadis Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sukardan Tawil, menghadap Direktur Operasional Kawasan Timur Indonesia PT PLN (Persero) di Jakarta. Untuk mengatasi pemadaman listrik yang kerap terjadi di Buol, Direktur PLN telah mengirimkan dua unit mesin dari Palu dan Gorontalo ke Buol dengan kekuatan 1500 Kilowatt. “Itu langkah awal. Insya Allah mesin beroperasi tanggal 20 November 2013 ini. Dengan penambahan mesin ini, Insya Allah listrik bisa beroperasi dua puluh empat jam,” tutur Bupati via Ponsel, usai ketemu Direktur PLN. Tidak berhenti sampai disitu, Bupati Buol juga melobi Kementerian ESDM untuk menyuplai kebutuhan listrik di daerahnya. Hasilnya, tahun 2014 Kementerian ESDM akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidr

PALU, MERCUSUR – Tahun 2014 mendatang, Provinsi Sulteng akan memiliki lima Peraturan Daerah (Perda) baru. Kelima raperda tersebut, telah disetujui seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DRPD) Sulteng pada rapat paripurna, Selasa (19/11/2013), untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Raperda usulan pemerintah itu adalah Raperda Pengelolaan Panas Bumi, Raperda Sungai, Raperda Sumber Daya Air, Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Muh Ilham Chandra Ilyas juru bicara Fraksi PKS, dalam pandangan umumnya mempertanyakan beberapa hal. Pertama, perlu ada kejelasan antara Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan Perda Penanaman Modal yang telah ada. Menurut PKS, perlu kajian kembali terhadap raperda itu, apakah berdiri sendiri atau melakukan revisi terhadap Perda Penanaman Modal, mengingat semangatnya sama. Kedua lanjut Chandra, perlu kejelasan kewenangan antara pemerintak pusat,

PALU, MERCUSUAR - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulteng, mendukung Suryadharma Ali (SDA) sebagai calon presiden. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulteng merupakan pendukung keempat, setelah sebelumnya DPP dan dua DPW lain telah menyatakan dukungannya pada SDA. Menurut Ketua DPW PPP Sulteng, Asgar Djuhaepa, sejauh ini kader dan pengurus PPP seluruh tingkatan di Sulteng, masih memunculkan satu nama SDA sebagai Capres yang akan diusung PPP dalam Pilpres 2014. "Baru ada SDA. Target kami presiden. Kami belum bicara wakil presiden. SDA telah menerima rekomendasi secara langsung yang kami serahkan Sabtu malam (30/11/2013) saat beliau memberi pengarahan pengurus dan Caleg PPP," papar Asgar, kemarin (1/12/2013). Asgar optimitis partainya akan mendulang suara pada Pemilu 2014 dan berpeluang mengusung calon presiden dari internal kader. “Perhitungan saya, PPP lolos parliamentary threshold. Namun untuk mengusung Capres sendiri dengan perolehan kursi 20 persen, saya kira sama

PALU, MERCUSUAR-Sulteng berhasil menyelesaikan pembahasan RAPBD 2014 empat hari lebih cepat dari yang direncanakan. Hari ini (Rabu,11/12/2013) Pemprov dan DPRD Sulteng menuntaskan pembahasan dan akan segera melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, mengungkapkan RAPBD 2014 akan dikonsultasikan ke Kemendagri tanggal 12 Desember. “Ini lebih cepat dari yang kita targetkan. Rencana awal tanggal 15 Desember selesai. Pembahasan bias kita selesaikan tanggal 11 Desember dan besok kita konsultasi ke Kemendagri. Sulteng menurut info dari kemendagri, provinsi yang keduabelas menyelesaikan pembahasan APBD 2014,” ujar Yus Mangun, kemarin (10/12/2013). Meski terbilang cepat lanjut Yus, sebenarnya Sulteng sedikit terlambat dari target Kemendagri yang mematok akhir November 2013. “Keterlambatan dari patokan Kemendagri bisa dimengerti, karena sosialisasi ketentuan tersebut lambat kami terima dan kementerian memahami alasan itu,” imbuhny

PALU, MERCUSUAR-Sekira 11 persen dari total APBD Sulteng tahun anggaran 2014 diplot untuk biaya perjalanan dinas pejabat. Anggaran perjalanan dinas menyedot anggaran sekira Rp268 miliar dari total anggaran yang direncanakan dalam RAPBD 2014 Rp2,414 triliun. Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Zainal Daud mengungkapkan total anggaran perjalanan dinas, jauh melebihi anggaran bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Anggaran bidang pendidikan dalam RAPBD diplot Rp125,14 miliar. Dari total anggaran tersebut, belanja modal hanya Rp13,012 miliar. Lucunya kata Zainal, anggaran perjalanan dinas dari pos belanja barang dan jasa lebih tinggi dari belanja modal. Anggaran perjalanan dinas bidang pendidikan mencapai Rp18,209 miliar. “Contoh lain, anggaran untuk urusan wajib bidang kesehatan. Anggaran kesehatan Rp186,29 miliar, untuk belanja modal Rp2,072 miliar dan perjalanan dinas Rp10,845 miliar,” paparnya. Perbedaan menyolok antara belanja modal dengan perjalanan dinas juga

PALU, MERCUSUAR - Petani di daerah Poso Pesisir meminta proteksi harga gabah dan beras pada pemerintah. Proteksi itu berkaitan dengan penen yang melimpah tahun ini Permintaan petani tersebut disampaikan pada anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Huisman Brant Toripalu, saat melakukan kunjungan ke daerah itu. “Panen diperkirakan mencapai 2000 ton lebih. Bulog menurut petani, tidak lagi mengambil gabah atau beras petani. Dikhawatirkan harga nanti dimainkan pasar, jika tidak ada perlindungan dari pemerintah,” ujar Brant, kemarin (3/12/2013). Jika pemerintah tidak mengambil langkah antisipasi dan harga beras atau gabah turun lanjut Brant, petani akan merugi. “Biaya produksi tiap tahun meningkat, kalau panen melimpah dan pemerintah menyerahkan pada mekanisme pasar, petani yang rugi. Dipastikan harga turun dan tidak ada keuntungan, karena biaya produksi tinggi,” katanya. Untuk itu menurut Brant, pemerintah provinsi bisa menjembatani menghubungkan petani dengan Bulog, sehingga harga g

PALU, MERCUSUAR- Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Nawawi Sang Kilat, menyatakan permasalahan pajak kendaraan bermotor yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan masalah menahun yang tak kunjung selesai. Dikatakan Nawawi, temuan BPK sebanyak 87.926 kendaraan bermotor di Sulteng yang belum membayar PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan nilai total Rp83,25 miliar, telah ia suarakan pada saat menjadi anggota Deprov masa bakti 1999-2004. “Saya telah berulangkali menyuarakan hal ini sejak menjadi anggota dewan yang lalu. Dalam pembahasan APBD 2013, hal ini juga kembali dipertanyakan beberapa anggota Badan Anggaran. Berapa sebenarnya jumlah kendaraan bermotor di Sulteng? Berapa juga potensi pendapatan asli daerah yang bisa diraup dari pajak kendaraan? Kenapa ini selalu dipertanyakan dewan, karena pajak kendaraan merupakan penyumbang terbesar PAD kita,” kata Nawawi, Rabu (30/10/2013). Ditegaskan Nawawi, temuan BPK ini bisa menjadi

PALU, MERCUSUAR-Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Sulteng, belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa mata anggaran dinilai menyimpang dari ketentuan. Beberapa anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng menilai, pengantar nota keuangan tahun anggaran 2014 yang dibacakan Wakil Gubernur Sudarto, dalam sidang paripurna (Senin, 2/12/2013) perlu koreksi secara kritis. “Pada awal penyampaian, pemerintah melalui Wagub menyatakan konsisten dengan visi-misi dan peraturan perundang-undangan. Tapi kita lihat, anggaran pendidikan tidak sampai dua puluh persen dan melanggar UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Begitu pula dengan anggaran kesehatan, juga tidak sampai sepuluh persen dan ini melanggar UU Nomor 36 tentang kesehatan. Malah, belanja modal yang mestinya dialokasikan minimal tiga puluh satu persen, hanya sekira empat belas persen. Pertanyaanya, dimana konsistensi terhadap aturan yang ada?” ujar Ketua Komisi III, Asgar Djuhaepa, usai sidang.