VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

PALU, MERCUSUAR-Kerusakan beberapa titik jalan provinsi di Kabupaten Banggai akan dikoordinasikan Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dengan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum. Hal itu disampaikan anggota Komisi III dari Dapil Banggai-Bangkep, Nasser Djibran. “Kami akan koordinasikan lebih lanjut dengan Bina Marga. Saya juga sudah komunikasikan denga Kabid Bina Marga, Pak Yanmar Nainggolan, Insya Allah hari Kamis yang bersangkutan ke Luwuk. Saat ini masih di Morowali,” ujar Nasser, kemarin (18/9). Dikatakan politisi Partai Golkar itu, beberapa titik yang rusak saat ini tengah dalam perbaikan seperti poros Balantak. Sekira 50 Km jalan Bunga-Lamala sementara diperbaiki dan pekerjaan tersebut ia usulkan berdasarkan aspirasi Bina Marga Kabupaten Banggai. “Mungkin tidak sepanjang 500-an kilometer seperti yang mencuat di media, karena jalan Balingara-Luwuk sekarang statusnya bukan lagi jalan provinsi, tetapi jalan nasional,” terangnya. Demikian halnya jalan Balingara-Longe. Menuru

PALU, MERCUSUAR-Sebanyak 3.661 kilo liter (KL) bahan bakar minyak tanah (BBMT) jatah Kabupaten Banggai tahun 2012, tidak disalurkan Pertamina ke delapan agen. Akibatnya, masyarakat mengeluh kekurangan minyak tanah hampir setiap bulan. Diduga, BBMT subsidi ini dijual ke industri dengan harga tinggi. Keluhan masyarakat tersebut diadukan langsung pada anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Dapil Banggai-Bangkep, Nasser Djibran dan Ramli Mbani. Kedua legislator tersebut langsung mengecek ke agen dan diakui ada kekurangan kuota yang mereka terima setiap bulannya. Berdasarkan SK BPH Migas Nomor 001/PSO/BPH MIGAS/KOM/2012 tertanggal 27 Februari 2012, Kabupaten Banggai mendapatkan kuota mintak tanah (kerosene) 17.721 KL. Berdasarkan data penyaluran minyak tanah yang diperoleh Nasser dan Ramli dari agen dan Pemkab Banggai, hingga Agustus kekurangan penyaluran minyak tanah mencapai 3.661 KL. Kekurangan tersebut secara terinci pada bulan Januari 467 KL, Februari 512 KL, Maret 437 KL dan April s

PALU, MERCUSUAR-Rencana Gubernur Longki Djanggola melakukan mutasi jabatan eselon di lingkup Pemprov Sulteng mendapat tanggapan kalangan legislatif. Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Nawawi Sang Kilat, secara tegas menyatakan penempatan pejabat merupakan hak dan kewenangan Gubernur. Namun demikian, ia menyarankan hendaknya Gubernur tetap mematuhi rambu-rambu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian. “Pejabat yang memasuki masa pensiun hendaknya tidak diperpanjang masa pengabdiannya. Saran saya, Gubernur menggunakan pejabat muda profesional dengan kompetensi keilmuan sesuai bidang kerja yang akan ditempatinya,” ujar Nawawi, kemarin (5/9/2012). Untuk itu lanjut Nawawi, Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) harus ditempatkan sebagaimana mestinya. “Masukan dari Baperjakat sangat penting untuk penempatan pejabat. Dengan Baperjakat bekerja optimal, tidak ada penempatan pejabat karena balas jasa tim sukses , kedekatan dan kekeluargaan,”

PALU, MERCUSUAR - Dinas Pekerjaan Umum Sulteng berencana membangun gedung perkantoran untuk dinas tersebut dengan investasi senilai Rp41 miliar yang dibangun secara bertahap. Direncanakan pembangunan tahap awal akan dilakukan akhir tahun 2012 dengan alokasi anggaran yang diusulkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp6 miliar, namun DPRD provinsi belum menyatakan persetujuan atas pembangunan gedung itu. "Kami meminta pembangunan gedung itu dipikirkan kembali terutama desainnya karena Dinas Pekerjaan Umum nanti akan dimekarkan menjadi tiga dinas. Rancangan rerda-nya sedang dibahas," kata anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Suprapto Dg Situru pada rapat koordinasi dengan Dinas PU, Selasa (4/9/2012). Suprapto mengatakan, dirinya setuju saja dengan pembangunan gedung PU tersebut, hanya saja sebaiknya cukup dibangun untuk kepentingan satu dinas saja dulu. Dia menyarankan desain bangunan yang menelan anggaran Rp41 miliar dipecah menjadi tiga. Hal itu dilakukan untuk persia

PALU, MERCUSUAR- Seringnya PMI kekurangan stok darah dengan jenis tertentu, menurut anggota Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, perlu diseriusi dan ditindaklanjuti dengan program nyata. “Perlu kampanye secara terus menerus ditengah masyarakat luas, agar timbul kesadaran untuk mendonorkan darahnya. Selain perbuatan mulia, donor juga menyehatkan,” kata Mustar, kemarin (21/9/2012). PMI lanjut Mustar, bisa menggandeng Ormas, OKP atau kelompok masyarakat lainnya untuk kampanye kesadaran berdonor. “Perlu dilibatkan kelompok masyarakat seluas-luasnya untuk kampanye ini,” ujarnya. Idealnya lanjut Mustar, stok darah dengan tipe atau jenis darah apapun tidak boleh kosong, mengingat kebutuhan sewaktu-waktu. Olehnya, PMI juga harus mulai memikirkan alat penyimpan darah yang lebih baik, sehingga stok darah bisa lebih banyak dari kondisi yang ada sekarang. “Jika peralatan belum memungkinkan, salahsatu langkah yang bisa dilakukan adalah membuat daftar pendonor cadangan yang sewaktu-waktu bis

DARI KEPRIHATINAN MENUJU GERAKAN KEPEMUDAAN A. MASA PEMBENTUKAN Awal tahun 1990 beberapa mahasiswa Jawa Universitas Tadulako, intens melakukan pertemuan dan diskusi-diskusi kecil soal kondisi mahasiswa asal Jawa maupun mahasiswa Jawa perantauan dan transmigran yang ada di Kota Palu. Rasa senasib sebagai orang perantauan yang jauh dari kampung halaman, pada akhirnya mengkristalkan rasa persaudaraan dan bermuara pada kesadaran perlunya sebuah wadah silaturahmi, memupuk rasa persaudaraan, bahu membahu dan bantu-membantu di daerah perantauan. Gagasan membentuk wadah bersama akhirnya disepakati dan beberapa mahasiswa diantaranya Anis Muhtadi (Fakultas Ekonomi), Sujasno (Fakultas Ekonomi), Asngadi (Fakultas Ekonomi), Alm Salahudin Alamrie (Fakultas Teknik), Edy Wiyono RMS (Fakultas Pertanian) dan Moh Zainul (Fakultas Teknik) pada tanggal 1 Januari 1993 membentuk Keluarga Besar Mahasiswa Jawa (KBMJ) Chandradimuka. Selama kurang lebih sembilan hari, bertempat di Hotel Hasanah, keenam mahasis

PALU, MERCUSUAR-APBD Perubahan tahun anggaran 2012 naik Rp183 miliar dari anggaran sebelumnya Rp1,916 triliun. Anggaran tersebut diantaranya diplot untuk Dinas Pekerjaan Umum Rp33 miliar. “Anggaran Rp183 miliar menyebar di seluruh SKPD dan diprioritaskan untuk program dan kegiatan yang sifatnya mendesak,” ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Erwin Burase, kemarin. Dari pembahasan bersama Banggar dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) lanjut Erwin, disepakati program dan kegiatan yang bersifat fisik ditunda hingga tahun anggaran 2013. “Kecuali untuk program yang bersifat mendesak dan darurat seperti penanganan bencana alam, itu menjadi pengecualian. Proyek fisik bias dilakukan untuk penanganan bencana atau yang bersifat darurat,” katanya. Kesepakatan itu menurut Erwin didasarkan pada alokasi waktu yang sangat mepet, sehingga dikhawatirkan program dan kegiatan yang bersifat fisik tidak selesai. “Kita tidak ingin anggaran tidak terserap. Selain itu, j

PALU, MERCUSUAR-Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng mengancam akan mencoret anggaran yang diusulkan pemerintah, jika satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak memasukkan rencana kerja anggaran (RKA). Ancaman itu diungkapkan Ketua Komisi III, Asgar Djuhaepa, dalam rapat kerja Komisi III dengan SKPD yang menjadi mitranya, kemarin (4/9/2012). Rapat dengan agenda pembahasan APBD Perubahan 2012 diikuti delapan mitra kerja dan satu-satunya SKPD yang telah memasukkan RKA adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. “Kami sampaikan, selambat-lambatnya sore ini semua RKA harus sudah masuk. Bagi yang tidak ada RKA, kita tidak akan bahas dan usulan anggaran di APBD Perubahan kami akan coret untuk dialihkan pada kegiatan lain yang bersentuhan dengan masyarakat di SKPD lain. Begitu juga kegiatan yang tidak bias dijelaskan detailnya akan kita coret. Komisi III telah konsultasikan hal ini ke Mendagri,” tegas Asgar. Dalam pembahasan APBD Perubahan kemarin diantaranya terungkap Bir

PALU, MERCUSUAR-Anggaran tanggap darurat Sulteng untuk Perubahan APBD 2012 mencapai Rp6,7 miliar. Anggaran tersebut lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yang berkisar Rp5 miliar, namun tidak bertambah jika dibandingkan APBD 2012. “Dengan kondisi Sulteng yang rawan bencana, mestinya anggaran tanggap darurat bisa dinaikkan,” kata anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Rusli Dg Palabbi, kemarin (2/8/2012). Di Sulteng ujar Rusli, saban tahun terjadi bencana seperti banjir, longsor dan gempa. Olehnya anggaran tanggap darurat untuk menghadapi bencana harus seimbang dengan seringnya bencana terjadi. “Bukan kita ingin bencana terus terjadi, tapi bencana seperti banjir, longsor dan gempa faktanya terjadi tiap tahun. Kita tidak tahu kapan bencana terjadi. Kita juga tidak tahu besar dan kecilnya bencana, olehnya tidak keliru jika anggaran tanggap darurat dinaikkan. Jika anggaran tidak terpakai karena tidak ada bencana, tentu kita bersyukur dan anggarannya tetap di kas daerah,” sarannya. Pena

PALU, MERCUSUAR-Peprov Sulteng diminta turun tangan menyelesaikan tapal batas Kabupaten Banggai dengan Morowali, untuk menghindari konflik warga. Permintaan itu disampaikan perwakilan warga Desa rata Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai, saat mengadu ke DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, kemarin (6/9/2012). Di depan anggota Deprov dari Dapil Banggai-Bangkep, Mustar Labolo dan anggota Komisi I Yahya Patiro dan Nawawi Sang Kilat, perwakilan warga mengungkapkan pada tahun 1971 pernah dibuat tapal batas berupa patok beton antara Kabupaten Banggai dengan Poso. Saat itu Morowali masih merupakan bagian dari Kabupaten Poso sebelum dimekarkan tahun 1999. Namun masyarakat tidak mengetahui arah patok tersebut, karena titik koordinat tidak dijelaskan. Selanjutnya tahun 2012, tepatnya bulan Januari dibuat tapal batas. Sekira seratusan hektar area Banggai diklaim warga Morowali dan masuk Desa Tambale. Sontak hal itu membuat masyarakat rebut, karena diarea tersebut penuh sumberdaya mineral, yang kin

PALU, MERCUSUAR-Pemerintah diminta menyeriusi usulan masyarakat untuk peningkatan infrastruktur pedesaan. Hal itu mencuat dalam tatap muka anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Asgar Djuhaepa, dengan Kepala Desa, Ketua LPM dan Ketua Badan Musyawarah Desa (BMD) se Kecamatan Banawa, Banawa Tengah dan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. Beberapa Kepala Desa mengemukakan selama ini aspirasi dari desa dalam Musrenbang tidak diperhatikan. Nyaris tidak ada usulan mereka yang terealisasi dalam program pembangunan APBD berjalan. “Musrenbang sering hanya seremonial belaka. Kami berharap kehadiran Pak Asgar bisa menjembatani aspirasi kami di tingkat provinsi,” ujar Mujman Lolo, Ketua LPM Towale dan Kepala Desa Mekar Baru, kemarin (20/9/2012). Dalam tatap muka yang dilaksanakan di Warung Pantai Hayalan Desa Salubomba itu, usulan yang paling banyak adalah normalisasi sungai, penanganan abrasi pantai, bantuan untuk penataan permukiman kumuh dan bantuan ternak sapi untuk masyarakat. Usulan yang pali

PALU, MERCUSUAR-Gubernur Longki Djanggola mengusulkan anggaran penyertaan modal untuk PT Bank Sulteng, Perusahaan Daerah (PD) Sulteng dan PT Asuransi Bangun Askrida senilai Rp193 miliar kurun 2013-2016. Usulan itu satu paket dalam Raperda Penyertaan Modal untuk BUMD/Swasta. Diungkapkan Ketua Pansus Penyertaan Modal, Suprapto Dg Situru, anggaran sebesar itu diantaranya untuk PT Bank Sulteng tahun 2013-2016 masing-masing Rp27,4 miliar, Rp36,5 miliar, Rp54,8 miliar dan Rp63,9 miliar. Sementara untuk PD Sulteng pada tahun 2013 diusulkan Rp2,2 miliar, tahun 2014 Rp2,4 miliar, tahun 2015 Rp2,6 miliar dan pada tahun 2016 diusulkan Rp2,8 miliar. “Selebihnya anggaran untuk penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida,” tutur Prapto, kemarin (21/9/2012). Dikatakan Prapto, Pansus akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk pendalaman usulan tersebut. “Biasanya penyertaan modal dibuatkan Perdanya tiap tahun. Ini usulannya langsung empat tahun, bisa atau tidak secara hukum, kam

PALU, MERCUSUAR-Metode penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat yang dilakukan Pemprov Sulteng dan Pemkab Sigi bersifat parsial. Penyelesaian tidak menyentuh akar permasalahan yang ada. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Ridwan Yalijama. “Pola yang diterapkan pemerintah tidak menuntaskan masalah. Perdamaian hanya melibatkan tokoh atau perangkat pemerintahan dimana masyarakat konflik. Mestinya yang konflik secara langsung yang didamaikan. Saya biasa dengar dari masyarakat mengatakan, komiu yang berdamai, kitorang tidak. Nah, ini pada akhirnya menjadi permasalahan laten, yang sewaktu-waktu bisa konflik lagi. Apalagi pemerintah sering menganggap konflik selesai setelah dilakukan pertemuan,” kata Ridwan, kemarin. Kesalahan lainnya, konflik selalu diselesaikan di luar daerah kelompok yang bertikai. Menurut Ridwan, perdamaian atau rujuk antar kelompok dilakukan di daerah, dimana konflik terjadi. “Misal konflik kelompok masyarakat Gumbasa dan Dolo

PALU, MERCUSUAR-Usulan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulteng, yang disampaikan Gubernur Longki Djanggola, mulai dibahas DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. Dalam pembahasan Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Lembaga Lain yang dilakukan Pansus II, anggota Pansus Zainal Abidin Ishak meminta pemerintah memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Apalagi kata Zainal, banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang akan dimekarkan berstatus eselon II. “Perlu kajian sedemikian rupa, karena tahun 2013 akan mempengaruhi struktur anggaran. Olehnya saya minta dihitung berapa anggaran yang harus disediakan untuk SKPD yang baru dimekarkan,” katanya, Kamis (20/9/2012). Dengan pemekaran SKPD eselon II lanjut Zainal, beban APBD kedepan semakin besar. Beban itu sebagian besar akan untuk pos operasional SKPD bersangkutan. “Olehnya juga perlu kajian, untuk SKPD yang beban kerjany

SEJAK akhir tahun 2007, masalah surat perintah perjalanan dinas (SPPD) di DPRD Provinsi (Deprov) menjadi pembicaraan hangat. Terakhir, dalam paripurna istimewa Deprov dengan agenda pelantikan anggota pengganti antar waktu (PAW) Djaindar Sidabutar, Ketua Deprov Murad Nasir, mengingatkan seluruh anggotanya, tidak sekedar mengejar SPPD, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak berhenti sampai disitu, Murad mulai membeberkan adanya beberapa anggota Deprov yang mendapatkan SPPD melebihi ketentuan. Aturan internal Deprov menyatakan, anggota maksimal melakukan perjalan dinas 12 kali, wakil ktua 14 kali dan ketua 16 kali. Ketentuan tersebut mulai dilanggar, karena ketua dan dua wakil ketua memiliki kewenangan menandatangain SPPD yang diajukan anggota Deprov. KELEMAHAN KOORDINASI Pernyataan Murad tentang SPPD, sebenarnya membuka borok Deprov secara kelambagaan ke publik Sulteng. Bak pepatah lama, menepuk air di dulang terpecik ke muka, banyaknya anggota yang mendapat SPPD diluar ketentuan,

SEBULAN terakhir (September 2009), kita diperhadapkan dengan pemberitaan media cetak dan elektronik, gelandangan dan pengemis (Gepeng) dirazia. Mereka diburu, dikejar dan ditangkap aparat trantib ibukota Jakarta. Berita itu menambah daftar panjang penggusuran rakyat miskin di ibukota Jakarta. Kemiskinan diperhadapkan dengan kekuasaan. Pada saat bersamaan kita juga disuguhkan pemeriksaan kasus korupsi. Anehnya para terdakwa dan tersangka diperlakukan sopan, halus dan bahkan begitu dihormati. Para tersangka dan terdakwa masih bias tertawa dibawah sorotan kamera. Dua perlakuan yang sangat kontradiktif. Bagaimana sebenarnya Islam memandang orang yang lemah? Allah SWT dengan hikmah-Nya telah menciptakan manusia berbeda-beda status sosialnya. Ada yang menjadi pemimpin dan ada yang dipimpin. Ada yang ditakdirkan kaya, ada pula yang miskin. Bahkan ada yang menjadi budak sahaya dan ada yang merdeka. Semuanya dijadikan sebagai ujian bagi hamba-Nya. Sebagaimana firman-Nya: “Dan Kami jadikan sebag

ASAM Urat sering dialami oleh banyak orang sekarang ini. Bahkan, orang yang masih tergolong muda juga sering ditimpa penyakit ini. Sebenarnya, seperti apa penyakit ini? Apa saja gejala, penyebab, dan solusinya? Serta makanan apa yang menjadi pantangan? Berikut kita akan membahasnya. Yang dimaksud dengan asam urat adalah sisa metabolisme zat purin yang berasal dari makanan yang kita konsumsi. Ini juga merupakan hasil samping dari pemecahan sel dalam darah. Purin sendiri adalah zat yang terdapat dalam setiap bahan makanan yang berasal dari tubuh makhluk hidup. Dengan kata lain, dalam tubuh makhluk hidup terdapat zat purin ini, lalu karena kita memakan makhluk hidup tersebut, maka zat purin tersebut berpindah ke dalam tubuh kita. Berbagai sayuran dan buah-buahan juga terdapat purin. Purin juga dihasilkan dari hasil perusakan sel-sel tubuh yang terjadi secara normal atau karena penyakit tertentu. Normalnya, asam urat ini akan dikeluarkan dalam tubuh melalui feses (kotoran) dan urin, tetap

PEGAWAI negeri sipil di lingkup Pemprov Sulteng didominasi lulusan SMA. Demikian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan gubernur HB Paliudju dan wakil gubernur Achmad Yahya. Berdasarkan data kepegawaian yang disampaikan dalam LKPJ, jumlah pegawai 6.785 orang. Dari total PNS tersebut lulusan SMA berjumlah 3.031 orang. Urutan kedua ditempati PNS dengan pendidikan S1 sebanyak 2.214 orang. Jumlah PNs terkecil berkualifikasi pendidikan S3, sebanyak 4 orang. Malah masih ada PNS di Pemprov Sulteng yang berkualifikasi pendidikan SD dan SMP. Untuk PNS dengan pendidikan SD berjumlah 125 orang dan SMP berjumlah 124 orang. Anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari PAN, Suprapto Dg Situru, dalam sebuah kesempatan menyampaikan perlunya meningkatkan kapasitas PNS. Dikatakan Prapto, PNS merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan. Olehnya, kapasitas PNS sangat menentukan kualitaspelayanan masyarakat, pemerintahan dan proses pembangunan. “Ini har

PALU, MERCUSUAR-Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulteng suli menjalankan tugas pokoknya mengawasi siaran, karena kekurangan sarana. Hal itu dikemukakan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Nawawi Sang Kilat. Dikatakan Nawawi, sampai saat ini televisi di KPID hanya ada satu unit yang dipasang di ruang sekretariat. Imbasnya tidak semua siaran televisi lokal bisa diawasi isi siarannya. “Ini baru satu masalah. Bagaimana bisa mengawasi siaran, kalau tidak ada televisi. Menurut saya, idealnya masing-masing komisioner dalam ruang kerjanya ada satu unit televisi guna memantau siaran televisi lokal,” kata Nawawi, kemarin (16/9/2012). Menurut Nawawi, pengadaan televisi merupakan solusi jangka pendek untuk pengawasan siaran. “Ini lebih efesien dibandingkan pengadaan alat rekaman televisi yang harus dioperasikan dua puluh empat jam. Apalagi saat ini yang diawasi baru tiga televisi lokal, plus satu televisi nasional serta seratusan radio,” ujarnya. Selain mempersoalkan minim

PALU, MERCUSUAR-Normalisasi Sungai Suluri di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dikeluhkan warga. Pasalnya normalisasi tidak sampai pembuatan tembok penahan tebing sungai. Normalisasi hanya dilakukan dengan membuat chekdam dan menumpuk material berupa tanah dan Sirtu yang diambil dari dalam sungai sebagai tanggul. Keluhan masyarakat tersebut disampaikan oleh perwakilan warga pada anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Dapil Donggala-Sigi, Rusli Dg Palabbi, akhir pekan kemarin. Dihadapan Rusli, perwakilan tersebut meminta agar diteruskan ke pemerintah, kekhawatiran masyarakat banjir akan melanda kembali jika musim hujan. Masyarakat mengkhawatirkan, tanpa tembok penahan tebing, tanggul yang dibuat tersebut akan mudah longsor dan tidak mampu menahan banjir yang sewaktu-waktu datang. Malah perwakilan tersebut menyampaikan ancaman, jika proyek tersebut dilanjutkan, masyarakat akan membongkar paksa cheldam yang ada. Di depan perwakilan masyarakat, Rusli meminta masya

PALU, MERCUSUAR-Terkait temuan BPK adanya ratusan aset daerah yang beralih kepemilikan ke perorangan, anggota Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Rusli Dg Palabbi, mendesak Gubernur mengambil langkah tegas. Gubernur kata Rusli, harus berani meninjau kembali SK Gubernur yang dijadikan payung hukum penghapusan aset daerah melalui dum. “Kasus seperti ini terulang hamper tiap tahun. Temuan BPK secara jelas mengatakan ada prosedur yang dilanggar dalam dum dan disana ada kerugian keuangan daerah. Olehnya SK itu harus ditinjau kembali dan jika terindikasi ada pelanggaran hukum, sebaiknya Gubernur menyerahkan kasusnya ke aparat hukum untuk diproses sebagaimana aturan yang berlaku,” kata Rusli, kemarin (11/9/2012). Ditambahkan Rusli, ia akan mengusulkan pada pimpinan Komisi I untuk menggelar hearing dengan mengundang instansi teknis terkait. “Sampai hari ini, kami di dewan belum memiliki data aset. Padahal data ini telah diminta dewan, jauh sebelum ada perombakan anggota komisi,” imbuhnya

PALU, MERCUSUAR-Kotak jabatan eselon II di lingkup Pemprov Sulteng bakal bertambah. Penambahan jabatan eselon II seiring pengusulan Gubernur Longki Djanggola, untuk melakukan revisi Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulteng. Diantara instansi yang dinaikkan statusnya menjadi eselon II adalah Satpol PP yang sebelumnya kantor menjadi Badan Satpol PP dan Linmas. Selain itu, Gubernur juga mengusulkan perubahan Biro Pemerintahan menjadi Biro Pemerintahan dan Biro Otonomi Daerah. Biro Pemerintahan akan menangani permasalahan pemerintahan secara umum, sedang Biro Otonomi Daerah akan menangani pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan urusan kabupaten/kota. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain yang dimekarkan adalah Dishub dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dishub tetap berdiri sebagaimana semula dan Kominfo yang selama ini melekat di Dishub akan berdiri sebagai Badan Kominfo. SKPD yang juga diusulkan mekar adalah Dinas PU. Din

PALU, MERCUSUAR-Hampir tiap tahun saat musim hujan tiba, beberapa ruas jalan di Sulteng longsor. Akibatnya jalan tertutup dan transportasi antar daerah terputus. Kondisi itu menurut anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Sony Tandra, harus dicermati pemerintah dan dicarikan solusinya. Menurut Sony, kerusakan jalan akibat longsor atau banjir tidak semata-mata dibebankan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU). Perlu koordinasi dan penanganan lintas instansi teknis. “Longsor atau banjir sering diakibatkan penggundulan hutan di area sekitar jalan atau bagian hulu sungai. Akibat penggundulan, saat hujan turun tanah erosi karena tidak ada akar pohon yang mampu menahan resapan air,” kata Sony, kemarin (12/9). Olehnya beberapa instansi teknis seperti Dinas Kehutan perlu dilibatkan. “Jalan akan terus rusak diterjang banjir atau longsor, jika hutan rusak. Begitu juga penebangan di sepadan sungai di bagian hulu,” tambahnya. Untuk penanganan jangka pendek lanjut Sony, mengatur kemiringan teb