Postingan

Menampilkan postingan dari 2014

Terobosan Pemkab Buol Atasi Kemiskinan

Gambar
Dua tahun kepemimpinan dr. H. Amirudin Rauf, Sp.OG, M.Si sebagai Bupati Buol, banyak banyak kemajuan yang dicapai daerah penghujung utara Sulteng itu. Salah satu yang paling menonjol, diluncurkannya Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan (P3K) dan Tanah untuk Rakyat (Taurat). Menurut Direktur Utama Perusahaan daerah (Perusda) Buol, Itho Murtadha, dua program itu merupakan bukti komitmen dr. Rudi untuk menyejahterakan rakyat. “P3K adalah program integrasi antara jagung dan sapi. Langkah awal tahun 2014, program ini dilaksanakan di empat desa di Kecamatan Paleleh, yaitu Molangato, Umu, Pionoto dan Lilito. Tahun 2015 akan dilanjutkan di Kecamatan Bukal. Sebagai orang yang berjibaku dalam pelaksanaan program ini, saya mengetahui persis bagaimana titik lemah dan keunggulan program ini. Sampai sejauh ini saya melihat program ini cukup berhasil dalam mengangkat taraf hidup petani di sana,” ungkap Itho, Selasa (16/12/2014). Pola penanganan program ini lanjut Itho, bersifat komperehensif. O

Tazkiyah Penangkal Korupsi

Sore itu dego-dego di depan rumah Toma Langgai riuh ramai suara diskusi beberapa anak muda. Ya, sore itu beberapa aktivis muda ngumpul sekadar silaturahim dan diskusi dengan Toma Langgai, seputar permasalahan bangsa. Toma Langgai yang pernah mencicipi dunia aktivis, cukup sabar mendengar dan melayani tamu mudanya itu. Sesekali Toma Langgai menimpali sambil menuang teh dan menyodorkan pisang goreng. “Saya tidak habis pikir, kalau ada yang ingin KPK dibubarkan, koruptor dimaafkan dan pikiran-pikiran sejenisnya. Bukankah korupsi yang buat bangsa ini terpuruk?” kata Danang yang aktiv di Badan eksekutif Mahasiswa. Kalau ada politisi yang berfikir seperti itu, sebaiknya dikampanyekan agar tidak dipercaya, tidak usah dipilih dalam Pemilu atau Pilkada, cerocos Danang. Tak ketinggalan, Edo menimpali lontaran Danang. Sejak Indonesia merdeka, salah satu penyakit sosial bangsa yang belum sepenuhnya dapat disembuhkan adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyakit sosial ini seperti telah membuday

Pasha Pendekatan dengan Semua Partai

Gambar
PALU, MERCUSUAR- Sigit Purnomo Said terus menggalang kekuatan untuk memuluskan niatnya menjadi calon Walikota Palu tahun depan. Pasha-sapaan akrab Sigit, mengaku akan melakukan pendekatan dengan semua partai politik tanpa ada batasan. “Prinsipnya kami akan menjaring kekuatan dengan parpol manapun. Tidak ada batasan untuk melakukan komunikasi kedepan,” ujar Sigit bersama tim 8 SPS, saat bersilaturahmi ke redaksi Mercusuar, Senin (24/11/2014). Sigit mengaku bahwa dirinya sedang melakukan penjajakan dengan sejumlah parpol. Sejauh ini kata dia, respon yang diberikan parpol sangat positif bahkan ada petinggi Parpol yang terang-terangan memintanya maju sebagai Walikota. “Alhamdulilah semua parpol memberikan lampu hijau. Teman-teman di Palu juga terus bekerja menggalang kekuatan. Tim juga akan melakukan komunikasi dengan pengurus parpol di Palu,” katanya. Pada kesempatan itu, Sigit juga memberikan apresiasi kepada Harian Mercusuar yang dinilainya konsen dalam pemberitaan politik bahkan me

SBSI Seleksi Pemimpin Pro Rakyat

Gambar
PALU, MERCUSUAR-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) bertekad mendorong proses demokratisasi yang melahirkan pemimpin pro rakyat. Menghadapi Pilkada serentak di beberapa daerah, SBSI akan terlibat aktif mencari dan menyeleksi figur-figur yang dinilai pro rakyat dan memerhatikan nasib kaum buruh. Penegasan itu disampaikan Ketua Umum DPP SBSI Muchtar Pakpahan, disela-sela kunjungannya ke Pengurus Wilayah SBSI Sulteng. “Dalam rangka revolusi mental, untuk Pilkada baik gubernur Sulteng maupun bupati dan walikota kita cari calon yang independen, pro rakyat, pro buruh dengan biaya yang tidak mahal,” kata Muchtar didampingi Ketua Wilayah SBSI Sulteng, Henry Hutabarat, Senin (24/11/2014). SBSI kata Muchtar akan turun langsung menggalang kekuatan rakyat dengan mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) dukungan terhadap calon yang dimaksud. Selain itu, SBSI akan menjadi juru kampanye figur yang dinilai pro rakyat. “Figur itu bisa dari dalam SBSI, bisa dari luar. Jika ada dari luar yang lebih

PKB Sulteng Dorong Kader Maju Pilkada

Gambar
PALU, MERCUSUAR-Ketua DPW PKB Sulteng, H. Zainal Daud, mendorong kadernya maju dalam Pilkada di tujuh kabupaten/kota se Sulteng yang akan digelar tahun 2015. Dalam sambutan pembukaan Silaturrahim dan Diklat Peningkatan kapasitas anggota DPRD PKB se Sulteng, Sabtu malam (22/11/2014) di Palu, Zainal menyatakan penting bagi kader PKB menjadi pimpinan daerah. Tanpa memegang kendali daerah, pada Pemilu April 2014, perolehan kursi PKB se Sulteng naik sebesar 120 persen dibanding Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009, PKB hanya mendapatkan 11 kursi untuk kabupaten/kota dan satu untuk DPRD Provinsi. Pemilu 2014 PKB berhasil mendulang 29 kursi untuk DPRD kabupaten/kota dan tiga kursi untuk DPRD Provinsi. “Saat ini PKB di Sulteng memiliki dua puluh sembilan anggota DPRD kabupaten/kota dan tiga di provinsi. Di dua kabupaten yakni Morowali Utara dan Buol, kader PKB berhasil menjadi pimpinan DPRD dengan posisi wakil ketua. Jika ada kader PKB bisa jadi kepala daerah, saya yakin PKB kedepan akan semakin be

Tanah untuk Rakyat; Reforma Agraria ala Rudi-Koloi

Dua tahun lalu, tepatnya 10 Oktober 2012 pasangan Bupati dan Wakil Bupati Buol dr. H. Amirudin Rauf, SpOG, MSi dan DR.Ir. Syamsudin Koloi, MS dilantik. Kedua putra terbaik Buol itu bersumpah akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat berdasarkan UUD 1945, Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat Buol masih ingat, Dokter Rudi dan Doktor Koloi (panggilan akrab keduanya) saat kampanye mengusung visi perubahan dengan lima belas program unggulan. Walhasil pasangan tersebut meraih suara terbanyak dalam Pemilukada Buol, dengan total perolehan suara mencapai 36.468, atau 49,35 persen dari total suara sah pemilih 73.900 suara. Banyak harapan masyarakat Buol yang disandarkan pada kepemimpinan baru tersebut. Berbagai pekerjaan rumah telah menanti untuk diselesaikan keduanya dalam lima tahun pemerintahan. Pemberantasan korupsi, penuntasan kasus Ramadan berdarah, reformasi birokrasi, pembenahan tata kelola keuangan daerah, pembenahan fas

DOA UNTUK ANAK-ANAKKU

Gambar
Perkembangan ananda Rafa Muhammad Pranaya memasuki usia enam bulan. Plus Aryo dan Priyo. Doa untuk anak-anakku: اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَوْلَادِي وَلَا تَضُرَّهُمْ وَوَفِّقْهُمْ لِطَاعَتِكَ وَارْزُقْنِي بِرَّهُمْ ”Ya Allah berilah barokah untuk hamba pada anak-anak hamba, janganlah Engkau timpakan mara bahaya kepada mereka, berilah mereka taufik untuk taat kepadaMu dan karuniakanlah hamba rejeki berupa bakti mereka“. رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء “Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat. Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku.” (QS. Ibrahim: 40) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَام “Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada kami, isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al Furqan: 74)

JELANG AKHIR ANGGARAN, Kontrak Proyek Baru Terbit

Gambar
PALU, MERCUSUAR-Gubernur Sulteng Longki Djanggola diharapkan segera melakukan evaluasi terhadap jalannya APBD 2014. Desakan itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Sulteng, Suprapto Dg Situru, usai melakukan kunjungan kerja ke daerah. “Ada proyek yang saat ini baru mulai pekerjaannya, padahal ini sudah mendekati akhir tahun anggaran. Kalau ini dipaksakan, saya yakin kualitas pekerjaan tidak seperti yang diharapkan,” kata Prapto, Rabu (19/11/2019). Malah Prapto mendapatkan informasi, ada pekerjaan yang kontrak kerjanya baru keluar pekan lalu. “Sekira sepuluh hari lalu baru keluar kontrak kerjanya. Ada apa ini? Padahal pekerjaan itu dibiayai dari APBD 2014, APBD murni. Bukan APBD Perubahan. Ini yang menurut saya harus dievaluasi,” lanjut Prapto. Saat ditanyakan proyek apa saja yang disinyalir terlambat, Prapto tidak membeberkannya secara rinci. Prapto hanya menyebut salahsatunya di Dinas Cipta Karya. “Saya baru datang dari Touna melakukan kunjungan kerja. Ada pekerjaan yang baru diukur

Donggala Kekurangan Dokter

Gambar
PALU, MERCUSUAR-Kabupaten Donggala kekurangan dokter. Permasalahan itu dikemukakan Kepala Dinas Kesehatan Donggala, Anita B Nurdin pada anggota DPRD Sulteng yang melakukan komunikasi dan koordinasi di Donggala. Anggota DPRD Sulteng dari Fraksi PAN, Rusli Dg Palabbi, mengungkapkan Pemkab Donggala meminta Pemprov membantu kebutuhan dokter di daerahnya. “Menurut Kadis Kesehatan Donggala saat pertemuan dengan kami, saat ini satu dokter di Donggala melayani sembilan ribu lima ratus masyarakat. Rasio ini terlalu besar. Olehnya Pemprov diharapkan bisa membantu permasalahan ini, sehingga pelayanan kesehatan di Donggala bisa dioptimalkan,” kata Rusli, Rabu (19/11/2014). Selain kekurangan dokter yang harus ditempatkan di seluruh wilayah Donggala, kabupaten tertua di Sulteng itu juga kekurangan dokter spesialis di RSU Kabelota. Kurangnya dokter spesialis, pada akhirnya berdampak pada pelayanan kesehatan di rumah sakit itu. “Ada beberapa penyakit atau layanan kesehatan yang seharusnya bisa dilaku

Evaluasi Perda Tidak Laku!

PALU, MERCUSUAR-“Kita harus evaluasi berapa banyak Perda yang sudah ditetapkan dan berlaku, tapi tidak laku!” Pernyataan itu disampaikan anggota Badan Pembuat Peraturan Daerah DPRD Sulteng, Mustar Labolo dalam rapat pengusulan program legislasi daerah (Prolegda) 2015, kemarin. Meski disampaikan dengan nada santai, ucapan tegas itu menjadi kata kunci bagi DPRD Sulteng dalam merumuskan kuantitas Raperda yang akan dimasukkan dalam Prolegda. “DPRD harus berhitung dengan cermat, bukan berapa jumlah Raperda yang bisa diselesaikan pembahasannya. Tapi seberapa besar Raperda tersebut nanti benar-benar berlaku setelah diberlakukan. Faktanya ada Perda yang sudah ditetapkan dan masuk lembaran daerah, tapi tidak ‘laku’. Saya setuju, enam Raperda yang sudah diusulkan DPRD periode lalu dan satu tambahan soal Raperda Perempuan dan anak Korban kekerasan itu yang kita masukkan Prolegda. Selebihnya mungkin usulan dari eksekutif,” kata Mustar. Olehnya Mustar mengusulkan, selain membahas Raperda, DPRD jug

Pemprov Diminta Perhatikan Infrastruktur Buol

BUOL, MERCUSUAR-Pemerintah provinsi (Pemprov) Sulteng diminta memerhatikan infrastruktur di Kabupaten Buol yang menjadi kewenangannya. Seruan itu disampaikan salahseorang tokoh masyarakat yang hadir dalam rapat koordinasi Pemkab Buol dengan DPRD Sulteng, beberapa waktu lalu. Dalam rapat yang dihadiri Wakil Bupati, pimpinan SKPD, anggota DPRD Buol, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda), tokoh masyarakat, pimpinan Ormas, tokoh pemuda dan media center ini, permasalahan infrastruktur menjadi salahsatu yang disuarakan. Beberapa poros jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemprov kondisinya rusak. Pemkab dan masyarakat Buol berharap DPRD Sulteng bisa memperjuangkannya dalam pembahasan APBD dan mendapat perhatian dari Pemprov Sulteng. Selain infrastruktur, persoalan yang mencuat dalam rapat koordinasi tersebut diantaranya dana bagi hasil pajak untuk kabupaten, dana bantuan, masalah kesehatan dan pendidikan. Tim DPRD Sulteng yang dipimpin Wakil Ketua Alimuddin Paada dengan anggota A

Bahas APBD 2015, DPRD Sulteng Turun ke Daerah

BUOL, MERCUSUAR-DPRD Sulteng melakukan koordinasi dalam daerah dilanjutkan dengan reses dalam rangka evaluasi APBD 2014 dan persiapan pembahasan APBD 2015. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sulteng, Alimuddin Paada, di sela-sela kunjungannya di Kabupaten Buol. Dalam koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, selain evaluasi pelaksanaan APBD 2014 di masing-masing daerah, juga dalam rangka meminta masukan atau usulan pemerintah kabupaten/kota program dan kegiatan dalam APBD 2015, yang akan segera dibahas. Meski pembahasan APBD agak mepet, Alimuddin optimistis DPRD bisa menyelesaikan sebelum akhir Desember. “Badan Musyawarah sudah atur jadwal, Insya Allah bisa selesai sebelum akhir Desember, karena masih harus dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Dalam jadwal, kita upayakan selesai tanggal 10 Desember,” terang Alimuddin, Kamis (13/11/2014). Menurut Alimuddin, saat ini anggota DPRD sudah bisa membuat rancangan atau pokok-pokok pikiran yang akan diajukan dalam pembahasan APBD.

Dewan Perampas (hak) Rakyat

TOMA Langgai hari itu agak sibuk. Ia mempersiapkan segala hal yang mungkin dibutuhkan, dalam kunjungannya ke sebuah negara di ujung benua. Ya, besok Toma Langgai akan keluar negeri, karena ajakan sahabatnya. Sahabatnya mengajaknya menghadiri konferensi internasional aktifis pro demokrasi. Awalnya Toma Langgai menolak ajakan karibnya itu. Ia merasa bukan pegiat demokrasi. Tapi temannya setengah memaksa dengan alasan toma langgai, lebih memahami budaya bangsa-bangsa. Toma Langgai bisa jadi mentor, mengenali karakter peserta pertemuan dari berbagai bangsa. “Kalau itu alasannya, saya lebih tidak siap. Tapi kalau sekadar jalan-jalan, membuka cakrawala mengenal daerah dan bangsa lain, saya mau,” kata Toma Langgai kala itu. “Terserah apa alasannya, yang penting komiu berangkat. Nanti saya yang uruskan paspornya dan tiket. Komiu tinggal berangkat,” sahut La Gode temannya tertawa senang, Toma Langgai mau menemaninya. Paspor, beberapa helai pakaian, kamera, laptop butut, pulpen, buku catatan d

Aminuddin Dipastikan Pimpin Kembali DPRD

Gambar
Prof (Em) Aminuddin Ponulele dipastikan kembali memimpin DPRD Sulteng 2014-2019, setelah DPP Partai Golkar memutuskan yang bersangkutan sebagai satu-satunya calon ketua DPRD. Penunjukan Aminuddin, karena Partai Golkar meraih kursi terbanyak di DPRD Sulteng. Partai Golkar mendulang tujuh kursi disusul Partai Gerindra enam kursi, Partai Demokrat enam kursi dan PDIP enam kursi. Aminuddin menjadi orang pertama di Sulteng yang berhasil menduduki kursi ketua DPRD selama tiga periode. Sebelumnya mantan Rektor Untad dan Gubernur Sulteng ini telah menduduki kursi ketua DPRD Sulteng pada periode 1999-2001 dan 2009-2014. Sementara untuk posisi Wakil Ketua, Gerindra bakal dipercayakan pada Alimudin Paada. Kepercayaan tersebut ungkap salah satu pengurus harian Gerindra Sulteng, diberikan tidak semata-mata kompetensi mantan Dosen Pertanian Untad itu. ‘’Rekam jejak beliau di Gerindra harus diakui. Selain kemampuan dan senioritas dia juga termasuk salah satu peletak dasar Gerindra di Sulteng,’’ kat

52 TAHUN MERCUSUAR, Sukses Di Tengah Gempuran Media Grup

Hari ini, Harian Mercusuar genap berusia 52 tahun sejak diterbitkan pertama 1 September 1962 oleh H. Rusdy Toana. Mercusuar yang pada awal pendiriannya bernama Suara Rakyat, pantas berbangga diri. Hal ini karena Mercusuar tidak saja masih bisa bertahan di Tanah Air, di tengah persaingan industri media. Mercusuar menjadi salahsatu Koran di Sulteng dan Indonesia Timur yang mampu bertahan di tengah gempuran media yang bernaung di bawah grup media nasional. Mercusuar setidaknya sampai hari ini, mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Disamping persaingan usaha, Mercusuar relatif sukses mengusung idealisme dan kritisisme dalam porsi seimbang. Ini merupakan suatu yang membanggakan pula. Mercusuar masih tetap konsisten dengan ciri dan slogan yang dibawanya sejak berdiri. Kenyataan seperti itu, bagi media tidaklah mudah. Apalagi perubahan perilaku politik masyarakat pembaca dewasa ini sangat drastis. Daya kritis pembaca yang meningkat, selera publik yang meningkat, kompetisi antarmedia

Ekowandowo Buka Latihan Karawitan Untuk Umum

PALU, MERCUSUAR-Paguyuban Warga Jawa Ekowandowo membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kerukunan-kerukunan atau paguyuban, yang berkeinginan berlatih seni karawitan. Hal itu ditegaskan Ketua Ekowandowo, Hartono, Sabtu malam (6/9/2014). Dikatakan Hartono, saat ini telah terbentuk beberapa kelompok latihan. “Kita bagi dalam kelompok latihan dan jadwalnya disesuaikan dengan waktu atau kesiapan masing-masing kelompok. Saat ini jadwal latihan pada malam Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu. Kami berharap kelompok pemuda dan mahasiswa membentuk kelompok sendiri. Jadwalnya mungkin bisa malam Minggu atau malam Senin,” kata Hartono yang juga pimpinan Campursari Kartika Nada. Ekowandowo saat ini mengelola dua unit perangkat musik gamelan yang merupakan swadaya anggota sejak tahun 1978 dan bantuan Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk masyarakat Jawa Sulteng. Sebagai paguyuban yang konsern pada pengembangan dan pelestarian budaya, Ekowandowo juga mempersilahkan warga lintas etnis yang ingin belajar seni

Buol Siap Gelar Porprov

Gambar
PALU, MERCUSUAR-Gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII tingkat Sulteng di Poso belum usai. Namun demikian, Buol telah menegaskan siap menjadi tuan rumah Porprov berikutnya. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Buol, Syamsudin Koloi, yang memimpin langsung kontingen Buol pada Porprov Poso. Syamsudin menyatakan, ia telah membicarakan kesiapan Buol menjadi tuan rumah Porprov dengan pengurus KONI Buol yang ikut ke Poso. “Kami ingin Porprov berikutnya bisa digelar di Buol. Insya Allah kami siap menjadi tuan rumah, jika diputuskan untuk itu,” ujar Syamsudin via Ponsel pada Mercusuar, Rabu (10/9/2014). Dikatakan Syamsudin, dalam hitungan satu atau dua hari kedepan pihaknya akan mengusulkan secara resmi sebagai calon tuan rumah Porprov. “Tuan rumah berikutnya akan diumumkan saat penutupan tanggal 16 September. Sebelum itu, mungkin satu dua hari ini kami akan mengajukan diri secara resmi sebagai calon tuan rumah Porprov. Kami sangat berharap pemerintah provinsi, KONI Sulteng dan ka

Pemilukada Lewat DPRD Rampas Kedaulatan Rakyat

PALU MERCUSUAR – Pemilihan kepala daerah (Pemilukada) melalui pemilihan di DPRD dinilai Ketua DPW PKB Sulteng, Zainal Daud, sebagai kemunduran demokrasi. Pemilihan lewat DPRD juga bentuk perampasan kedaulatan rakyat. Dikatakan Zainal, pemilihan lewat DPRD akan mendatangkan kerugian lanjutan yang terlihat dari kinerja pemerintahan selama lima tahun setelah Pemilukada. Menurutnya kepala daerah akan tersandera kepentingan partai politik dan politikus DPRD. “Jika kepala daerah tersandera kepentingan partai politik dan DPRD, yakin saja kepentingan publik atau masyarakat tidak terurus baik. Kepentingan masyarakat akan menjadi nomor kesekian dibawah kepentingan partai dan DPRD,” kata Zainal, Minggu (14/9/2014). Pemilihan kepala daerah lewat DPRD lanjut Zainal, akan mengembalikan karakter dan sistem politik ke masa lalu, dalam bentuk menguatnya oligarki partai politik. “Oligarki partai akan mengurangi partisipasi dan akses masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah,” katanya. “Da

Melihat Matahari

Gambar
Pagi itu Mangge Dolla keluar rumah berjalan kaki. Ia mengenakan pakaian sedikit lusuh. Tidak seperti biasanya, tampil rapi dengan semerbak parfum plus mobil seharga miliaran rupiah. Mangge Dolla terus berjalan, seperti tiada arah. Matanya nanar mengawasi setiap jengkal jalan yang dilewatinya. Sesekali tersungging senyum di bibirnya, melihat orang yang lalulalang di sekitarnya. Ia terus melangkah. Saat matahari merangkak naik, kakinya mulai pegal. Peluh dan penat terasa di sekujur tubuh Mangge Dolla yang tidak biasa jalan kaki sejauh itu. Di ujung jalan dekat sebuah pasar, bos di sebuah perusahaan milik pemerintah itu akhirnya menyerah. Ia duduk di bawah pohon, sekadar mengaso. Tak lama, lewat becak dan Mangge Dolla tidak melepaskan kesempatan itu. “Becak,” teriak Mangge Dolla. Pengayuh becak bertubuh kurus segera mengarahkan becaknya dan berhenti di depan Mangge Dolla. “Kemana Pak,” tanya Tukang Becak dengan sopan. “Ke jalan kelapa.Berapa?” Sepuluh ribu Pak, jawab Tukang Becak. “Wah,

Muktamar PKB, Sulteng Mengarah ke Muhaimin

Gambar
PALU, MERCUSUAR-Jelang Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tanggal 30 Agustus-1 September 2014 di Surabaya, DPW PKB Sulteng berharap kepemimpinan Muhaimin Iskandar bisa dilanjutkan. Ketua DPW PKB Sulteng, Zainal Daud, menyatakan masih memantau perkembangan kandidat yang bakal muncul di muktamar. “Mungkin ada beberapa nama yang akan muncul. Tapi harus diakui, Muhaimin berhasil menaikkan suara PKB dan turut memenangkan Pilpres dengan mengusung Jokowi-JK. Artinya Muhaimin berhasil membesarkan partai dan ini akan menjadi pertimbangan tersendiri,” kata Zainal, Selasa (26/8/2014). Terkait posisi Muhaimin yang berpeluang menduduki kursi menteri di pemerintahan Jokowi-JK, Zainal tidak mempermasalahkannya. Menurut Zainal, jabatan menteri dan ketua partai tidak saling mengganggu jika dikelola dengan baik. “Belum ada keputusan PKB dan Jokowi soal menteri tidak menjabat sebagai pengurus partai. Tapi menurut saya, ini bisa didiskusikan. Banyak ketua partai menjabat rangkap tidak bermasalah. C

ARYO, MAMA, NENEK, PRIYO, AMIRA DAN FATIMAH

Gambar

MUTIARA HATI

Gambar