Postingan

Menampilkan postingan dari 2010

Pemilukada di Sulteng, Lembaran Hitam Bagi Akademisi

LIMA tahu terakhir, Pemilukada yang dilaksanakan di Sulteng tidak berpihak pada calon berlatarbelakang akademisi. Tidak satupun akademisi yang mampu meraih kemenangan dalam Pemilukada tersebut. Pemilukada pertama yang mengecewakan calon akademisi adalah Pemilukada Touna tahun 2005. Pada pemilihan bupati itu, Drs Tahmidy Lasahido MSi dan pasangannya Samsyuddin Pay tumbang oleh pasangan Damsik Landjalani-Ridwan Dj Sarru. Seperti diketahui, Tahmidy merupakan akademisi dari Untad. Untuk keduakalinya Tahmidy maju dalam Pemilukada Touna tahun 2010.hasilnya sama. Malah ia terhempas diposisi keempat. Rekannya sesama akademisi Dr Rosida Panuki Adam yang maju melalui jalur perseorangan juga mengalami hal yang sama. Ia menduduki urutan keenam perolehan suara. Tahun berikutnya, Rektor Untad Drs Sahbuddin Mustapa MSi mengadu untung di dunia politik dan berpasangan dengan gubernur incumbent Aminuddin Ponulele, memperebutkan kursi wakil gubernur. Hasilnya sama dengan Pemilukada Touna. Sahbuddin dan p

Belajar dari Kadal Jepang

Ini sebuah kisah nyata yang terjadi di Jepang. Ketika sedang merenovasi sebuah rumah, seseorang mencoba merontokan tembok. Rumah di Jepang biasanya memiliki ruang kosong diantara tembok yang terbuat dari kayu. Ketika tembok mulai rontok, dia menemukan seekor kadal terperangkap diantara ruang kosong itu karena kakinya melekat pada sebuah paku. Dia merasa kasihan sekaligus penasaran. Lalu ketika dia mengecek paku itu, ternyata paku tersebut telah ada disitu 10 tahun lalu ketika rumah itu pertama kali dibangun. Apa yang terjadi? Bagaimana kadal itu dapat bertahan dengan kondisi terperangkap selama 10 tahun? Dalam keadaan gelap selama 10 tahun, tanpa bergerak sedikitpun, itu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Orang itu lalu berpikir, bagaimana kadal itu dapat bertahan hidup selama 10 tahun tanpa berpindah dari tempatnya sejak kakinya melekat pada paku itu! Orang itu lalu menghentikan pekerjaannya dan memperhatikan kadal itu, apa yang dilakukan dan apa yang dimakannya hingga

AP-AY ‘Layu Sebelum Berkembang’

PALU, MERCUSUAR-Wacana yang berkembang di Partai Demokrat (PD) Sulteng, akan ada lima pasang kandidat gubernur dan wakil gubernur, yang berpeluang diajukan pada Majelis Tinggi partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kelima pasang calon tersebut menurut Wakil Ketua DPD PD Sulteng, Mustar Labolo adalah Aminuddin Ponulele-Achmad Yahya (AP-AY), AY-Zainuddin Tambuala, AY-Akbar Zulfakar Sipanawa, AY-HB Paliudju dan AY-Eka Paliudju. Dari kelima pasang calon tersebut, kecil peluangnya DPP PD dan Majelis Tinggi merestui AP-AY. “Semua berpeluang sama dan diserahkan sepenuhnya pada Majelis Tinggi. Namun dari perbincangan di DPP PD, diharapkan PD Sulteng bisa mengusung kadernya menjadi calon gubernur,” ungkap Mustar, ditemui di Musala Deprov usai salat dzuhur, kemarin (21/10). Dengan perkembangan seperti itu, peluang terbesar ada pada pasangan Achmad Yahya-Zainuddin Tambuala (AY-ZT) atau AY dengan Eka Paliudju (AY-EP). “Kami juga telah berkomunikasi dengan Pak Gubernur (HB Paliudju. Red), beliau b

Mendagri Minta Gubernur Berhentikan Azis

PALU, MERCUSUAR-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta Gubernur HB Paliudju segera menindaklanjuti surat Bupati Tolitoli, memberhentikan sementara Azis Bestari sebagai anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Tolitoli. Permintaan Mendagri tersebut tertuang dalam surat Nomor: 171.72/2795/Otda tertanggal 6 Oktober 2010 dan ditandatangani Plt Dirjen Otonomi Daerah, Diah Anggraeni. Surat Mendagri tersebut merupakan jawaban atas surat Wakil Ketua Dekab Tolitoli Nomor: 176/383/DPRD/TL/2010 yang meminta penjelasan status Azis Bestari sebagai Ketua Dekab Tolitoli dan usulan pemberhentian Azis Bestari selaku anggota Dekab yang disampaikan Bupati Tolitoli, melalui surat Nomor: 8871/1270/Bag. Adum tertanggal 9 Juni 2010. Dalam penjelasannya, Mendagri menyatakan berdasarkan Pasal 390 ayat (1) huruf a UU No. 27 Tahun 2009 Jo Pasal 110 ayat (1) huruf a PP No. 16 Tahun 2010, mengamanatkan anggota DPRD dapat diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum, yang diancam dengan

Gedung Baru tak Layak, Pembentukan Pansus Menguat

PALU, MERCUSUAR-Anggota Deprov Sulteng mendesak dibentuk panitia khusus (Pansus), untuk menelusuri gedung baru yang dinyatakan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tidak layak pada sebagian strukturnya. Desakan itu diantaranya datang dari Sekretaris Komisi I, Irwanto Lubis dan Ketua Fraksi PKS, Zainuddin Tambuala. “Ada apa dengan Deprov ini, sampai-sampai permasalahan yang didepan hidung sendiri tidak diseriusi. Deprov diam-diam saja. Padahal kalau proyek atau program SKPD diluar sana, banyak yang kritis dan cepat ditanggapi,” heran Irwanto, Selasa (19/10). Irwanto menyatakan, semua pihak yang terkait dengan bangunan tersebut harus bertanggungjawab, atas temuan Litbang PU. “Jika Litbang PU menyatakan tidak layak, saya tidak mau pindah ke gedung baru. Harus ada penelusuran, siapa yang paling bertanggungjawab atas ketidaklayakan itu. Jika terindikasi ada pelanggaran hukum, harus diselesaikan secara hukum,” katanya. Irwanto menenggarai ada permainan dan tarik ulur proyek pembangunan g

Hentikan Pengerukan Gunung di Donggala

PALU, MERCUSUAR - Anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng mendesak pemerintah menghentikan sementara penambangan Galian C di perbatasan Kabupaten Donggala dan Kota Palu, karena mengancam keselamatan masyarakat sekitarnya. "Saya khawatir sekali dengan kondisi gunung di lokasi pertambangan Watusampu dan Loli, perbatasan Palu-Donggala. Lingkungan di sana sudah rusak," kata anggota Deprov dari Dapil Donggala Asgar Ali Djuhaepa, Senin. Dia mengatakan, pemerintah perlu mengevaluasi kembali eksploitasi galian C berupa pasir dan batu kerikil (Sirtukil), sebelum kerusakan lingkungan bertambah parah dan menelan korban jiwa. "Kalau itu runtuh jalur transportasi darat dari Palu ke Donggala dan Provinsi Sulbar bisa putus. Perlu moratorium perizinan Galian C, utamanya yang materialnya dari gunung," tekannya. Asgar mengajak Pemkab Donggala dan Pemkot Palu juga memperhitungkan risiko bencana yang mungkin terjadi, bukan hanya keuntungan dari sisi pendapatan daerah. Menurutnya, unt

Sulteng Terancam tak Dapat APBN

PALU, MERCUSUAR - Sulteng terancam tidak mendapatkan kucuran dana APBN, kecuali gaji pegawai. Ancaman itu bakal terjadi jika penetapan APBD 2011, tidak tepat waktu. Adanya ancaman pemerintah pusat yang disampaikan Bappenas tersebut, menjadi perbincangan serius legislator di gedung DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. Anggota Komisi II Zaenal Daud misalnya. Ia resah dengan molornya pembahasan APBD 2011, yang dilaksanakan Badan Anggaran (Banggar) Deprov bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). “Sampai saat ini kami belum menerima RAPBD 2011 dan Perubahan APBD 2010. Seharusnya RAPBD masuk ke Deprov awal September. Dengan waktu pembahasan tinggal dua bulan, kecil kemungkinannya pembahasan selesai berdasarkan mekanisme yang ditetapkan Permendagri No. 37 tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan APBD. Kalau itu terjadi, belanja langsung kita akan dipangkas pemerintah pusat. Dana yang dikucurkan hanya belanja pegawai atau gaji,” ujar Zaenal, yang dibenarkan anggota Deprov lainnya Moh Ilham Chan

Elektabilitas Longki Kalahkan Aminuddin

PALU, MERCUSUAR-Hasil survei pertama Partai Golkar menunjukkan elektabilitas Longki Djanggola mengalahkan Aminuddin Ponulele. Pengakuan itu diungkapkan sekretaris DPD Partai Golkar, Zaenal Abidin Ishak. Dikatakan Zaenal, tingkat popularitas Aminuddin jauh melampaui Longki dan kandidat lain. Sementara elektabilitas, Aminuddin terpaut sedikit dengan Longki yang bakal diusung Partai Gerindra. “Survei itu dilakukan sebelum Rapimda dua bulan lalu dan pada posisi Pak Aminuddin belum melakukan gerakan apapun. Sementara Longki sudah jauh hari sosialisasi maju sebagai calon gubernur,” ujar Zaenal, tanpa merinci selisih persentase dan jumlah responden yang disurvei. Dengan perolehan data survei seperti itu lanjut Zaenal, Partai Golkar tinggal menempuh perlakukan-perlakukan dan strategi tertentu untuk menaikkan elektabilitas Aminuddin selaku bakal calon gubernur. “Bagaimana strateginya itu masih dibicarakan dan rahasia partai. Salah satunya mengefektifkan mesin partai sampai di desa/kelurahan,”

Dituding Lamban, Anggota Deprov Berang

PALU, MERCUSUAR-Anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng berang dituding komisioner KPU Sulteng, Patricia Lamarauna, sebagai penyebab keterlambatan pencairan anggaran Pilgub 2011. Anggota Badan Anggaran (Banggar) Komisi II dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asgar Ali Djuhaepa, balik menuding KPU dan Pemprov yang lambat mengajukan anggaran. Malah inisiatif memasukan anggaran Pilgub datangnya dari Deprov. Terbukti dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) 2011, tidak diusulkan anggaran Pilgub. “Saat itu Deprov yang meminta agar anggaran tersebut dicantumkan, karena kami sadar dan tahu persis Pilgub akan dilaksanakan 2011. Sebaiknya KPU tidak cari kambing hitam dan silahkan kerja sesuai Tupoksinya,” ujarnya, Rabu (20/10). Saat ini lanjut Asgar, proses pembahasan sementara berjalan dan Deprov telah menyetujui anggaran Pilgub pada Perubahan APBD 2010 maupun APBD 2011. “Tidak lambat, kalau mengacu pada akhir masa jabatan Gubernur pada bulan Maret.

Pemilukada Banggai, SAY Menguat di PDIP

PALU, MERCUSUAR-Menghadapi Pemilukada Banggai 2011, di internal PDIP menguat pasangan Sri Indraningsih Lalusu-Herwin Yatim (SAY). Wacana yang berkembang di Banggai, mayoritas kader dan simpatisan PDIP, menginginkan partai mengusung kader dalam Pemilukada Banggai. Sri Lalulu yang dikonfirmasi atas informasi tersebut, menyatakan menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan partai. Sebagai seorang kader, ia siap menjalankan amanah partai. “Saya akui mendaftar sebagai bakal calon bupati di PDIP. Jika partai menetapkan saya sebagai calon bupati dan menempatkan saudara Herwin Yatim sebagai calon wakil bupati, saya siap,” akunya, saat ditemui di Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Rabu (20/10). Ia secara pribadi juga menerima laporan dari timnya yang bergerak di masyarakat, jika mayoritas kader dan simpatisan PDIP menginginkan dirinya dan Herwin Yatim maju berpasangan. “Sebagai seorang kader dan ketua DPC, tentu saudara Herwin memiliki peluang besar untuk itu. Namun semua akan diputuskan lewat

AP-AY Lakukan Pertemuan ‘Borobudur’

PALU, MERCUSUAR-Ketua DPDPartai Golkar (PG) Sulteng Aminuddin Ponulele (AP) dan Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Sulteng Achmad Yahya (AY), melakukan pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta. Pertemuan itu untuk membicarakan kemungkinan paket AP-AY dalam Pilgub Sulteng 2011. “Pertemuan itu makin mengerucutkan niat wacana yang selama ini muncul di tengah masyarakat, AP akan berpasangan dengan AY. Pertemuan ini merupakan yang pertama antara AP dan AY, untuk membicarakan persiapan Pilgub 2011. Insya Allah koalisi besar Golkar-Demokrat terbentuk,” ungkap wakil ketua DPD Partai Demokrat Sulteng, Nawawi Sang Kilat, yang turut hadir dalam pertemuan Borobudur, Selasa (19/10). Pertemuan tersebut lanjut Nawawi, merupakan pertemuan politik dalam merespon keinginan masyarakat menduetkan AP-AY dalam pertarungan memperebutkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain melakukan pertemuan, tokoh kedua partai juga intens melakukan pertemuan dan lobi politik ke DPP Partai Golkar dan Demokrat. “Lobi ke DPP ter

Baliho Kadaluarsa, Pemerintah Berikan Contoh Jelek!

PEMERINTAH tidak memberikan contoh baik, dalam penataan keindahan kota. Buktinya baliho rusak dan kadaluarsa yang terpampang di area wisata Pantai Talise, tidak ditertibkan. Baliho yang menganggu keindahan kota itu berisi gambar camat Palu Timur beserta lurah-lurah, mengucapkan selamat atas pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) dan Harganas yang digelar di Palu bulan Juli lalu. Belum ditertibkannya baliho tersebut, menunjukkan pemerintah membeda-bedakan perlakukan dengan baliho lain. “Jelek Pak, mengganggu keindahan. Padahal itu baliho pemerintah. Harusnya kalau sudah rusak seperti itu, cepat diangkat atau diganti yang baru. Pemerintah harus memberikan contoh yang baik,” ujar Irawan (33), warga Besusu Tengah yang kebetulan melintas di perempatan Jl. Raden Saleh-Raja Molili-Suharso, kemarin (26/9). Hal yang sama juga dikemukakan Nia (20) mahasiswa Untad. Menurut Nia, selain mengganggu keindahan kota, baliho tersebut sudah kadaluarsa. Padahal setahu dia, pemasangan bal

Anggaran Kesehatan Salahi UU

ANGGARAN kesehatan yang diploting dalam prioritasdan plafon anggaran sementara (PPAS) Sulteng tahun 2011, hanya tujuh persen. Padahal sesuai aturan perundang-undangan, anggaran kesehatan dalam APBD minimal sepuluh persen. “Setelah saya hitung-hitung, anggaran kesehatan hanya tujuh persen.Padahal sesuai UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, harusnya paling sedikit sepuluh persen diluar gaji,” ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Partai Hanura, dr Ramli Isa Kukuh MHA, dalam rapat panitia anggaran, belum lama ini. Rendahnya anggaran kesehatan lanjut Ramli, berpengaruh terhadap layanan dan kondisi kesehatan masyarakat. Salah satu yang disoroti Ramli, anggaran pelayanan dan pencegahan penyakit menular. Dalam PPAS, program tersebut diplot Rp1,9 miliar. Pada satu sisi, potensi penyakit menular banyak di Sulteng. “Salah satunya demam berdarah atau DBD. Berdasarkan penelitian, jumlah penderita DBD tahun 2009 di Sulteng mencapai 73 ribu orang. Dari kasus itu

RAPBD 2011 Belum Mencerminkan Pemerataan

DESAKAN agar APBD 2011 lebih mencerminkan asas keadilan dan pemerataan menguat di DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. RAPBD 2011 yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) belum mencerminkan pemerataan. Politisi PAN, Suprapto Dg Situru, mengingatkan Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk mengedepankan asas keadilan anggaran dari sisi kewilayahan, berdasarkan skala prioritas yang termaktub dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). “Anggaran tidak boleh menumpuk pada daerah tertentu. Seluruh kabupaten/kota disamakan, berdasarkan prioritas program yang ada. Saya juga ingatkan agar daerah-daerah tertinggal diperhatikan infrastrukturnya,” ujar Prapto, akhir pekan kemarin (18/9/2010) di Shelter Deprov. Prapto juga mengingatkan TAPD, agar meningkatkan anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. “Perbandingan biaya langsung dan tidak langsung idealnya 30 banding 70. Dari tuj

KUA dan PPAS Tidak Fokus

KEBIJAKAN umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2011, ngambang dan tidak fokus. Demikian penilaian anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Asgar Ali Djuhaepa, usai pembahasan KUA dan PPAS bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), Rabu (15/9/2010). Asgar menilai KUA dan PPAS tidak menjawab kondisi kekinian daerah dan masyarakat. Dikatakan Asgar, KUA dan PPAS harus mengacu dan sinkron dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) beserta skala prioritas pemerintah dalam kurun lima tahunan dan satu tahunan yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), “Kami minta KUA dan PPAS disempurnakan. Demikian juga payung hukum yang dijadikan rujukan bukan hanya Permendagri No.59 tahun 2007, namun juga Permendagri No.37 tahun 2010 tentang penyusunan APBD yang terbaru,” ujar Asgar. KUA dan PPAS lanjut Asgar juga belum menggambarkan program prioritas pengentasan kemiskinan. Padahal salah satu program prioritas pe

Pembebasan Lahan DSLNG, Pemprov Diminta Turun Tangan

PEMPROV Sulteng diminta turun tangan memfasilitasi penyelesaian pembebasan lahan PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) di desa Uso kecamatan Batui, yang sebagian bermasalah. “Masalah ini berlarut-larut dan dikeluhkan masyarakat. Saya kira Pemprov harus turun tangan dengan mengundang Tim 9 yang dibentuk Pemkab Banggai dan PT DSLNG, mencari solusi sehingga masalah ini secepatnya selesai,” ujar anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Rusli Dg Palabbi,via Ponsel kemarin (14/9/2010). Percepatan penyelesaian masalah lahan,dikatakan Rusli akan berdampak pada operasional PT DSLNG di Banggai. Jika perusahaan gas tersebut beroperasi dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Beroperasinya perusahaan tersebut, akan mengurangi angka pengangguran di Sulteng. “Akan terjadi peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat. PT DSLNG juga telah menyatakan komitmennya menggunakan tenaga kerja lokal hingga 80 persen. Jika proyek ini telah jalan, sekira 8000 tenaga kerja lo

Perlu Peningkatan Anggaran Jalan

BANYAKNYA ruas jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat, direspon Ketua Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Nawawi Sang Kilat. Ditemui di ruang kerjanya kemarin, Nawawi menyatakan keluhan masyarakat tersebut harus dijawab Deprov, dengan politik anggaran. “Memang anggaran untuk jalan dan jembatan sangat kecil. Malah secara keseluruhan, anggaran bidang pekerjaan umum dalam APBD 2010, sekira Rp200 miliar. Itu termasuk gaji dan perjalanan dinas. Perlu penambahan anggaran, jika kita ingin jalan di semua wilayah bagus,” ujar Nawawi. Kerusakan jalan dikatakan Nawawi berpengaruh langsung pada kehidupan dan perekonomian masyarakat. Transportasi menjadi tidak lancar dan distribusi perekonomian terganggu. “Bukan saja hubungan antar daerah yang terganggu karena kerusakan jalan. Perekonomian masyarakat dua daerah yang terhubungkan jalan tersebut juga terganggu. Pemasaran hasil produksi masyarakat sepertti hasil pertanian, tidak lancar. Pendapatan masyarakat berkurang karena jalur transportasi

Daerah Tertinggal Perlu Perhatian

BADAN Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, telah menjadwalkan pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas palfon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD 2010 dan APBD 2011, usai lebaran. Pembahasan dijadwalkan marathon dari tanggal 14 September hingga 24 September2010. Menyahuti pembahasan APBD tersebut, Anggota Komisi II Deprov Sulteng Zaenal Daud, mengingatkan Pemprov untuk mengedepankan asas keadilan dan pemerataan anggaran dalan Perubahan APBD 2010 dan APBD 2011. Infrastruktur daerah tertinggal harus mendapatkan prioritas. “Pemprov dalam hal ini Bappeda dan Biro Keuangan, seyogyanya dalam penyusunan PPAS, mengedepankan asas keadilan dan pemerataan anggaran bagi seluruh daerah. Daerah tertinggal harus mendapatkan perhatian dan sebisa mungkin mendapatkan alokasi anggaran lebih, sesuai kebutuhan rakyat dan daerah itu,” ujar Zaenal Daud, kemarin (7/9/2010). Peringatan itu disampaikan politisi PKB asal Buol-Tolitoli itu, berdasarkan evaluasi APBD tahun 2009 dan

Realisasi Anggaran Rendah, Gubernur Diminta Bersikap Tegas

RENDAHNYA realisasi anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Sulteng yang bertalian dengan pelayanan publik, harus disikapi tegas oleh Gubernur. Demikian dinyatakan Direktur Central Sulawesi Institute, Itho Murtadha. Dikatakan Itho, rendahnya realisasi anggaran SKPD layanan publik, sangat merugikan masyarakat. “Anggaran tersebut harusnya mengena langsung pada kebutuhan masyarakat, namun tidak sampai karena pengelolaanya yang tidak bagus,” katannya, Rabu (4/8/2010) Dicontohkan Itho, serapan anggaran PU yang sangat rendah akan berpengaruh pada infrastruktur daerah. Dalam amatannya masih ada beberapa ruas jalan dan jembatan yang membutuhkan peningkatan. “Serapan yang rendah bisa juga dikarenakan beberapa hal, diantaranya perencanaan yang tidak matang. Untuk hal ini, saya kira Bappeda harus melakukan evaluasi kinerja SKPD. Selanjutnya DPRD Provinsi (Deprov) menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan secara ketat,” sarannya. Sebelumnya diberitakan sebanyak 12 SKPD Pemprov, ‘malas

Komisi I Usulkan Tim Penelusuran Silpa

KOMISI I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, mengusulkan pembentukan Tim Penelusuran sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD 2009. Usulan itu disampaikan ketua Komisi I, Sri Indraningsih Lalusu. “Tim ini diusulkan karena ada perbedaan data saldo (sisa anggaran) beberapa SKPD yang masuk ke komisi. Data tersebut berbeda, dengan laporan pertanggungjawaban gubernur dalam pengelolaan APBD2009.Total Silpa yang disampaikan gubernur Rp176,6 miliar,” jelas Sri Lalusu di ruang kerjanya, kemarin (2/9/2010). Dicontohkan Sri, sisa anggaran sekretariat DPRD (Setwan) yang diserahkan ke Komisi I Rp2,4 miliar. Sisa itu berdasarkan audit BPK RI. Namun dalam laporan pertanggungjawaban gubernur, sisa anggaran Setwan Rp1,7 miliar. “Ada selisih Rp700 juta,” ungkap Sri diamini anggota Komisi I Zaenal Abidin Ishak. Selisih sisa anggaran juga terjadi pada Inspektorat. Hasil audit BPK, sisa anggaran Inspektorat Rp913 juta. Namun menurut data Inspektorat ke Komisi I, hanya Rp455 juta. “Ada perbedaan pemahaman,

Anggaran Pendidikan Hanya Tujuh Persen

ANGGARAN pendidikan yang tercantum dalam prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Sulteng tahun anggaran 2011 hanya Rp59,74 miliar atau sekira 7 persen dari rencana total APBD Rp1,02 triliun. Kecilnya anggaran pendidikan tersebut menurut wakil ketua DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Syafrun Abdullah, menyalahi aturan perundang-undangan. Selain UUD1945 yang mengatur porsi anggaran pendidikan 20 persen dari total APBN/APBD, PPAS APBD 2011 juga belum sepenuhya menggambarkan keinginan Permendagri No. 37 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Pada satu sisi, pendidikan merupakan program prioritas pemerintah. “Dalam Permendagri dinyatakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen. Artinya boleh lebih tidak bisa kurang dari 20 persen. PPAS belum menggambarkan itu,” kata Syafrun, kemarin (16/9). Anggota Badan Anggaran (Banggar) Chaeruddin Zen, dalam sidang pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS kemarin juga mempertanyakan minimnya anggaran pendidikan. Chaeruddin

Menjaga Hak Orang Miskin

Oleh: Temu Sutrisno PEKAN kemarin publik Indonesia disentakkan berita Ummi membakar diri dengan dua anaknya di kamar mandi kostnya, Sleman Yogyakarta. Ia tertekan karena terlilit hutang Rp20 ribu pada tetangganya. Pada saat bersamaan kita juga disuguhkan pemeriksaan kasus korupsi. Para terdakwa dan tersangka masih bisa tertawa dibawah sorotan kamera. Dua fakta yang sangat kontradiktif. Bagaimana sebenarnya Islam memandang orang yang lemah? Allah SWT dengan hikmah-Nya telah menciptakan manusia berbeda-beda status sosialnya. Ada yang menjadi pemimpin dan ada yang dipimpin. Ada yang ditakdirkan kaya, ada pula yang miskin. Semuanya dijadikan sebagai ujian bagi hamba-Nya. Sebagaimana firman-Nya: “Dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain, maukah kamu bersabar? Dan adalah Rabb kalian Maha Melihat.” (Qs. Al-Furqan: 20) Dalam firman-Nya yang lain, “Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas s

Schitosomiasis di Lindu Meningkat

PALU, MERCUSUAR-Jumlah masyarakat sekitar Danau Lindu yang terserang Schitosomiasis meningkat. Saat ini sekira 4 persen masyarakat yang berada di kawasan danau Lindu terserang virus yang belum ditemukan obatnya itu. Padahal tahun sebelumnya, hanya ditemukan sekira 0,82 persen masyarakat yang terinfeksi. “Laporan yang kami terima dari masyarakat, terjadi peningkatan hingga 4 persen dari populasi masyarakat yang bermukim di sekitar Danau Lindu,” ungkap anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng asal Poso, Sonny Tandra, kemarin (12/8). Dikatakan Sonny, pemerintah harus secepatnya turun tangan untuk pencegahan meluasnya penyebaran virus tersebut. “Ini penyakit yang hanya ada di Lindu. Meski anggaran untuk penyakit menular dalam APBD sangat kecil, pemerintah harus turun tangan. Jangan sampai sebarannya meluas,” ujar politisi Partai Patriot itu. Peningkatan jumlah masyarakat yang terserang Schitosomiasis menurut Sonny, dikarenakan penanganan dari instansi teknis kesehatan yang kurang optimal. Ha

Bank Sulteng Libatkan Debt Collector

PALU, MERCUSUAR-Pemprov Sulteng bersama-sama Direksi PT Bank Sulteng menyeriusi pengembalian kredit macet. Untuk melakukan penagihan, PT Bank Sulteng melibatkan debt collector dari Makassar, Star Action. Keterlibatan perusahaan penagih hutang tersebut terungkap dalam jawaban tertulis Gubernur HB Paliudju, atas pertanyaan beberapa anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng terkait laporan pertanggungjawaban gubernur dalam pengelolaan APBD 2009, beberapa waktu lalu. Selain melibatkan debt collector, Direksi PT Bank Sulteng menurut Gubernur juga bekerjasama dengan pengadilan dan kejaksaan untuk penagihan. “Direksi telah membuat kesepakatan dengan kejaksaan dan menandatangani MoU untuk kredit yang sulit ditagih. Kerjasama ini difasilitasi Asosiasi Bank Daerah Seluruh Indonesia, di Jakarta,” jelas Gubernur dalam jawaban tertulisnya. Direksi lanjut Gubernur, juga bekerjasama dengan kantor pelelangan (KP2LN/PUPN). “Penagihan juga dilaksanakan langsung oleh petugas kredit masing-masing cabang PT B

Pengembangan Energi Alternatif

GUNA mengatasi kekurangan sumberdaya listrik di Sulteng, pemerintah perlu mengembangkan pembuatan energi alternatif. Demikian disampaikan juru bicara Pansus laporan hasil koordinasi dan komunikasi antar daerah, Suryawati Hosari dalam paripurna DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng kemarin (7/7). Sulteng kata Suryawati, bisa bertukar pemikiran dalam pengembangan energi alternatif dengan Pemprov Jawa Barat, yang telah berhasil mengatasi krisis energi. Berdasarkan hasil kunjungan Komisi III, untuk mengatasi krisis energi listrik, Pemprov Jawa Barat memanfaatkan potensi panas bumi yang banyak bertebaran di wilayah itu. Pemprov Jawa Barat menargetkan pengembangan Potensi Panas Bumi sampai dengan Tahun 2025 sebesar 3267 MW (target Road Map Nasioanal), yang tersebar di Bogor (Gunung Pancar 50 MW, Kawah Ratu Gunung Salak 352 MW, Kiara Beres Gunung Salak 225 MW). Sukabumi (Jampang 225 MW), Garut ( Cilayu 100 MW, Gunung Guntur Masigit 70 MW), Cianjur (Tanggeung-Cibungur 100 MW), Tasikmalaya (G.Galungg

Jalan Mepanga-Basi Rusak Parah

PALU, MERCUSUAR-Poros jalan Mepanga-Basi yang menghubungkan kabupaten Parmout dengan Tolitoli, kondisinya sangat meprihatinkan. Demikian dikemukakan anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Rusli Dg Palabbi. “Saya baru dari Tolitoli melakukan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi realisasi APBD 2009. Kondisi jalan Pasir Putih (sebutan poros Mepanga-Basi. Red), cukup memprihatinkan. Banyak titik kerusakan. Kondisi ini perlu perhatian serius dari pemerintah,” ujar Rusli di ruang kerjanya, Kamis (5/8). Pemkab Tolitoli pada rombongan Deprov lanjut Rusli, mengusulkan agar poros jalan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional, sehingga beban pembiayaan ditanggung APBN. “Menurut Pemkab Tolitoli, APBD kabupaten dan provinsi terbatas untuk penanganan jalan tersebut. Saya kira, usulan ini patut diapresiasi positif sebagai solusi kerusakan jalan yang makin parah dan terjadi hampir setiap tahun,” kata politisi PBR itu. Berdasarkan catatan Komisi III ungkap Rusli, masih banya

Peningkatan SDM Digenjot

UPAYA peningkatan sumberdaya manusia (SDM) di Sulteng terkait pengeloaan potensi sumberdaya alam (SDA), harus digenjot. Masih banyak potensi SDA tidak terkelola, dikarenakan SDM yang belum memadai di bidang terkait. “Jika dikaitkan dengan sumberdaya alam (SDA) yang kita miliki, SDM kita sangat lemah. Kita tidak memiliki SDM yang secara teknis mampu mengolah SDA yang ada,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Suprapto Dg Situru, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/8). Lemahnya SDM menurut Prapto, tidak lepas dari kerja pemerintah yang belum optimal. Pemerintah katanya, seharusnya mendorong putra Sulteng yang memiliki tingkat kecerdasan bagus, untuk terus menimba ilmu sesuai dengan potensi SDA yang ada. Usai menempuh pendidikan, mereka diberikan kesempatan untuk mengolah SDA yang ada. “Dengan cara itu, Nikel, Emas dan SDA potensial lainnya, bisa dikelola sendiri. Kita bikin pabrik sendiri. Tidak perlu menunggu ahli dari luar. Jika kemampuan investor dalam daerah kecil, mak

Realisasi Anggaran Rendah, Gubernur Diminta Bersikap Tegas

PALU, MERCUSUAR – Rendahnya realisasi anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Sulteng yang bertalian dengan pelayanan publik, harus disikapi tegas oleh Gubernur. Demikian dinyatakan Direktur Central Sulawesi Institute, Itho Murtadha. Dikatakan Itho, rendahnya realisasi anggaran SKPD layanan publik, sangat merugikan masyarakat. “Anggaran tersebut harusnya mengena langsung pada kebutuhan masyarakat, namun tidak sampai karena pengelolaanya yang tidak bagus,” katannya, Rabu (4/8) Dicontohkan Itho, serapan anggaran PU yang sangat rendah akan berpengaruh pada infrastruktur daerah. Dalam amatannya masih ada beberapa ruas jalan dan jembatan yang membutuhkan peningkatan. “Serapan yang rendah bisa juga dikarenakan beberapa hal, diantaranya perencanaan yang tidak matang. Untuk hal ini, saya kira Bappeda harus melakukan evaluasi kinerja SKPD. Selanjutnya DPRD Provinsi (Deprov) menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan secara ketat,” sarannya. Sebelumnya diberitakan sebanyak 12 SKPD Pe

Diduga Ada Perubahan Anggaran

ANGGOTA Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari daerah emilihan Buol-Tolitoli, Zaenal Daud, menduga ada perubahan anggaran peningkatan jlan Air Terang-Lampasio, yang menghubungkan kabupaten Buol-Tolitoli. Kondisi ruas jalan Air Terang-Lampasio saat ini rusak parah. “Dalam APBD 2010 dianggarkan Rp1,5 miliar untuk peningkatan jalan tersebut. Namun yang saya lihat di lapangan, hanya dilakukan cutting pada lereng bukit tepi jalan di sekitar Lampasio. Saya akan cek dokumen, sepertinya ada perubahan perencanaan dari perkerasan jalan,” ujar Zaenal Daud, di ruang kerjanya (9/8). Dikatakan Zaenal, Kepala Dinas PU Sulteng harus segera turun tangan memantau dan mempercepat pelaksaanaan proyek jalan Air Terang-Lampasio. Terbukanya jalan tersebut lanjut Zaenal, akan memperpendek jalur transportasi Buol-Tolitoli. “Jika jalan itu bagus, aksesibilitas ekonomi warga di sekitar baik dari Buol ke Tolitoli atau sebaliknya, akan meningkat. Jalan ini merupakan jalan yang menghubungkan kantong-kantong

Tindaklanjuti Temuan BPK, DPRD Harus Pro Aktif

PALU, MERCUSUAR-Terkait banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di sejumlah kabupaten, DPRD kabupaten harus pro aktif menindaklanjutinya. Hal itu dikemukakan anngota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Nawawi Sang Kilat. “Sesuai UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK Pasal 7 ayat (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya dan pada ayat (2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan. Mengacu pada ketentuan ini, DPRD harus pro aktif menindaklanjuti temuan BPK,” ujar Nawawi, di Shelter Deprov kemarin (Selasa, 1/6). DPRD lanjut Nawawi harus membentuk Pansus untuk membahas temuan BPK, dengan memberikan catatan kritis dan mebuat rekomendasi untuk pemerintah daerah. “Jika temuan BPK terindikasi pidana atau merugikan keuangan negara/daerah, DPRD bisa meminta kepolisian, kejaksaan atau

Dana Bagi Hasil Rp3,2 M Belum Disetor

PALU, MERCUSUAR - Dana bagi hasil untuk kabupaten Morowali sebesar Rp3,2 miliar, belum disetor Biro Keuangan Pemprov Sulteng. Dana bagi hasil tersebut merupakan pendapatan pada bulan November-Desember 2009 dan Triwulan I APBD 2010. “Itu yang disampaikan Kepala Kantor Pengeloaan Keuanganan Aset Daerah Morowali, saat kami melakukan koordinasi dalam dalam daerah pekan lalu (28/7),” terang anggota Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng asal Morowali, Chaeruddin Zen akhir pekan kemarin. Padahal lanjut Chaeruddin, berdasarkan data Biro Keuangan Pemprov Sulteng yang diterima Komisi II, uang tersebut dinyatakan telah ditransfer. “Malah dana yang ada telah ditransfer hingga bulan Maret,” ungkap mantan Sekkab Morowali itu. Atas temuan itu Komisi II dalam waktu dekat akan melakukan klarifikasi ke Biro Keuangan, sehingga permasalahan yang ada menjadi jelas. Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Baharuddin HT yang dikonfirmasi soal temuan belum disetornya dana bagi hasil ta

Pengalihan Anggaran GW Melanggar

PALU, MERCUSUAR - Pengalihan anggaran pembangunan Gedung Wanita (GW) ke pembuatan pagar STQ sebesar Rp1,1 miliar, merupakan pelanggaran. Pasalnya, pengalihan anggaran baru bisa dilakukan dengan persetujuan Deprov. “Itu sebuah pelanggaran,” kata anggota Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Markus Sattu Paembong, Jumat (6/8). Alasan Karo Perlengkapan Umum Pemprov Sulteng, Kasman Lassa, tidak perlu persetujuan Deprov karena Gubernur memiliki kewenangan pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam PP No. 19 Tahun 2010, dinilai Markus keliru. “APBD adalah produk bersama antara pemerintah dan Deprov. Olehnya tidak benar diperbolehkan menggeser anggaran tanpa sepengetahuan dan persetujuan Deprov. Selain itu, sampai saat ini fungsi Deprov dalam hal pengawasan dan budgeting belum berubah. Mengacu pada dua fungsi itu, apa yang disampaikan Karo seperti tidak mengindahkan kedudukan dan fungsi Deprov,” ujarnya. Pekan lalu lanjut Markus, Komisi I telah memanggil Karo Perlengkapan Umum Kasman La

Pemberantasan Narkoba Baru Wacana

BERDASARKAN hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Universitas Indonesia, menempatkan Sulawesi Tengah pada peringkat ke tujuh (secara nasional), untuk peredaran dan penggunaan narkotika dengan jumlah pemakai sekitar 40 ribu orang. Olehnya penting untuk mengambil langkah-langkah kongkrit, dengan sebuah gerakan sosialisasi pada program dan kegiatan pemberantasan masalah tersebut di atas. “Jangan hanya berupa slogan-slogan dan spanduk-spanduk himbauan semata,” ujar Ketua Komisi DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Sri Indraningsih Lalusu, dalam paripurna laporan pengelolaan APBD 2009, kemarin (15/7). TMU

Deprov Dukung Pengembangan DSLNG

PALU, MERCUSUAR – Ketua Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Nawawi Sang Kilat, menyambut positif penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) pengembangan Donggi-Senoro, antara Pemerintah Pusat yang diwakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PT Donggi Senoro LNG (DSLNG), Selasa (8/6) di Jakarta. Menurut Nawawi, dengan pengembangan dan pengelolaan gas Donggi-Senoro diharapkan dapat menambah investasi dan pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat Sulteng. “Akan terjadi peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat. PT DSLNG juga telah menyatakan komitmennya menggunakan tenaga kerja lokal hingga 80 persen. Jika proyek ini telah jalan, sekira 8000 tenaga kerja local akan terserap. Dengan sendirinya keberadaan DSLNG mengurangi pengangguran di Sulteng,” ujar Nawawi.. Berdasarkan pemaparan PT DSLNG di Deprov beberapa waktu lalu, proyeksi keuntungan yang didapat Negara dari eksploitasi gas Donggi-Senoro mencapai Rp64 triliun. Menurut General Manager JOB Medc

Pansus Giring PD Sulteng ke BPK

PALU, MERCUSUAR–Pansus DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng merekomendasikan dugaan penyimpangan keuangan di Perusahaan Daerah (PD) Sulteng, ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK diminta melakukan audit investigasi atas ketidakjelasan dana Rp1,3 miliar yang dikelola PD Sulteng. Selain melakukan penelusuran dana Rp1,3 miliar yang digunakan bidang jasa konstruksi, Pansus juga akan meminta BPK mengaudit seluruh unit usaha yang dimiliki PD Sulteng, diantaranya travel, percetakan dan bengkel. “Ada indikasi penyimpangan atau penggelapan dana PD Sulteng. Untuk itu Pansus merekomendasikan ke instansi berwenang, yakni BPK RI Perwakilan Sulteng. Saat ini Pansus tengah menyelesaikan rekomendasi dan akan disampaikan secara terbuka dalam paripurna Deprov. Keputusan terakhir ada di paripurna,” terang wakil ketua Pansus Asghar Djuhaepa, via Ponsel kemarin (10/6). Dalam rapat Pansus sehari sebelumnya, anggota Pansus Nawawi Sang Kilat juga menyarankan agar kejanggalan pengelolaan keuangan, diteruskan ke bad

Zaenal-Wildan Tantang Audit Investigasi

PALU, MERCUSUAR – Mantan Dirut PD Sulteng Wildan Abdul Malik dan Dirut PD Sulteng saat ini, Zaenal Abduh, sama-sama bertahan pada keterangan semula saat dipanggil terpisah oleh panitia khusus (Pansus) DPRD Provinsi (Deprov), Rabu (9/6). Keduanya bahkan menantang Pansus merekomendasikan audit investigasi atas PD Sulteng dari keterangan-keterangan yang telah mereka sampaikan. Rapat pansus yang digelar di Baruga Deprov itu sedianya mengkonfrontir pernyataan kedua orang tersebut soal dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan PD Sulteng. Zaenal Abduh membantah semua tudingan mantan Manajer Jasa Konstruksi Dira Tamarina dan mantan Dirut Wildan Abdul Malik, soal dirinya mengetahui pengelolaan keuangan PD Sulteng. Namun, Zaenal mengaku menerima uang sebesar Rp293 juta dari Wildan. Dikatakannya, uang itu memang ia ambil dan diserahkan ke Agus Rianto selaku Kabag Konstruksi. Saat itu ada aksi buruh bangunan minta dibayarkan hak mereka. Zaenal kembali membantah pernyataan Dira pada rapat sebelu

Deprov Kirim Anggota Tinjau Korban Gempa

DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng menyikapi bencana Bunta dengan cepat. Komisi IV kemarin langsung mengirimkan anggotanya ke Bunta, untuk meninjau langsung akibat yang ditimbulkan gempa. Diungkapkan Ketua Komisi IV Basri Sono, ada empat anggota Deprov yang turun langsung ke lokasi, yakni Sekretaris Komisi Moh Ilham Chandra, anggota komisi Mustar Labolo, I Nyoman Slamet dan dr Ramli Isa Kukuh. “Kami juga telah melakukan koordinasi dengan Pemkab Banggai dan Pemprov Sulteng, untuk segera menangani bencana tersebut, dengan dana darurat yang ada. Kehadiran anggota Komisi IV di lokasi, selain menyuport korban, juga mendata kebutuhan penanganan pascabencana. Ini terkait dengan fungsi budgeting yang dimiliki Deprov,” kata Basri Sono. Berdasarkan informasi yang diterima Komisi IV dari Banggai, saat ini pemerintah setempat telah mengerahkan alat berat untuk penanganan infrastruktur yang rusak. Demikian juga dengan rumah warga yang mengalami kerusakan, juga mendapat prioritas penanganan. “Bahkan ala

Chaeruddin dan Taswin Siap Maju Pilgub

PALU, MERCUSUAR-Mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Morowali Chaeruddin Zen, menyatakan kesiapannya maju dalam bursa pemilihan gubernur (Pilgub) Sulteng 2011-2016. Charuddin merupakan tokoh kawasan timur Sulteng pertama, yang menyatakan kesiapannya. Jika saat ini banyak orang atau politisi yang mengincar posisi calon gubernur, tidak demikian dengan Chaeruddin. Ia siap maju sebagai calon wakil gubernur Sulteng pasca HB Paliudju-Ahmad Yahya. Kesiapannya menjadi calon wakil gubernur didasarkan pada konstalasi politik Sulteng, dimana kebanyakan bakal calon gubernur, bermunculan dari kalangan politisi dan pengusaha. Latar belakang politisi atau pengusaha kata Chaeruddin, harus didampingi birokrat yang memahami seluk beluk pemerintahan secara teknis. “Pengalaman saya sebagai Sekkab, menunjukan pucuk pimpinan pemerintahan perlu mendapatkan masukan persoalan-persoalan teknis dalam pemerintahan. Posisi Sekkab atau Sekprov, sebagai bawahan bupati atau gubernur, tidak bisa mempengaruhi kebijakan

Helmy-Hadir Prioritaskan Pelayanan Kesehatan

PALU, MERCUSUAR-Pelayanan kesehatan menjadi salah satu program prioritas pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Helmy D Yambas-Hadianto Rasyid (Helmy-Hadir). Keluhan sebagian masyarakat atas pelayanan kesehatan, menunjukan belum optimalnya pelayanan kesehatan sebagai hak dasar masyarakat. “Pasangan Helmy-Hadir, akan menjawab persoalan tersebut jika dipercaya masyarakat memimpin daerah ini,” ujar Wakil Sekretaris Tim Persaudaraan Helmy-Hadir, Syahrir kemarin (8/6). Dikatakan Syahrir, kelompok masyarakat yang paling merasakan lemahnya pelayanan masyarakat, adalah masyarakat yang berekonomi lemah. Keberadaan Jamkesmas dan Jamkesda belum sepenuhnya dirasakan kelompok masyarakat tersebut. “Perlu dilakukan pendataan kembali untuk validasi dan akurasi kelompok masyarakat berekonomi lemah. Data yang divalidasi tersebut akan digunakan untuk distribusi Jamkesmas dan Jamkesda. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, yang membolehkan masyarakat berekonomi lemah beroba

Pansus Deprov Kumpulkan Bukti

PALU, MERCUSUAR - Panitia khusus (Pansus) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng masih melakukan pengumpulan data atau bukti-bukti awal seputar PT Bank Sulteng dan Perusahaan Daerah (PD) Sulteng. Dua hari terakhir, Pansus yang dipimpin Ketua Komisi II Yus Mangun telah memanggil beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), untuk meminta keterangan dan data-data terkait kedua BUMD tersebut. Diantara SKPD yang telah dipanggil adalah Biro Hukum, Biro Ekonomi, Dinas Kehutanan dan Dinas Perindagkop dan UMKM Sulteng. Anggota Pansus mencecar pertanyaan pada SKPD yang hadir seputar payung hukum dan prosedur tataniaga ebony, industri kerajinan ebony di Sulteng serta penyertaan modal dan kontribusi pendapatan PT Bank Sulteng dan PD Sulteng. Ketua Pansus Yus Mangun seusai rapat, di depan wartawan menyampaikan, masih ada beberapa pihak baik perorangan maupun instansi yang akan dimintai keterangan dan data. “Saat ini masih pengumpulan data. Nanti data itu akan dibagi untuk tiga tim yang menangani PD Sulte

Menantang Keberanian Jaksa dan Polisi

HAMPIR saban tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan temuan yang bersifat dugaan penyimpangan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se- Sulteng. Namun tindaklanjut dari temuan tersebut tidak kelihatan, utamanya yang bersifat pidana. Belajar dari kasus Century, seharusnya kejaksaan dan kepolisian bisa mengambil langkah maju, menelusuri semua temuan BPK tersebut. Kasus Century terkuak, dari laporan hasil pemeriksaan BPK. BPK sebagaimana dimaksud UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 2 merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebagai satu-satunya lembaga Negara yang berwenang memeriksa keuangan negara/daerah, hasil pemeriksaan BPK memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti permulaan, untuk melakukan penelusuran dugaan penyimpangan keuangan negara/daerah. Temuan BPK sebenarnya merupakan entry point bagi penyidik Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan pendalaman secara hukum, untuk menetapkan apakah temua