VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

PALU, MERCUSUAR-Pelayanan publik di Sulteng belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Masih ada pungutan yang dilakukan beberapa instansi pemerintah, terhadap layanan publik yang dilaksanakan pada masyarakat. Pungutan berupa uang, barang dan jasa. Pungutan tersebut menurut Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dikategorikan sebagai pungutan liar (Pungli). Budi Santoso dari ORI dalam konferensi pers di Baruga DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, mengungkapkan data Pungli di Sulteng didominasi pemerintah daerah dan kepolisian. Dari seluruh aduan yang masuk ke Perwakilan ORI Sulteng, sekira 21 persen berkaitan dengan Pungli. “Sekira lima puluh satu persen Pungli dilakukan oknum di pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Dua puluh persen Pungli di kepolisian. Sisanya di lembaga Negara, kejaksaan dan lain-lain. Secara nasional, Pungli di pemerintah daerah juga merupakan aduan tertinggi. Dari sisi wilayah Jakarta terbesar, tapi dari KTP pelapor justeru Jawa Tim

PALU, MERCUSUAR - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kecamatan Gumbasa dan Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, bekerjasama dengan Penerbit Erlangga memberangkatkan kepala sekolah dan pengawas studi banding ke sejumlah daerah di Jawa. Pengiriman tenaga kependidikan di lingkup Dikpora Sigi tersebut dimaksudkan sebagai penambahan wawasan dan pemahaman tenaga kependidikan terkait proses pembelajaran di kelas atau sekolah serta pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien. Manager Penerbit Erlangga, Dodi Wahyudi, selaku ketua panitia studi banding menyatakan peserta studi banding akan bertolak ke Jakarta, Bandung dan Bogor. Diharapkan kepala sekolah dan pengawas memiliki tambahan pengalaman dengan membandingkan proses pembelajaran di daerah yang dinilai lebih maju. “Agar sharing pengalaman berjalan bagus, sengaja kami pilih daerah di luar Sulawesi yakni Jakarta, Bogor dan Bandung untuk studi banding kali ini,” ujar Dodi saat pelepasan rombonga

PALU, MERCUSUAR-Hasil tes CPNS diyakini tidak obyektif. Keyakinan itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Ridwan Yalijama. “Dengan jumlah peserta ujian ribuan dan formasi hanya 78, peluang untuk mendapatkan nilai sama sangat besar. Lalu apa yang jadi ukuran panitia di pusat menentukan lolos tidaknya peserta ujian? Kalau nilai sama dan hanya beberapa yang lulus, itu berpeluang menimbulkan masalah. Saya minta nilai ujian diumumkan terbuka beserta metode penentuan kelulusan,” ujar Ridwan, Selasa (12/11/2013). Demikian halnya dengan CPNS Kategori Dua (K2). Peserta yang ikut ujian enam ribu lebih. Pada satu sisi, sampai saat ini formasi yang diterima belum jelas. “Untuk K2, kalau hanya nilai ujian yang dijadikan acuan, itu juga subyektif. Mestinya setelah berkas diterima dan secara adiministrasi lolos verifikasi pemerintah pusat, yang menentukan kelulusan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang paling tahu, CPNS bersangkutan bagaimana pengabdiannya dan ko

PALU, MERCUSUAR - Krisis listrik di Kabupaten Buol dalam waktu dekat diharapkan berakhir. Bupati Buol Amirudin Rauf mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengupayakan jalan keluar agar terbebas dari krisis listrik tersebut. Rabu (13/11/2013), Bupati bersama Kadis Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sukardan Tawil, menghadap Direktur Operasional Kawasan Timur Indonesia PT PLN (Persero) di Jakarta. Untuk mengatasi pemadaman listrik yang kerap terjadi di Buol, Direktur PLN telah mengirimkan dua unit mesin dari Palu dan Gorontalo ke Buol dengan kekuatan 1500 Kilowatt. “Itu langkah awal. Insya Allah mesin beroperasi tanggal 20 November 2013 ini. Dengan penambahan mesin ini, Insya Allah listrik bisa beroperasi dua puluh empat jam,” tutur Bupati via Ponsel, usai ketemu Direktur PLN. Tidak berhenti sampai disitu, Bupati Buol juga melobi Kementerian ESDM untuk menyuplai kebutuhan listrik di daerahnya. Hasilnya, tahun 2014 Kementerian ESDM akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidr

PALU, MERCUSUR – Tahun 2014 mendatang, Provinsi Sulteng akan memiliki lima Peraturan Daerah (Perda) baru. Kelima raperda tersebut, telah disetujui seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DRPD) Sulteng pada rapat paripurna, Selasa (19/11/2013), untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Raperda usulan pemerintah itu adalah Raperda Pengelolaan Panas Bumi, Raperda Sungai, Raperda Sumber Daya Air, Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Muh Ilham Chandra Ilyas juru bicara Fraksi PKS, dalam pandangan umumnya mempertanyakan beberapa hal. Pertama, perlu ada kejelasan antara Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan Perda Penanaman Modal yang telah ada. Menurut PKS, perlu kajian kembali terhadap raperda itu, apakah berdiri sendiri atau melakukan revisi terhadap Perda Penanaman Modal, mengingat semangatnya sama. Kedua lanjut Chandra, perlu kejelasan kewenangan antara pemerintak pusat,

PALU, MERCUSUAR - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulteng, mendukung Suryadharma Ali (SDA) sebagai calon presiden. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulteng merupakan pendukung keempat, setelah sebelumnya DPP dan dua DPW lain telah menyatakan dukungannya pada SDA. Menurut Ketua DPW PPP Sulteng, Asgar Djuhaepa, sejauh ini kader dan pengurus PPP seluruh tingkatan di Sulteng, masih memunculkan satu nama SDA sebagai Capres yang akan diusung PPP dalam Pilpres 2014. "Baru ada SDA. Target kami presiden. Kami belum bicara wakil presiden. SDA telah menerima rekomendasi secara langsung yang kami serahkan Sabtu malam (30/11/2013) saat beliau memberi pengarahan pengurus dan Caleg PPP," papar Asgar, kemarin (1/12/2013). Asgar optimitis partainya akan mendulang suara pada Pemilu 2014 dan berpeluang mengusung calon presiden dari internal kader. “Perhitungan saya, PPP lolos parliamentary threshold. Namun untuk mengusung Capres sendiri dengan perolehan kursi 20 persen, saya kira sama

PALU, MERCUSUAR-Sulteng berhasil menyelesaikan pembahasan RAPBD 2014 empat hari lebih cepat dari yang direncanakan. Hari ini (Rabu,11/12/2013) Pemprov dan DPRD Sulteng menuntaskan pembahasan dan akan segera melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, mengungkapkan RAPBD 2014 akan dikonsultasikan ke Kemendagri tanggal 12 Desember. “Ini lebih cepat dari yang kita targetkan. Rencana awal tanggal 15 Desember selesai. Pembahasan bias kita selesaikan tanggal 11 Desember dan besok kita konsultasi ke Kemendagri. Sulteng menurut info dari kemendagri, provinsi yang keduabelas menyelesaikan pembahasan APBD 2014,” ujar Yus Mangun, kemarin (10/12/2013). Meski terbilang cepat lanjut Yus, sebenarnya Sulteng sedikit terlambat dari target Kemendagri yang mematok akhir November 2013. “Keterlambatan dari patokan Kemendagri bisa dimengerti, karena sosialisasi ketentuan tersebut lambat kami terima dan kementerian memahami alasan itu,” imbuhny

PALU, MERCUSUAR-Sekira 11 persen dari total APBD Sulteng tahun anggaran 2014 diplot untuk biaya perjalanan dinas pejabat. Anggaran perjalanan dinas menyedot anggaran sekira Rp268 miliar dari total anggaran yang direncanakan dalam RAPBD 2014 Rp2,414 triliun. Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Zainal Daud mengungkapkan total anggaran perjalanan dinas, jauh melebihi anggaran bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Anggaran bidang pendidikan dalam RAPBD diplot Rp125,14 miliar. Dari total anggaran tersebut, belanja modal hanya Rp13,012 miliar. Lucunya kata Zainal, anggaran perjalanan dinas dari pos belanja barang dan jasa lebih tinggi dari belanja modal. Anggaran perjalanan dinas bidang pendidikan mencapai Rp18,209 miliar. “Contoh lain, anggaran untuk urusan wajib bidang kesehatan. Anggaran kesehatan Rp186,29 miliar, untuk belanja modal Rp2,072 miliar dan perjalanan dinas Rp10,845 miliar,” paparnya. Perbedaan menyolok antara belanja modal dengan perjalanan dinas juga

PALU, MERCUSUAR - Petani di daerah Poso Pesisir meminta proteksi harga gabah dan beras pada pemerintah. Proteksi itu berkaitan dengan penen yang melimpah tahun ini Permintaan petani tersebut disampaikan pada anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Huisman Brant Toripalu, saat melakukan kunjungan ke daerah itu. “Panen diperkirakan mencapai 2000 ton lebih. Bulog menurut petani, tidak lagi mengambil gabah atau beras petani. Dikhawatirkan harga nanti dimainkan pasar, jika tidak ada perlindungan dari pemerintah,” ujar Brant, kemarin (3/12/2013). Jika pemerintah tidak mengambil langkah antisipasi dan harga beras atau gabah turun lanjut Brant, petani akan merugi. “Biaya produksi tiap tahun meningkat, kalau panen melimpah dan pemerintah menyerahkan pada mekanisme pasar, petani yang rugi. Dipastikan harga turun dan tidak ada keuntungan, karena biaya produksi tinggi,” katanya. Untuk itu menurut Brant, pemerintah provinsi bisa menjembatani menghubungkan petani dengan Bulog, sehingga harga g

PALU, MERCUSUAR- Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Nawawi Sang Kilat, menyatakan permasalahan pajak kendaraan bermotor yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan masalah menahun yang tak kunjung selesai. Dikatakan Nawawi, temuan BPK sebanyak 87.926 kendaraan bermotor di Sulteng yang belum membayar PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan nilai total Rp83,25 miliar, telah ia suarakan pada saat menjadi anggota Deprov masa bakti 1999-2004. “Saya telah berulangkali menyuarakan hal ini sejak menjadi anggota dewan yang lalu. Dalam pembahasan APBD 2013, hal ini juga kembali dipertanyakan beberapa anggota Badan Anggaran. Berapa sebenarnya jumlah kendaraan bermotor di Sulteng? Berapa juga potensi pendapatan asli daerah yang bisa diraup dari pajak kendaraan? Kenapa ini selalu dipertanyakan dewan, karena pajak kendaraan merupakan penyumbang terbesar PAD kita,” kata Nawawi, Rabu (30/10/2013). Ditegaskan Nawawi, temuan BPK ini bisa menjadi

PALU, MERCUSUAR-Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Sulteng, belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa mata anggaran dinilai menyimpang dari ketentuan. Beberapa anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng menilai, pengantar nota keuangan tahun anggaran 2014 yang dibacakan Wakil Gubernur Sudarto, dalam sidang paripurna (Senin, 2/12/2013) perlu koreksi secara kritis. “Pada awal penyampaian, pemerintah melalui Wagub menyatakan konsisten dengan visi-misi dan peraturan perundang-undangan. Tapi kita lihat, anggaran pendidikan tidak sampai dua puluh persen dan melanggar UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Begitu pula dengan anggaran kesehatan, juga tidak sampai sepuluh persen dan ini melanggar UU Nomor 36 tentang kesehatan. Malah, belanja modal yang mestinya dialokasikan minimal tiga puluh satu persen, hanya sekira empat belas persen. Pertanyaanya, dimana konsistensi terhadap aturan yang ada?” ujar Ketua Komisi III, Asgar Djuhaepa, usai sidang.

PALU, MERCUSUAR-Pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Sulteng tahun anggaran 2013, berjalan alot. Setidaknya pembahasan yang dimulai hari Rabu (4/9/2013) hingga Jumat siang (6/9/2013) belum tercapai kesepakatan antara Pemprov dengan DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, plafon belanja pada Perubahan APBD 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Partai Demokrat, Nawawi Sang Kilat, ditemui di sela-sela pembahasan mengungkapkan, ada beberapa poin yang digarisbawahi Banggar dan belum tercapai titik temu dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Poin pertama ujar Nawawi, soal anggaran untuk menjawab program atau kegiatan masyarakat yang masuk melalui Deprov. “Setiap anggota reses atau kunjungan ke daerah, ada aspirasi yang disampaikan baik oleh masyarakat maupun pemerintah kabupaten/kota. Idealnya ini ditindaklanjuti dalam pembahasan APBD dan Perubahan APBD. Tentu kami di dewan sadar, tidak semua bisa langsung direalisasikan. Nah, dalam pembahasan ini kami minta ini disahuti denga

PALU, MERCUSUAR-Terlepas dari pro kontra penetapan tanggal 12 Oktober sebagai hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Buol, salahsatu tokoh pemuda Buol di Palu, Zainal Mahmud Daud, menilai Buol telah jauh lebih maju dibandingkan saat masih bergabung dengan Tolitoli. Memasuki usia 14 tahun, infrastruktur dan geliat ekonomi mulai nampak di Buol. Menurut Zainal hal itu tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder masyarakat dan pemerintah daerah. “dari tahun ke tahun pembangunan menunjukkan perkembangan bagus. Ini tentu tidak bisa dipisahkan hasil perjuangan dan peran serta seluruh masyarakat. Demikian halnya dengan pemerintah, ada kesinambungan dan peran dari masa Pak Karim Mbow, Pak Karim Hanggi, Pak Amran Batalipu hingga pemerintahan yang sekarang, Pak Dokter Rudi dan Pak Syamsudin Koloi,” ujar Zainal, Rabu (9/10/2013). HUT ke-14 lanjut Zainal, hendaknya dijadikan momen merajut keharmonisan seluruh elemen masyarakat Buol, baik yang ada di daerah maupun lura daerah. “Dari sisi pemerintah

PALU, MERCUSUAR-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selaku partai pengusung menilai kepemimpinan Amirudin Rauf-Syamsudin Koloi, berjalan bagus. Jelang satu tahun jalannya pemerintahan, telah ada beberapa perubahan di Kabupaten Buol, sebagaimana yang dijanjikan saat kampaye lalu. “Saya melihat satu tahun ini telah ada perubahan. Ada beberapa langkah maju, yang menurut saya berhasil,” ujar Ketua DPW PKB Sulteng, Zainal Daud, Senin (9/9/2013). Dipaparkan Zainal, tiga bulan kepemimpinan Rudi-Koloi,RSU Buol saat ini telah memiliki tiga dokter spesialis. Ketiga dokter spesialis itu bagian dari program seratus hari yang dicanangkan saat kampaye. Ketiga dokter tersebut spesialis bedah, kebidanan dan spesialis penyakit dalam. “Selama ini dokter spesialis menjadi masalah daerah, termasuk Buol. Keberadaan dokter spesialis merupakan keberhasilan yang harus diapresiasi positif,” kata Zainal. Pemkab Buol dibawah kepemimpinan Rudi- Koloi lanjut Zainal, mencanangkan swasembada beras hingga tiga tahun k

PALU, MERCUSUAR-Memasuki usia 49 tahun, perekomian Sulteng tumbuh dan berkembang dengan bagus. Setidaknya itu dirasakan pelaku usaha kecil dan menengah. Ketua DPD Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) Sulteng, Moch Amin Badawi, mengemukakan indikasi tersebut dilihat dari data statistik, pertumbuhan ekonomi Sulteng mencapai angka 9,4 dan diatas pertumbuhan ekonomi nasional. “Itu data statistik. Tapi kami benar-benar merasakan adanya kenaikan omset secara drastic beberapa tahun belakang ini. Contohnya pedagang di Pasar Tradisional Modern Manonda ini. Jika sebelumnya omset per hari sekira Rp300 ribu, kini melonjak jadi Rp2 juta hingga Rp3 juta. Ini menujukkan ekonomi masyarakat berjalan bagus,” ujar Amin Badawi, kemarin. Pasar tradisional menurut Amin Badawi merupakan salahsatu tolok ukur kondisi perekonomian masyarakat secara luas. “Pasar tradisional menggambarkan ekonomi riil masyarakat, karena yang terlibat dalam transaksi ekonomi didalamnya dari rakyat secara umum,

PALU, MERCUSUAR-Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu terus meningkatkan sarana belajar mahasiswa, untuk meningkatkan mutu. Hal itu diungkapkan Dekan Fakultas Hukum, Osgar S Matompo, akhir pekan kemarin. Menurut Osgar, Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh dosen dan mahasiswa semata. Keberhasilan dan mutu pembelajaran juga dipengaruhi sarana digunakan. “Secara bertahap kami akan terus meningkatkan sarana dan prasarana kampus, dengan menyediakan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan warga kampus dalam beraktivitas dengan memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Bagaimanapun juga, sarana sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Dengan fasilitas yang bagus, diharapkan kegiatan akademik berjalan bagus dan mutunya bisa ditingkatkan,” ujar Osgar. Selain meningkatkan sara belajar, Fakultas Hukum lanjut Osgar juga memprogramkan peningkatan sarana pelayanan akademik lainnya seperti pembangunan ruang administrasi dan ruang kerja dosen yang leb

PALU, MERCUSUAR - Para calon legislatif DPRD Provinsi Sultengh dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Minggu (14/4), menandatangani pakta integritas dan surat pernyataan berbagi penghasilan jika terpilih menjadi anggota DPRD pada pemilu 2014. Salah satu poin dari pakta integritas tersebut adalah tidak melakukan politik uang atau terlibat jual beli suara yang dapat mempengaruhi hasil pemilu dan merugikan kepentingan PKB. Ketua DPW PKB Sulteng, Zainal Daud, mengatakan PKB ingin memenangkan Pemilu dengan cara terhormat sehingga dipercaya masyarakat. Penandatangan di atas materai Rp6.000,00 tersebut terdiri dari enam poin. Selain tidak melakukan politik uang, para caleg PKB juga bersedia bekerja sama dalam pendanaan saksi dengan persentase 60 persen calon legislatif DPRD kabupaten/kota, 30 persen calon legislatif provinsi dan 10 persen calon DPR RI. Selain menandatangani pakta integritas, para calon legislatif juga menandatangani surat pernyataan bersedia berbagi kontribusi kepada calon l

PALU, MERCUSUAR-Pemerintahan Longki Djanggola-Sudarto senantiasa menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai kampanye keberhasilan memimpin Sulteng dua tahun terakhir. Namun bagi politisi PPP, Asgar Djuhaepa, pertumbuhan ekonimi Sulteng yang mencapai 9,27 persen tidak menggambarkan kondisi riil ekonomi masyarakat. Keberhasilan yang diungkapkan Gubernur Longki Djanggola dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2012, dinilai Asgar tidak memiliki indikator jelas. “Saya selalu turun lapangan bertemu dengan masyarakat, khususnya di Dapil saya, Donggala dan Sigi. Pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah, tidak berbanding lurus dengan kemiskinan dan kemampuan masyarakat mengembangkan perekonomiannya,” ujar Asgar, belum lama ini. Pertumbuhan ekonomi yang dinilai semu itu, menurut Asgar dipicu sektor pertambangan sebagai penopang tertinggi pertumbuhan ekonomi daerah. “Ada Sembilan sektor yang memengaruhi dan dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi. Namun sesungguhnya hanya tiga sektor y

ASGAR Ali Djuhaepa, lahir di Palu pada tanggal 11 Oktober 1954. Anak ketiga dari enam bersaudara, putera pasangan Ali Djuhaepa dan Indoatja, biasa dipanggil Asgar. Asgar dibesarkan dalam keluarga Kaili yang sangat dekat dengan kehidupan religius. Pada remaja, Asgar mahir mengendalikan perahu dan sesekali kusir dokar. Hampir saban hari ia juga menjadi kusir gerobak sapi, untuk mengangkut kelapa atau kopra. Tapi siapa sangka, pengalamannya menjadi kusir dokar dan gerobak sapi, saat dia dewasa menjadi lecutan untuk terus berusaha dan menjadikannya sebagai ‘kusir’ pesawat. Ya, Asgar saat menjabat Kepala Pemasaran PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pimpinan Menristek/Kepala BPPT, BJ Habibie, dituntut mengetahui seluk beluk pesawat dan memiliki kemampuan menerbangkan pesawat yang hendak ia pasarkan ke berbagai penjuru dunia. “Saya mungkin satu-satunya orang yang bisa menerbangkan pesawat, sekaligus bisa jadi kusir dokar dan gerobak sapi. Banyak orang jadi pilot, tapi tidak pernah

Mustar Labolo. Nama yang tidak asing bagi sebagian besar masyarakat Sulteng. Ya, Mustar merupakan salahsatu anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, yang senantiasa lantang menyuarakan kepentingan dasar rakyat seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pria kelahiran Lobu, 18 November 1962 ini dikenal sebagai politisi sarat pengalaman. Buktinya, meski dikenal kritis dan lantang meneriakkan aspirasi rakyat, Mustar mampu membingkainya dengan bahasa yang halus dan santun. Walhasil, sikap kritis dan tegas yang ditampilkan tidak membuat pemerintah provinsi atau politisi lain berseberangan. Mustar boleh dikata merupakan salah satu dari sedikit politisi yang teguh memegang prinsip dan pandangan politiknya. Pria yang telah tertarik dunia politik sejak usia Sekolah Menengah Atas (SMA) ini mengusung visi politik kerakyatan. Politik dalam pandangan Mustar harus dijadikan alat untuk mewujudkan cita-cita pendirian negara sebagaimana yang dideklarasikan para The Founding Fathers yang termaktub da

PALU, MERCUSUAR-Tujuh tahun terakhir, Sulteng tidak bisa mengirimkan tenaga kerja (Naker) magang ke Jepang. Kini kesempatan itu kembali terbuka, jika ada pembicaraan antara pemerintah dengan pemerintah (G-to-G). Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Nakertrans Sulteng, Ihsan Basir menyatakan telah melakukan penjajakan hal tersebut. “Naker kita pada masa lalu punya masalah. Persoalan bukan di ketrampilan, tapi mental. Di Jepang, Naker kita punya solidaritas tinggi. Saat ada temannya bermasalah saling bela. Akhirnya ada perkelahian dengan pengelola usaha di Jepang dan ini jadi catatan. Saya telah menyurat dan ada jawaban. Prinsipnya ini bisa diselesaikan jika ada pembicaraan antar pemerintah,” terang Ihsan pada rombongan Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng yang berkunjung ke BLK, kemarin (16/9/2013). Hal yang sama menurut Ihsan, sebelumnya juga terjadi dengan Sulsel. Namun satu tahun terakhir Sulsel bisa mengirimkan kembali tenaga kerjanya. Menanggapi hal itu, anggota K

PALU, MERCUSUAR-UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Palu yang bernaung dibawah Dinas Nakertrans Sulteng, ingin bernaung dibawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Usulan itu mencuat saat Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng melakukan kunjungan kerja ke BLK, Senin (16/9/2013). Kepala BPL, Ahmad AR Taha, pada rombongan Komisi IV menyampaikan selama ini institusi yang dipimpinnya telah melahirkan banyak tenaga terampil, untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja maupun pengembangan usaha secara mandiri. Namun usaha itu tidak bisa dikembangkan lebih jauh, karena keterbatasan anggaran. “Anggaran kita terbatas. Beda kalau BLK menjadi lembaga vertikal dibawah kementerian. Jika pemerintah provinsi dan dewan menyetujui, BLK bisa dialihkan dibawah kementerian,” ujar Ahmad Taha. Penempatan BLK dibawah kementerian menurut Ahmad Taha, akan menguntungkan Sulteng. “Anggaran bertambah besar dan BLK bisa mengembangkan pelatihan ketrampilan untuk anak-anak Sulteng. Sekadar contoh, kita tidak bisa m

PALU, MERCUSUAR-Komitmen Pemprov Sulteng dibawah kepemimpinan Longki Djanggola-Sudarto pada pelayanan kesehatan rakyat miskin dipertanyakan. Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), tidak menganggarkan tambahan biaya jaminan kesehatan provinsi (Jamkesprov) pada Perubahan APBD 2013. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Mustar Labolo, menilai visi pelayanan kesehatan tidak jelas. Anehnya, peningkatan pelayanan kesehatan menjadi program prioritas pemerintahan Longki-Sudarto dalam penjabaran visi-misinya, yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). “Tidak ada penambahan Jamkesprov. Padahal sampai Juni 2013, pemerintah telah berhutang Rp109 juta untuk pelayanan kesehatan masyarakat pemegang kartu Jamkesprov,” papar Mustar, Selasa (17/9/2013), usai rapat dengan Dinas Kesehatan dan PT Askes. Berdasarkan penuturan Dinas Kesehatan lanjut Mustar, anggaran tambahan Jamkesprov telah diusulkan sebesar Rp3 miliar. Namun dalam rancangan APBD

PALU, MERCUSUAR-Anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng mendukung rencana Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulteng, melakukan pemeriksaan terhadap pejabat dan PNS di lingkup Pemprov Sulteng. Sekretaris Komisi IV I Nyoman Slamet, menyatakan tes urine untuk mengetahui penyalahgunaan Narkoba wajib diikuti seluruh pejabat dan PNS. Malah menurut Nyoman, telah keluar keputusan Mendagri untuk hal tersebut. “Bukan cuma PNS di tingkat bawah, tapi seluruh PNS dari eselon tertinggi hingga staf. Begitu juga dengan pejabat daerah, mulai dari kepala daerah hingga anggota DPRD. Saya kira kita semua mendukung langkah-langkah BNN dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba,” ujar Nyoman, kemarin (17/10/2013). Anggota DPRD lainnya, Markus Sattu Paembong, menyarankan BNNP agar melakukan pemeriksaan menyeluruh secara periodik. Pemeriksaan bukan saja dilakukan pada pejabat dan PNS di lingkup Pemprov Sulteng. Markus menyatakan pemeriksaan juga dilakukan pada instansi lainnya seperti kepolisian, kejaksaan

Kajati baru Sulteng Hermut Achmadi ditantang keberaniannya untuk menyelesaikan dugaan korupsi dana Recovery Poso Rp58 miliar, yang hingga kini tak kunjung tuntas. Salahsatu tokoh masyarakat Poso yang juga anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, S Pelima, penanganan dugaan korupsi dana Recovey Poso kabur dan tidak menyentuh substansi. Tulisan Pelima yang diterima redaksi Mercusuar menyebutkan, dana recovery atau pemulihan pasca konflik Poso merupakan anggaran APBN-P Tahun 2006. Proses hukum yang pernah dilakukan dalam pandangan Pelima, dibuat seolah-olah sudah selesai. Padahal proses tersebut belum menyentuh pokok dugaan korupsi yang terjadi sejak tahun 2007. Jumlah uang yang diduga dikorupsi menurut Pelima jauh lebih besar dari beberapa kasus lain yang mencuat di Sulteng seperti pembangunan jalan dan jembatan sekira Rp6,6 miliar dan pembangunan PLTMH Sawidago senilai Rp18,5 miliar. Lebih tragis lanjut Pelima, dugaan korupsi dana Recovery Poso bertalian langsung dengan kepe

PALU, MERCUSUAR-Sekira Rp11 miliar dari dana bagi hasil (DBH) pajak pertambangan yang menjadi jatah Sulteng, sampai saat ini masih tertahan di Kementerian Keuangan. Belum dicairkannya DBH pertambangan itu dikarenakan belum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ketua Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Asgar Djuhaepa, mengaku telah melakukan konsultasi ke Kementerian Pertambangan, Kementerian Keuangan dan Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan hak Sulteng. “Berdasarkan konsultasi itu diketahui, Semester I lalu Sulteng dapat Rp11 miliar dan telah ditransfer. Semenster II ini kurang lebih sama dan belum ditransfer, karena menunggu terbitnya PMK,” tutur Asgar, Kamis (19/9/2013). Dana Rp11 miliar tersebut ujar Asgar, sudah termasuk bagian untuk pemerintah kabupaten dan kota. “Bagian masing-masing kabupaten dan kota sudah jelas. Morowali salahsatu kabupaten yang menerima bagian terbesar dari kabupaten dan kota yang ada di Sulteng,” jelasnya. Besar keciln

PALU, MERCUSUAR-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng bekerjasama dengan Penerbit Erlangga, memberangkatkan 38 orang tenaga kependidikan yang terdiri dari guru, kepala sekolah, pengawas dan Kepala UPT Penilaian mengikuti Training of Trainer (TOT) Pembelajaran Tematik dan Implementasi Kurikulum 2013 di Malang. Kegiatan tersebut menurut Ketua Panitia dari Erlangga Cabang Palu, Patha, akan berlangsung mulai tanggal 21 hingga 26 Oktober, bertempat di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kependidikan (P4TK) Malang. “Kegiatan ini merupakan partisipasi Erlangga dalam memajukan dunia pendidikan. Diharapkan peserta yang dikirim ke Malang, mengetahui penerapan kurikulum 2013 dengan baik. Lebih dari itu, mereka nantinya bisa menjadi pelatih atau trainer kurikulum 2013 di Sulteng, usai mengikuti kegiatan,” terang Patha, usai pelepasan peserta di Auditorium Bidang Infokom Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng, Sabtu (19/10/2013). Diungkapkan Patha, pengiriman ini merupakan yang pertama. S